Pemilu Digelar 14 Februari 2024, Puan: Persiapan Harus Lebih Matang KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati pemilihan umum (pemilu) serentak digelar 14 Februari 2024. Untuk itu, DPR berjanji mendukung segala tahapan termasuk dalam anggaran.

"DPR akan siap dukung, khususnya dalam hal anggaran di setiap tahapan demi penyelenggaraan pemilu yang makin baik," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (26/1).

Baca Juga:

Tahapan Pemilu Dibahas Setelah KPU Punya Komisioner Anyar

Puan menegaskan, negara harus menjamin hak konstitusi rakyat dengan memberikan jaminan terhadap pelaksanaan pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

Ia mengapresiasi atas kesepakatan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari. Keputusan tersebut, membuat persiapan penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia itu makin matang.

"Kesepakatan yang diambil secara cermat dengan mempertimbangkan segala aspek adalah hal yang baik demi makin terjaminnya hak konstitusional warga dalam pemilu," kata Puan.

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: MP/Ismail)
Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: MP/Ismail)

Puan juga meminta, tahapan pemilu harus dibuat dengan saksama. Di samping itu, penyusunan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu, semua harus mengedepankan kepentingan rakyat.

Pelaksanaan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari diyakininya memberikan waktu lebih banyak kepada KPU dalam mempersiapkan pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024.

"Persiapan harusnya lebih matang agar kekurangan pemilu sebelumnya tidak terulang," kata Puan. (Pon)

Baca Juga:

KPU Sebut Masa Kampanye Pemilu Bisa Dipersingkat Jadi 3 Bulan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tabrakan Beruntun di Balikpapan Tewaskan 4 Orang
Indonesia
Tabrakan Beruntun di Balikpapan Tewaskan 4 Orang

Kecelakaan tragis terjadi di Traffic Light (TL) Ratak, Balikpapan, Kaltim, Jumat (21/1), pukul 06.19 WITA.

Bareskrim Ikut Arahan Luhut Panjaitan Soal Dugaan Mafia Pelabuhan
Indonesia
Bareskrim Ikut Arahan Luhut Panjaitan Soal Dugaan Mafia Pelabuhan

Tapi, ini lebih kepada adanya laporan dari pelaku usaha di sekitar pelabuhan

Operasional Pasar Induk Kramat Jati Tak Berubah Meski DKI PPKM Darurat
Indonesia
Mendagri Minta KPU Kalkulasi Anggaran Pemilu Secara Matang
Indonesia
Mendagri Minta KPU Kalkulasi Anggaran Pemilu Secara Matang

KPU diminta melakukan kalkulasi anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 secara cermat dan matang.

Polisi Amankan 4 Truk BBM Saat Pindahkan Solar ke Tugboat
Indonesia
Polisi Amankan 4 Truk BBM Saat Pindahkan Solar ke Tugboat

Keempat mobil truk tangki yang diamankan yakni tiga mobil tangki isi berukuran 10.000 liter dan satu mobil tangki berukuran 5.000 liter.

Kemenaker Minta Anies Tetapkan UMP Sesuai PP 36/2021, Kenaikan 5,1 Persen Direvisi?
Indonesia
Kemenaker Minta Anies Tetapkan UMP Sesuai PP 36/2021, Kenaikan 5,1 Persen Direvisi?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyarankan penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen untuk direvisi.

Benda Mirip Bom Ditemukan Dekat Kantor Gibran, Polisi: Bukan Aksi Teror Pelaksanaan G20
Indonesia
Benda Mirip Bom Ditemukan Dekat Kantor Gibran, Polisi: Bukan Aksi Teror Pelaksanaan G20

Warga yang menempati benda mencurigakan tersebut langsung dilaporkan petugas Denpom IV/4 Surakarta, atau Kantor Polisi Militer (PM) yang lokasinya berdampingan lokasi.

Perang Rusia dan Ukraina, Pemasukan dan Belanja Indonesia Bakal Terkena Imbas
Indonesia
Perang Rusia dan Ukraina, Pemasukan dan Belanja Indonesia Bakal Terkena Imbas

Perang terbuka Rusia versus Ukraina dinilai bisa berdampak pada kenaikan listrik di tanah air.

Tiongkok Terapkan Aturan Warga Belum Divaksin Dilarang Beraktivitas di Tempat Keramaian
Dunia
Tiongkok Terapkan Aturan Warga Belum Divaksin Dilarang Beraktivitas di Tempat Keramaian

Larangan orang tanpa vaksin memasuki sekolah di Kota Guiping dan Kota Pingliu, Daerah Otonomi Guangxi, menuai protes dari kalangan orang tua murid.

Hindari Warga Tertipu, DPD Dukung RUU Fintech
Indonesia
Hindari Warga Tertipu, DPD Dukung RUU Fintech

Kehadiran UU fintech ini sangat penting untuk menumpas dan menindak tegas kejahatan pinjol ilegal yang telah meresahkan masyarakat.