Headline
Pemilik Kapal Tolak Bantu Pencarian Korban KM Multi Prima 1 Ilustrasi. (Humas BNPB)

MerahPutih.Com - Perusahaan pelayaran nasional, PT Sunindo Transnusa Sejahtera, pemilik Kapal Motor (KM) Multi Prima 1 yang tenggelam di perairan Pulau Sumbawa, pada Kamis 22 November 2018, tidak bersedia membantu kelanjutan pencarian 6 korban yang masih hilang.

Pencarian oleh SAR Mataram resmi dihentikan pada 30 November 2018 atau 7 hari setelah Basarnas menerima informasi tenggelamnya kapal. Setelah dihentikan, keluarga korban meminta SAR membuka lagi pencarian dan diberikan batas hingga 3 Desember. Namun setelah 3 hari pencarian lanjutan, hasilnya masih nihil.

Permintaan kelanjutan pencarian ini disampaikan keluarga karena selama sepekan tak ada permintaan dan koordinasi antara Direktur PT Sunindo Transnusa, Tonny Sunur, dengan SAR Mataram. Pemilik kapal juga tidak pro-aktif berkomunikasi dengan keluarga inti korban selama pencarian.

Pada 4 Desember, pihak keluarga menemui pemilik KM Multi Prima 1 di Tanjung Batu, Surabaya, dan mendesak PT Sunindo Transnusa berkoordinasi dengan SAR Mataram untuk kelanjutan pencarian, karena ada titik terang ditemukannya salah satu Anak Buah Kapal (ABK), yakni Nahum Naibahas alias Riski di utara titik tenggelamnya kapal.

“Info dari Kepala SAR Mataram, pemilik kapal tak berkoordinasi dengan SAR. Didesak keluarga, baru mereka [Sunindo] kirim surat ke SAR. Ke mana saja mereka? Pihak SAR hanya melakukan pemantauan, tapi pencarian full, hanya bila ada petunjuk. Sebab itu, SAR meminta pemilik kapal ikut membantu,” kata Tahir Saleh, anak Pande, korban tenggelamnya KM Multi Prima1, saat dihubungi wartawan di Jakarta.

Ilustrasi penyelamatan kapal tenggelam
Ilustrasi pencarian korban kapal tenggelam. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Ketika pihak keluarga mengontak manajemen PT Sunindo sebagai tindaklanjut arahan SAR agar memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk membantu pencarian, tidak ada respons dari pemilik kapal.

“Kami mendesak pemilik kapal bertanggung jawab untuk mendanai pencarian lagi oleh SAR Mataram atau mengerahkan armada sendiri dalam sepekan ke depan untuk mencari. Tapi tak ada respons, pemilik kapal tak bersedia membantu,” tegas Muhammad hatta, keluarga korban, di Surabaya.

Untuk itu, pihak keluarga berencana kembali ke kantor Sunindo dan melaporkan hal ini kepada instansi terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan Indonesia National Shipowners Association (INSA) sebagai asosiasi pelayaran.

“Satu lagi, korban hilang atas nama Sutrisno, sampai kini belum ada info, bisa jadi keluarga di Sragen tak tahu pak Sutrisno menghilang. Kami minta tolong keluarga Pak Sutrisno dikontak di Sragen, tapi tak direspons pemilik kapal,” kata Tahir.

Sebelumnya, istri Nakhoda KM Multi Prima 1, Florentina Waton juga meminta perpanjangan pencarian 6 korban lain sampai diketemukan. Menurutnya, ada kemungkinan korban-korban lain, termasuk suaminya, Kapten Tarsisius Dusi Atulolong (38) terdampar di suatu pulau.

"Kami semua berharap supaya diperpanjang lagi pencariannya sampai diketemukan, karena kan kita berharap mereka sudah terdampar di pulau mana kita enggak tahu," ujar Florentina.

KM Multi Prima 1 tenggelam di perairan Sumbawa pada Kamis malam 22 November 2018 dan SAR baru menerima informasi pada Sabtu 24 November. Hingga kini ada 6 kru yang hilang dan bagian 14 orang yang berada di kapal yang mengangkut bahan bangunan dari Surabaya, Jawa Timur, menuju Waingapu, NTT ini. Adapun yang masih hilang yakni Pande (67), Syamsul Syahdan (38), Tarsisius D Atulolong (35), Sutrisno (57), Sonny Kansil, (41), dan Philipus Kopong (43).(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Hadiri Peringatan Maulid Nabi dan Haul Habib Kwitang, Prabowo Disambut Takbir Ribuan Jemaah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Para Pemenang Nobel Terima Penghargaan dari Rumah Masing-masing
Dunia
Para Pemenang Nobel Terima Penghargaan dari Rumah Masing-masing

Para pemenang Nobel 2020 menerima penghargaan mereka dalam siaran yang ditayangkan pada Kamis (10/12).

Cerita Febri Diansyah Soal Ketatnya Proses Seleksi Pegawai KPK
Indonesia
Cerita Febri Diansyah Soal Ketatnya Proses Seleksi Pegawai KPK

Pegiat antikorupsi ini juga ditanyai soal situasi yang paling sulit ketika harus memilih kepentingan pribadi dengan kepentingan pelaksanaan tugas

DKI Perbanyak Lokasi Uji Emisi Gandeng APM, Gratis Cuma di Kantor Dinas LH
Indonesia
DKI Perbanyak Lokasi Uji Emisi Gandeng APM, Gratis Cuma di Kantor Dinas LH

Biaya uji emisi kendaraan roda empat Rp 150.000 dan kendaraan roda dua Rp 50.000 hingga Rp 60.000.

Kasus COVID-19 Terus Melonjak, Kapolda Metro Beri Peringatan Serius Seluruh Kapolres
Indonesia
Kasus COVID-19 Terus Melonjak, Kapolda Metro Beri Peringatan Serius Seluruh Kapolres

Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan infeksi paling tinggi yaitu 2.959 kasus dari total penambahan seluruh Indonesia sebanyak 10.617.

Polisi Amankan Pelempar Molotov ke Masjid di Duri Kosambih
Indonesia
Polisi Amankan Pelempar Molotov ke Masjid di Duri Kosambih

Seorang jemaah masjid hampir menjadi korban sasaran bom molotov

COVID-19 Varian Baru Masuk Indonesia, DPR Duga Ada Kelemahan Pengawasan
Indonesia
COVID-19 Varian Baru Masuk Indonesia, DPR Duga Ada Kelemahan Pengawasan

Pemda harus mengklasifikasikan kondisi pandemi COVID-19 di daerah masing-masing

KPK Hentikan Kasus Korupsi BLBI yang Jerat Bos BDNI Sjamsul Nursalim
Indonesia
KPK Hentikan Kasus Korupsi BLBI yang Jerat Bos BDNI Sjamsul Nursalim

Kasus dugaan korupsi BLBI ini telah menjerat pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka.

Ganjar Pranowo Sulit Didukung PDIP karena Masih Dikuasai Trah Soekarno
Indonesia
Ganjar Pranowo Sulit Didukung PDIP karena Masih Dikuasai Trah Soekarno

"Ganjar Pranowo masih sulit didukung PDIP yang masih dikuasai oleh trah Soekarno," kata Hendri

Menunggu Langkah Pemerintah Singkirkan Pasal Karet UU ITE
Indonesia
Menunggu Langkah Pemerintah Singkirkan Pasal Karet UU ITE

Revisi UU ITE kembali mencuat, saat Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2).

Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Dugaan Pelanggaran TWK KPK
Indonesia
Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Dugaan Pelanggaran TWK KPK

Pelanggaran yang ditemukan Komnas HAM tersebut sangat serius