Pemilu Ditunda, Indeks Demokrasi Indonesia Bakal Jeblok Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Penundaan Pemilu 2024 yang diwacanakan para politikus sekaligus ketua umum partai pendukung Pemerintah Jokowi - Ma'ruf Amin, membuat Indonesia keluar sebagai negara yang melakukan pemilu yang teratur.

Penundaan pemilu, berpotensi menurunkan skor indeks demokrasi Indonesia. Padahal, saat ini, dua penyumbang skor yang banyak (terhadap akumulasi skor indeks demokrasi Indonesia tahun 2021 yang diluncurkan The Enonomist Intelligence Unit dengan nilai 6,71 dan berada di peringkat 52 dari 167 negara) adalah partisipasi politik masyarakat sebesar 7,22 dan adanya pelaksanaan pemilu dengan nilai 7,9.

Baca Juga:

Sekjen Gerindra Ogah Tanggapi Wacana Penundaan Pemilu 2024

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menilai, apabila pemilu ditunda atau masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode, maka Indonesia, menghilangkan faktor yang mendukung peningkatan indeks demokrasi di Tanah Air.

"Dapat dengan mudah dikatakan skor indeks demokrasi Indonesia akan jeblok (apabila Pemilu 2024 ditunda),” kata Wijayanto.

Dia mengumpamakan, keadaan demokrasi di Indonesia saat ini selayaknya sebuah rumah yang tengah mengalami banjir. Sebelumnya, demokrasi di Indonesia seperti rumah yang tengah kebanjiran setinggi leher, namun sekarang banjir itu menyurut menjadi setinggi lutut.

Dengan demikian, kata ia, meskipun skor indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang bernilai 6,30 dan menduduki peringkat 64 bukan berarti keadaan demokrasi di Indonesia benar-benar baik.

"Jadi, sebenarnya masih kebanjiran. Masih mundur demokrasinya,” ujarnya.

Wijayanto menjelaskan, bukti konkret peran partisipasi politik dalam menyumbangkan nilai yang mampu memperbaiki skor indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2021. Hal ini dibuktikan masih ada masyarakat sipil, seperti lembaga bantuan hukum (LBH), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Survei Kedai Kopi, LP3ES, yang melakukan partisipasi politik untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Logo KPU. (Foto: Dicke Prasetia)
Logo KPU. (Foto: Dicke Prasetia)

"Lalu, ada tindakan masyarakat sipil turun ke jalan, seperti saat KPK dilemahkan, Omnibus Law disahkan. Jadi, skor kita itu naik, salah satunya karena ada partisipasi politik ini," katanya.

Sebelumnya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan Pemilu Serentak 2024 dapat ditunda satu atau dua tahun kemudian, dengan alasan perlu perbaikan untuk kondisi perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19.

Pemilu diklaim Muhaimin, akan menyebabkan stagnasi ekonomi, transisi kekuasaan hingga ketidakpastian perekonomian, serta dinilai berpotensi menimbulkan konflik. (Pon)

Baca Juga:

Perintah Surya Paloh: Semua Kader NasDem Tolak Penundaan Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lampaui Target, Penukaran Uang Baru di Bank Indonesia Solo Tembus Rp 5,6 Triliun
Indonesia
Lampaui Target, Penukaran Uang Baru di Bank Indonesia Solo Tembus Rp 5,6 Triliun

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Solo, Jawa Tengah mencatat penukaran uang baru selama Lebaran di Soloraya mencapai Rp 5,6 triliun. Jumlah tersebut melebihi target yang dicanangkan sebelum Lebaran, yakni Rp 4,9 triliun.

Rayakan Imlek, Ormas Tionghoa Indonesia Bagikan Sembako di Jakut
Indonesia
Rayakan Imlek, Ormas Tionghoa Indonesia Bagikan Sembako di Jakut

Di sana, warga keturunan Tionghoa membagikan hingga 500 ton beras, masker medis dan kue keranjang untuk warga pra sejahtera yang terdampak pandemi di sekitar Jabodetabek.

1,2 Juta Dosis Pfizer Datang, Stok Vasin Melimpah
Indonesia
1,2 Juta Dosis Pfizer Datang, Stok Vasin Melimpah

Pemerintah terus meningkatkan capaian vaksinasi di daerah-daerah.

Sanksi Pemecatan Irjen Ferdy Sambo Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat
Indonesia
Sanksi Pemecatan Irjen Ferdy Sambo Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat

Dihadapan komisi sidang, Ferdy Sambo mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan dan mengajukan haknya untuk mengajukan banding.

Anies Diminta Tak Giring Opini Ihwal Pemilihan Gubernur
Indonesia
Anies Diminta Tak Giring Opini Ihwal Pemilihan Gubernur

Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI

Pemerintah Optimistis Mudik Dongkrak Perekonomian Sebesar Rp 174 Triliun
Indonesia
Pemerintah Optimistis Mudik Dongkrak Perekonomian Sebesar Rp 174 Triliun

Dengan adanya peningkatan jumlah pemudik, pemerintah optimistis bisa mendongkrak perekonomian Indonesia sebesar Rp 174 triliun

Komisi IV DPR Pertanyakan Usulan Anggaran Rp 2 Triliun untuk Penanganan PMK
Indonesia
Komisi IV DPR Pertanyakan Usulan Anggaran Rp 2 Triliun untuk Penanganan PMK

Ketua Komisi IV DPR, Sudin, mempertanyakan usulan penambahan anggaran yang pernah disampaikan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Audit Menyeluruh Pembangunan JIS usai Pagar Pembatas Tribun Utara Ambruk
Indonesia
Audit Menyeluruh Pembangunan JIS usai Pagar Pembatas Tribun Utara Ambruk

"Itu kan belum dipakai, tapi sudah roboh. Maka tahapan berikutnya adalah lakukan evaluasi secara menyeluruh, audit secara menyeluruh," ujar Gembong saat dihubungi, Kamis (28/7).

[HOAKS atau FAKTA] KPK Geledah Anies karena Gelapkan Uang Formula E
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] KPK Geledah Anies karena Gelapkan Uang Formula E

Video ini mengklaim bahwa dengan penggeledahan oleh KPK ini semakin jelas Anies Baswedan telah menggelapkan dana pelaksanaan Formula E. Video ini telah ditonton sebanyak 15 ribu kali setelah diunggah pada 01 Mei 2022

Rencana Anies setelah tak Lagi jadi Gubernur DKI Jakarta
Indonesia
Rencana Anies setelah tak Lagi jadi Gubernur DKI Jakarta

Anies Baswedan mengaku memiliki rencana untuk melancong ke wilayah-wilayah Indonesia, setelah lepas dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022.