Pemilu Damai di Jakarta Mendapatkan Apresiasi PWNU

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Februari 2024
Pemilu Damai di Jakarta Mendapatkan Apresiasi PWNU

Ilustrasi pencoblosan saat Pemilu 2024. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilu 2024 yang meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih, telah berlangsung 14 Februari 2024.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dengan ribuan jumlah calon anggota DPR dan DPRD tingkat provinsi, kabupaten kota dan DPD serta 3 pasang capres-cawapres.

Baca Juga:

Hasto Lihat Pilpres 2024 Mirip Fenomena 'Overshooting' Pemilu 1997 Era Orba

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 di wilayah hukum Polda Metro Jaya berjalan dengan lancar dan damai. Situasi pelaksanaan Pemilu yang damai ini terjadi karena dukungan dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.

"Tentunya ini berkat kerjasama dari seluruh stakeholders. Kami bersama-sama dengan Tiga Pilar terus berupaya meningkatkan kegiatan-kegiatan kepolisian antara lain kegiatan preemptive (penangkalan), kegiatan preventif (pencegahan), hingga kegiatan penegakan hukum, " kata Karyoto.

Mantan Deputi Penindakan KPK tersebut juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kami mengimbau mari menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan terus berdoa bersama-sama untuk mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan bermartabat, " kata Karyoto.

"Mari kita terus berupaya mewujudkan Jakarta yang aman dan kondusif, Anggota Polda Metro Jaya tergelar setiap saat untuk mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat, " lanjutnya.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengapresiasi pengamanan Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga dapat berjalan aman dan lancar.

"Alhamdulillah situasi pengamanan sangat kondusif, teman-teman dari Polri dan masyarakat sangat antusias untuk berjalan pesta demokrasi ini secara umum, bebas, dan rahasia sehingga masyarakat betul-betul merasa hari ini adalah hari pesta demokrasi," kata Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta, KH Muhyiddin Ishaq. (*)

Baca Juga:

Bahlil: Pemilu Satu Putaran Percepat Realisasi Investasi

#Pemilu 2024 #Pilpres 2024 #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Prabowo mengaku tak menyimpan dendam dengan Anies yang saat Pilpres 2024 menjadi capres usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan