Pemilu 2024 Tidak Pakai E-Voting Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Rapat konsiyering antara Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP yang dilaksanakan tertutup telah menyepakati beberapa hal. Rapat ini akan dibawa ke DPR saat masa sidang pertengahan bulan Mei ini.

Rapat menyepakati Pemilu 2024 belum menggunakan teknologi pemungutan suara memakai perangkat elektronik (e-voting) karena infrastruktur masih belum merata. Sistem pemungutan suara masih menggunakan cara yang digunakan saat pemilu periode sebelumnya pada 2019.

Baca Juga:

Penuhi Hak Pilih Napi, Kemenkumham dan KPU akan Bentuk Desk Khusus Pemilu

"Karena infrastruktur di kabupaten dan kota apalagi di luar Pulau Jawa yang berkaitan dengan internet belum memadai, akhirnya kami putuskan masalah digitalisasi dan regulasi tidak berubah dari pelaksanaan Pemilu 2019," kata Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus di Jakarta, Sabtu (14/5).

Anggota Komisi II DPR RI Rifqi Karsayuda menjelaskan wacana penggunaan “e-voting” sempat bergulir, tetapi para pihak memahami teknologi pendukung belum merata di seluruh daerah si Indonesia.

"Wacana e-voting tak digunakan pada 2024 dengan berbagai pertimbangan, salah satunya belum merata-nya teknologi infrastruktur di Indonesia dan berbagai macam hal-hal lain yang harus dipersiapkan," ucap Rifqi.

Partai Politik. (MP/ Dicke)
Partai Politik. (MP/ Dicke)

Meskipun Pemilu 2024 tidak menggunakan "e-voting", tetapi proses rekapitulasi suara menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Sistem itu yang berbasis elektronik/digital telah digunakan oleh KPU saat Pilkada 2020 di 270 daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar konsinyering pada Jumat (13/5) sampai Sabtu (15/5) dini hari.

Hasil rapat konsinyering ini, bukan kesepakatan atau keputusan resmi, karena kesimpulan pertemuan itu masih lanjut didiskusikan pada rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI.

"Kata kuncinya konsinyering adalah bagian dari agenda untuk menyamakan persepsi, dan konsinyering bukan agenda resmi yang keputusannya jadi keputusan resmi. Keputusan resmi (ada di) RDP," katanya. (Pon)

Baca Juga:

DPR, KPU dan Pemerintah Mulai Bahas Efisiensi Anggaran dan Durasi Kampanye Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PMK Mewabah, Konsultasi Digital Bisa Jadi Solusi bagi Peternak
Indonesia
PMK Mewabah, Konsultasi Digital Bisa Jadi Solusi bagi Peternak

Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi di Jawa Timur dan Aceh sejak 5 Mei 2022, telah berkembang menjadi 17 provinsi.

Rifda Peraih Emas Kembar Senam dan Para Pendekar Silat Indonesia Tiba di Tanah Air
Indonesia
Rifda Peraih Emas Kembar Senam dan Para Pendekar Silat Indonesia Tiba di Tanah Air

Kedatangan Pahlawan Olahraga Indonesia yang berlaga di SEA Games 2021 mendapat sambutan meriah di Terminal 3, Bandara Soetta.

Erick Tegaskan Kapasitas Bayar Utang BUMN Meningkat
Indonesia
Erick Tegaskan Kapasitas Bayar Utang BUMN Meningkat

Total penanaman modal dan dukungan pemerintah kepada BUMN sepanjang tahun lalu mencapai Rp 68,9 triliun.

Fin Swimming Indonesia Targetkan Tiga Emas di SEA Games Vietnam
Indonesia
Fin Swimming Indonesia Targetkan Tiga Emas di SEA Games Vietnam

Sea Games Vietnam akan digelar pada Mei 2022 mendatang. Kontingen Indonesia akan berkompetisi di 31 cabang olahraga pada gelaran olahraga tersebut. Salah satunya cabang olahraga Fin Swimming Indonesia yang mengincar tiga medali emas di ajang SEA Games Vietnam ini.

DPR akan Kuliti Calon Anggota KPU-Bawaslu Saat Fit and Proper Test
Indonesia
DPR akan Kuliti Calon Anggota KPU-Bawaslu Saat Fit and Proper Test

"Komisi II akan mengkritisi setiap calon komisioner KPU- Bawaslu secara tajam dengan memperhatikan integritas, kapabilitas dan independensi para calon. Juga faktor inovasi dan kreativitas serta mental dari calon komisioner KPU akan kita kuliti dengan cermat. Bukan sekadar mendalami hal-hal yang bersifat normatif," kata Guspardi di Jakarta, Senin (14/2).

3 Ribu Lebih Warga Terima Vaksin COVID-19 Dosis Keempat
Indonesia
3 Ribu Lebih Warga Terima Vaksin COVID-19 Dosis Keempat

Data tersebut bersumber dari website Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

PDIP DKI Sebut Anies Harus Minta Maaf Atas Insiden Tembok Sekolah MTsN 19 Ambruk
Indonesia
PDIP DKI Sebut Anies Harus Minta Maaf Atas Insiden Tembok Sekolah MTsN 19 Ambruk

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, memandang robohnya tembok MTs Negeri 19 Jakarta akibat luapan air hingga menggenangi sekolah.

Presiden Timor Leste Puji Kemajuan Pariwisata NTT
Indonesia
Presiden Timor Leste Puji Kemajuan Pariwisata NTT

Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta melakukan pertemuan dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat di Labuan Bajo, Jumat (22/7).

MUI Keluarkan Panduan Beribadah saat Ramadan dan Idul Fitri 2022
Indonesia
MUI Keluarkan Panduan Beribadah saat Ramadan dan Idul Fitri 2022

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1443 H.

Arsul Sebut PPP DKI Paling Vokal Ingin Usung Anies Capres
Indonesia
Arsul Sebut PPP DKI Paling Vokal Ingin Usung Anies Capres

Dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden (capres) 2024 mengalir dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Banyaknya dukungan ke Anies berasal dari pengurus wilayah PPP terutama di DKI Jakarta.