Pemilik Akun Twitter @podoradong Diciduk Gegara Sebut Omnibus Law Kesepakatan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono. (ANTARA/Dyah Dwi)

MerahPutih.com - Polisi menangkap pemilik akun Twitter @podoradong terkait aksi menolak UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

“Tersangka DW ini punya akun @podoradong,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).

Ia mengatakan, DW memiliki empat akun dengan ribuan pengikut atau followers.

Baca Juga:

Demo Tolak Omnibus Law Ciptaker Rusuh, Prabowo: Pasti Dibiayai Asing

Argo pun mencontohkan salah satu unggahan tersangka DW yang dijadikan barang bukti.

“Dia juga menulis di sana bahwa ‘bohong kalau urusan omnibus law bukan urusan Istana, tapi sebuah kesepakatan’ dan sebagainya. Ada beberapa yang sudah kita jadikan barang bukti,” tutur Argo.

Dalam kasus ini, DW dijerat pasal 28 ayat 2 jo pasal 45A ayat 2 UU ITE dan Pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara.

Tangkapan layar akun @podoradong. (Foto: MP/Twitter)
Tangkapan layar akun @podoradong. (Foto: MP/Twitter)

Selain DW, total terdapat delapan orang lainnya yang ditangkap karena menyebarkan konten mengandung ujaran kebencian atau hasutan sehingga menyebabkan aksi demonstrasi berujung anarkis.

Delapan orang tersebut yaitu, Ketua KAMI Medan Khairi Amri, JG, NZ, WRP, KA, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat.

Tersangka Khairi, JG, NZ, dan WRP ditangkap di daerah Sumatera Utara dalam kurun waktu 9-12 Oktober 2020.

Baca Juga:

Pelajar Rusuh Tak Paham Arti Omnibus Law, Kartu KJP Bakal Dicabut

Sementara, tersangka KA ditangkap di Tangerang Selatan pada 10 Oktober 2020.

Anton ditangkap di daerah Rawamangun pada 12 Oktober 2020. Pada 13 Oktober 2020, polisi menangkap Syahganda di Depok dan Jumhur di Jakarta Selatan.

Saat ini, seluruh tersangka ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri. Polisi menegaskan tidak akan mengabulkan penangguhan penahanan. (Knu)

Baca Juga:

Pengamat Ungkap Dua Penumpang Gelap dalam Kemelut Omnibus Law

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Pernyataan Resmi Maskapai Terkait Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
Ini Pernyataan Resmi Maskapai Terkait Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

Pihak Sriwijaya Air baru saja mengeluarkan tanggapan resmi terkait musibah yang menimpa salah satu armadanya pada awal tahun ini.

Relawan Berusia 90 Tahun Orang Pertama Disuntik Vaksin COVID-19
Dunia
Relawan Berusia 90 Tahun Orang Pertama Disuntik Vaksin COVID-19

Seorang pria berusia 90 tahun dan relawan rumah sakit menjadi salah satu dari orang-orang pertama yang disuntik vaksin anti COVID-19 buatan Pfizer/BioNtech.

Pemkot Solo Usulkan Rekrutmen 1.500 CPNS ke BKN
Indonesia
Pemkot Solo Usulkan Rekrutmen 1.500 CPNS ke BKN

"Kami sudah mengajukan secara resmi usulan rekrutmen 1.500 formasi CPNS ke BKN pada 2021," ujar Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Solo, Nur Haryani

Eks Menpora Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Bui
Indonesia
Eks Menpora Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Bui

Majelis hakim meyakini, Imam terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar 11.500.000.000

Ledakan Kilang Minyak Balongan, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tak Terganggu
Indonesia
Ledakan Kilang Minyak Balongan, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tak Terganggu

Kilang minyak PT Pertamina RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meledak, Senin (29/3) dini hari.

Polisi Pastikan Pesta yang Dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok Tak Berizin
Indonesia
Polisi Pastikan Pesta yang Dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok Tak Berizin

Lokasi pesta yang dihadiri para pesohor termasuk Raffi Ahmad dan Ahok berlokasi di Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan.

Polisi Bongkar Jaringan Mafia Tanah Intimidasi Warga di Jakarta Pusat
Indonesia
Polisi Bongkar Jaringan Mafia Tanah Intimidasi Warga di Jakarta Pusat

Polres Metro Jakarta Pusat terus menelusuri jaringan mafia tanah yang melibatkan seorang pengacara berinisial AD.

Ketua DPR Berharap Santri Jadi Agen Perubahan
Indonesia
Ketua DPR Berharap Santri Jadi Agen Perubahan

Hari Santri Nasional adalah wujud penghormatan atas jasa para santri dalam perjuangan meraih kemerdekaan.

Ikuti Arahan Luhut, Wagub DKI Minta Kantor Pemerintah Pusat Juga WFH 75 Persen
Indonesia
Ikuti Arahan Luhut, Wagub DKI Minta Kantor Pemerintah Pusat Juga WFH 75 Persen

Kebijakan WFH 75 persen bakal diterapkan di ibu kota dalam waktu dekat ini.

Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Insentif Nakes COVID-19
Indonesia
Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Insentif Nakes COVID-19

Bahkan, dukungan anggaran untuk sektor kesehatan ditingkatkan