Pemindahan Ibu Kota Perlu Dukungan Politik Semua Pihak

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 05 Mei 2019
Pemindahan Ibu Kota Perlu Dukungan Politik Semua Pihak
nggota Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika

MerahPutih.com - Anggota Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan rencana pemindahan ibu kota bukanlah rencana baru diangkat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Bappenas untuk melakukan kajian sejak 1,5 tahun yang lalu.

“Jadi ini bukan rencana baru atau dadakan,” kata Erani dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (5/5).

Ahmad Erani Yustika
Ahmad Erani Yustika

Kajian tersebut tentu saja melibatkan lembaga dan individu yang kompeten. Langkah selanjutnya pemerintahan Presiden Jokowi juga akan melibatkan seluruh Dewan Parlemen dan publik untuk salah satu proses lanjutan pemindahan ibu kota. Dan nantinya akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota ini

Ibu kota baru nantinya hanya akan menjadi pusat pemerintahan. Adapun untuk pusat bisnis dan kegiatan ekonomi, akan tetap dibiarkan berada di Jakarta. Rencana pemindahan ibu kota diperkirakan bakal menghabiskan waktu dalam rentang waktu 5 - 10 tahun, berkaca dari sejumlah negara yang pernah mengeksekusi kebijakan tersebut.

"Isinya kantor-kantor, perumahan aparatur pemerintah, sarana pelayanan sosial dasar maupun publik, dan beberapa hal lainnya," kata Erani.

Erani menjelaskan, Ibu Kota baru nantinya akan jauh lebih terkonsep dibandingkan Jakarta saat ini. Tidak sembarang bangunan bisa dibangun, lantaran adanya penentuan zonasi strategis.

"Zonasinya nanti akan dijaga ketat, karena ada beberapa daerah yang dilindungi. Tidak bisa sembarangan," jelas Erani.

Berdasarkan kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, untuk mengakomodir rencana tersebut dibutuhkan lahan sekitar 40.000 hektar.

Lokasi Ibu Kota baru nantinya akan terbebas dari makelar tanah. Saat ini, pemerintah tengah merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut.

"Sudah dikelola, dimitigasi oleh Bappenas. Intinya ada mitigasi spekulan tanah," tegasnya

Ia menilai, rencana pemindahan ibu kota dibutuhkan kontinuitas dan konsensus politik dari seluruh pihak, bukan hanya pemerintah, melainkan juga dari DPR dan komponen masyarakat.

"Supaya ada kontinuitas dari rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru, dibutuhkan sebuah konsensus politik soal keputusan Presiden Jokowi ini. Presiden juga sudah menyampaikan pandangannya mengapa Indonesia memerlukan pemindahan ibu kota," ujar Erani.

Jakarta
Jakarta

"Konsensus politik ini saya kira merupakan syarat penting dari tegaknya sebuah konstitusi. Dibutuhkan juga keputusan politik yang relatif cepat supaya tidak menimbulkan ketidakpastian," kata dia.

Konsensus tersebut bukan hanya diperjuangkan oleh pemerintah, melainkan juga DPR dan pihak lain.

"Kita membutuhkan konsensus bersama. Bukan hanya presiden, melainkan juga persetujuan DPR dan pemangku lainnya," ucap Erani. (Knu)

#Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Bagikan