Pemilihan Wagub DKI, DPRD Dianggap "Khianati" Publik Diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (22/2). (Foto: MP/Kanugragan)

MerahPutih.com - Pengamat politik Ubedillah Badrun menilai, DPRD DKI mengabaikan hak rakyat dalam pemilihan Wagub DKI.

Menurut Ubedillah, peran publik tak terlihat dalam pemilihan antara dua nama, Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis yang notabene bakal menjadi pemimpin mereka.

Baca Juga:

Warga DKI Pilih Nurmansjah Lubis atau Riza Patria? Muncul Nama Risma dan AHY

"DPRD mengabaikan kepentingan publik Jakarta, perlu ini untuk menerjemahkan pilgub langsung, maka pemilihan ini publik dilibatkan, oleh apa, oleh uji publik," katanya dalam acara disksusi Polemik MNC Trijaya FM, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2).

Ia menambahkan, uji publik itu lebih luas dari fit dan proper tes karena menampilkan gagasan dan menguji integritas cawagub.

 Diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (22/2). (Foto: MP/Kanugragan)
Diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (22/2). (Foto: MP/Kanugragan)

"Misalnya diberikan kesempatan kepada warga Jakarta untuk menilai wakil gubernur tentu dengan data-data tersebut," ungkap Ubedillah.

Ia melihat, perlu juga ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ikut melakukan pemeriksaan soal kemungkinan adanya transaksi mencurigakan.

Baca Juga:

Pekan Depan DPRD Bentuk Panlih Wagub DKI Jakarta

"Kalau perlu PPATK juga dilibatkan. Agar bersih dari adanya transaksi politik uang," kata Ubedillah.

Sementara Ubedillah melihat, Numansjah Lubis berat kansnya untuk menduduki kursi DKI 2.

"Saya kalkulasi Bang Nurmansjah memerlukan perjuangan dalam tanda petik menaklukkan Demokrat, menaklukkan PSI. Kalau misalnya asumsi kan Gerindra berkongsi dengan PDIP 25 plus 19 belum cukup memenangkan pemilihan," tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Belum Tentukan Sosok Cawagub DKI, Ini Alasan Fraksi PDIP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Ultimatum Semua Pihak Patuhi Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS
Indonesia
DPR Ultimatum Semua Pihak Patuhi Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

DPR akan mengajak pengelola BPJS Kesehatan dan Kemenkeu duduk bersama

Skandal Djoko Tjandra-Pinangki, KPK Siap Telaah Bukti "Bapakmu-Bapakku"
Indonesia
Skandal Djoko Tjandra-Pinangki, KPK Siap Telaah Bukti "Bapakmu-Bapakku"

oordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman akan menyerahkan bukti tambahan terkait skandal suap Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Subsidi Upah Bagi Tenaga Kependidikan Mulai Disalurkan
Indonesia
Subsidi Upah Bagi Tenaga Kependidikan Mulai Disalurkan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021.

Menkes Akui Testing COVID-19 Jakarta Timpang dengan Provinsi Lain
Indonesia
Menkes Akui Testing COVID-19 Jakarta Timpang dengan Provinsi Lain

Jangan sampai ada daerah yang sudah terlalu tinggi kapasitas pengetesannya, tetapi masih ada provinsi-provinsi lain yang masih jauh kapasitas pengetesannya.

Dua Pasien Isolasi RSHS Bandung Negatif Virus Corona
Indonesia
Dua Pasien Isolasi RSHS Bandung Negatif Virus Corona

Pasien WNA berinisial HG sudah dipulangkan karena kondisinya semakin membaik.

Istana Sebut Kapal Wartawan yang Tenggelam Sempat Digunakan Para Menteri
Indonesia
Istana Sebut Kapal Wartawan yang Tenggelam Sempat Digunakan Para Menteri

Kecelakaan terjadi ketika wartawan berlayar menuju Pulau Bidadari di kawasan perairan Labuan Bajo.

Analisis BMKG Terkait Gempa 5,4 M Banten
Indonesia
Analisis BMKG Terkait Gempa 5,4 M Banten

Pusat gempa berada di 6,70 LS dan 106,15 BT dan kedalaman 87 km

Pedagang Positif COVID-19, Pemprov DKI Diminta Lebih Humanis
Indonesia
Pedagang Positif COVID-19, Pemprov DKI Diminta Lebih Humanis

Dia berharap Pemprov DKI Jakarta kampanye secara masif bahwa pasar tradisional aman, pasar sehat

 Ondel-Ondel Harus Dibina Agar Tak Ganggu Keindahan dan Ketertiban Jakarta
Indonesia
Ondel-Ondel Harus Dibina Agar Tak Ganggu Keindahan dan Ketertiban Jakarta

Suhaimi juga menuturkan, ondel-ondel yang dilarang digunakan untuk mengamen juga harus ada solusi bagi para seniman tersebut.

Muhammadiyah Sebut Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19 Tak Menunjukkan Jati Diri Bangsa
Indonesia
Muhammadiyah Sebut Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19 Tak Menunjukkan Jati Diri Bangsa

Maraknya penolakan terhadap jenazah korban COVID-19 seharusnya tak perlu terjadi.