Pemilik Hak Ulayat Harus Didukung Agar Freeport Tidak Tipu Rakyat Papua Sejumlah haul truck dioperasikan di area tambang PT Freeport Indonesia. (Antara Foto/Muhammad Adimaja)

Merahputih.com - Masyarakat adat yang tergabung dalam Forum Pemilik Hak Sulung mengklaim PT Freeport Indonesia (PTFI) belum mengantongi persetujuan dari pemilik ulayat dari bebeapa kampung.

Kampung-kampung tersebut, yakni Kampung Tsinga, Waa dan Aroanop dan mendorong Pemerintah Provinsi Papua mengakomodir adanya keinginan untuk dilibatkan dalam pengurusan izin pertambangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan terkait dengan masyarakat tiga kampung ini, dalam Undang-Undang Minerba Pasal 135 disebutkan sebelum memegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) harus mendapat persetujuan dari pemilik hak ulayat.

"Ternyata hingga kini masyarakat adat tiga kampung ini belum pernah dilibatkan dan diperhatikan, untuk itu, kami akan laporkan ke gubernur terkait hal-hal yang diperjuangkan forum ini," kata Dosinaen di Jayapura, Selasa (29/1).

Menurut Hery, forum ini mendorong Pemprov Papua mendorong satu regulasi atau perdasus melalui DPR, MRP dan gubernur, untuk mengakomodir keinginan masyarakat pemilik hak kesulungan kawasan Freeport.

"Perjuangan pemilik hak ulayat harus didukung agar tidak ada lagi rakyat Papua tertipu, dianggap remeh dan diabaikan," ujarnya.

Kondisi tambang PT Freeport
Kondisi tambang PT Freeport di Tembagapura (ANTARA FOTO)

Senada dengan Hery Dosinaen, Sekretaris I Forum Pemilik Hak Sulung, Yohan Zonggonau mengatakan pihaknya sudah berjuang dari 2006 dan telah mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di Mimika, bentuknya adalah kajian ilmiah yang dilakukan oleh Universitas Cenderawasih.

"Kami sudah ke Jakarta bertemu beberapa menteri terkait untuk menyerahkan bentuk pengakuan terhadap masyarakat adat pemilik gunung emas," jelas Hery dikutip Antara.

Dia menambahkan pihaknya berharap seluruh regulasi terkait Freeport harus jelas, kalau soal persenan dan segala macamnya bisa dibicarakan dengan pemilik hak ulayat sesuai aturan, termasuk konvensi ILO 169 yang berbunyi, negara harus menjamin hak-hak dasar masyarakat adat.

"Sebab selama ini kami tidak diperhatikan dan diabaikan bahkan hanya diberikan gula-gula saja tapi secara tertulis keberadaan kami sama sekali tidak dianggap, karena itulah kami terus berjuang," katanya. (*)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH