Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Dianggap Hanya Untungkan Para Pengusaha Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bakal menguntungkan para pengusaha pemilik izin lahan konsesi. Sebab, sebagian besar lahan yang akan menjadi lokasi berdirinya ibu kota baru dikuasai oleh sejumlah pengusaha.

Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah menuturkan, sebanyak 148 dari 162 izin konsesi merupakan lahan pertambangan dan tidak sedikit yang meninggalkan lubang-lubang bekas pertambangan yang masih menganga.

Baca Juga:

DPR Segera Bentuk Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota

Menurut Merah, hal itu membuka peluang adanya negosiasi antara pemerintah dan pemilik lahan dalam merevitalisasi area-area lubang tambang tersebut.

"Jadi yang diuntungkan dari proses ini bukan rakyat, tapi para pemegang konsensi. Apakah pemegang konsesi akan rela berikan lahan-lahannya kepada pemerintah, atau ada deal-deal-annya apa," ujar Merah kepada wartawan di LBH, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).

Merah mengatakan korporasi dan oligarki punya kesempatan pertama untuk memastikan investasi mereka aman dan bersiasat dengan megaproyek ibu kota negara.

Ia menyampaikan bahwa ada lebih dari 180.965 hektar lahan akan digunakan sebagai proyek pembangunan ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi saat bertemu dengan para kepala suku di Kalimantan Timur
Presiden Jokowi saat berdialog dengan para kepala suku dan tokoh masyarakat di Kalimantan Timur (Foto: Twitter @jokowi)

“Kami temukan 162 konsesi di atas kawasan 180 ribuan hektar yang disebut sebagai kawasan ibukota baru,” kata Merah.

Dari total 180.965 hektar yang ada itu, akan dibagi menjadi tiga ring. Beberapa diantaranya adalah ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut akan menjadi lahan pusat pemerintahan.

Kemudian untuk ring dua ada lahan seluas 42.000 hektar yang akan dijadikan pemerintah sebagai kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Dan untuk lahan ring tiga memiliki luas 133.321 hektar yang akan dijadikan sebagai kawasan perluasan IKN.

Merah juga menyebutkan bahwa akan ada banyak permintaan air bersih di kawasan Ibu Kota baru Indonesia itu. Padahal untuk kawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara terkenal dengan sulitnya air bersih.

Jika proyek ibu kota baru itu benar-benar dijalankan oleh pemerintah, Merah menduga akan ada perusahaan air bersih yang akan mendapatkan keberkahan yang sangat besar bagi beberapa perusahaan.

“Kebutuhan air bersih akan meningkat. Dan salah satu perusahaan akan mendapat manfaat adalah perusahaan air milik,” terangnya.

Menurut Merah, masyarakat di Kaltim juga tidak diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan tersebut.

“Pengambilan keputusan jokowi adalah kejahatan pada partisipasi publik dan ini kejahatan yang serius. Karena masyarakat tdk pernah diminta pendapat. Keputusan dilakukan duluan dan kajian dilakukan belakangan,” paparnya.

Baca Juga:

Jokowi Pertahankan Muka Lama di Kabinetnya untuk Muluskan Pemindahan Ibu Kota?

Selain itu, Merah juga tidak menerima, alasan pemerintah yang menginginkan ibu kota negara ada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

“Ini argumentasi penggaris yang harus dibuang jauh-jauh di tong sampah. Kalau mau sejahterakan rakyat hadirkan keadilan dan kesejahteraan. Kemudian argumentasinya jauh daei bencana, ini juga argumentasi luar biasa ngawurnya. Karena bencana industri kaltim luar biasa,” Kita tidak butuh pemilihan ibukota tapi kita butuh pemulihan ekologis,” lanjutnya.

Selain itu, kata dia, dalam pemindahan ibu kita baru itu ditemukan sejumlah nama politisi nasional dan lokal yang diduga kuat akan mendapat keuntungan dari ide megaproyek Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota.(Knu)

Baca Juga:

Fadli Prediksi Pemindahan Ibu Kota Cuma Wacana, Sama Seperti Esemka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Resmi Perbolehkan PKI Hidup Kembali di Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Resmi Perbolehkan PKI Hidup Kembali di Indonesia

Berdasarkan penelusuran, foto tersebut merupakan informasi bohong yang lama bersemi kembali dan sudah pernah diperiksa faktanya oleh mafindo pada 8 Desember 2019.

Satgas Ingatkan Warga Soal Penularan COVID-19 Saat Libur Panjang
Indonesia
Satgas Ingatkan Warga Soal Penularan COVID-19 Saat Libur Panjang

Saat Idul Fitri, terdapat kenaikan jumlah kasus harian dan kumulatif mingguan sekitar 69 - 93% dengan rentang waktu 10 - 14 hari.

Asrama Bethel Petamburan Dijaga Ketat Polisi dan Tentara
Indonesia
Asrama Bethel Petamburan Dijaga Ketat Polisi dan Tentara

Kepala Asrama STT Bethel mengaku tidak mengetahui asal mula merebaknya COVID-19 di asrama itu.

Polisi Berani Buktikan Baku Tembak dengan Pengawal FPI Bukan Rekayasa
Indonesia
Polisi Berani Buktikan Baku Tembak dengan Pengawal FPI Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya mengklaim penyerangan oleh pengawal Rizieq Shihab ke polisi di Tol Jakarta-Cikampek tidak direkayasa.

Napi Asal Tiongkok yang Kabur ke Hutan Ditemukan Tewas Gantung Diri
Indonesia
Napi Asal Tiongkok yang Kabur ke Hutan Ditemukan Tewas Gantung Diri

Polisi menadapatkan informasi dari satpam pabrik pembakaran di kawasan hutan, di Jasinga, kalau Cai Changpan kerap bermalam di sana, tapi tidak setiap hari.

 Pemerintah Didesak Turun Tangan Atas Kematian ABK WNI di Kapal Tiongkok
Indonesia
Pemerintah Didesak Turun Tangan Atas Kematian ABK WNI di Kapal Tiongkok

"Menko Maritim harus bertanggungjawab mengusahakan proses hukum yang adil, ganti rugi yang pantas, dan membuat perjanjian bilateral dengan China," kata Pigai.

Remaja Bunuh Anak Kecil dan Digambar di Kertas Ternyata Terinspirasi Film Kejahatan
Indonesia
Pengerjaan Underpass Senen Sudah 88 Persen, Tahun Depan Warga Bisa Pakai
Indonesia
Pengerjaan Underpass Senen Sudah 88 Persen, Tahun Depan Warga Bisa Pakai

Pengerjaan proyek Underpass Senen Extension Kecamatan Senen, Jakarta Pusat kini sudah 88 persen.

Orang Miskin Bertambah, Kabupaten Bogor Ubah Rencana Anggaran
Indonesia
Orang Miskin Bertambah, Kabupaten Bogor Ubah Rencana Anggaran

Pada triwulan kedua, kondisi kemiskinan ditargetkan 6,78 persen, tapi kondisi saat ini memingkat 9,26 persen.

Haris Azhar: Kasus Sengketa Tanah di Cakung Diduga Penuh Rekayasa
Indonesia
Haris Azhar: Kasus Sengketa Tanah di Cakung Diduga Penuh Rekayasa

"Menurut saya ini adalah rekayasa," ujar Haris