Pemilihan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Sudah Di-setting Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.(Antara/KSP)

MerahPutih.com - Konflik di tubuh Partai Demokrat yang melahirkan dualisme kepengurusan sudah diprediksi sejak awal.

Direktur Political And Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai, terpilihnya KSP Moeldoko sebagai ketua umum melalui KLB di Deli Serdang sudah diatur (setting) secara rapih.

"Saya nilai dualisme Partai Demokrat dengan ditetapkannya mantan Panglima TNI Jenderal Purn Moeldoko sebagai ketua Partai Demokrat KLB Sumut bakal ke ranah hukum," ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (9/3).

Baca Juga:

Dua Cara Pemerintah Bereskan Gejolak Partai Demokrat

Dia mengatakan, kini kedua kubu saling melaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Utamanya kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengklaim sebagai kepengurusan yang sah.

Tapi, bukan tidak mungkin, kubu Moeldoko juga bisa mendapatkan surat keabsahaan dari pemerintah.

Jerry menganggap, memang di Indonesia soal rebut merebut partai sudah tak lazim lagi.

"Ilustrasinya: si A yang mendirikan dan membesarkan tapi si B yang mencaplok atau take over mengambil alih sudah hal yang lumrah," jelas Jerry.

Ia menganggap, linguistik verbal politik Moeldoko memang sejak awal agak mencurigakan. Sehingga, ia menduga hal ini sudah dipersiapkan secara matang dan mapan.

Kunci utama hingga Moeldoko diusung oleh para tokoh-tokoh penting yakni klaim menurunnya jumlah suara dan kursi di DPR.

Jika merujuk pada hasil pemilu-pemilu sebelumnya, partai Demokrat menjadi partai yang ditakuti Golkar dan PDIP pada tahun 2004 dan 2009.

Peserta KLB saat menghubungi Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)
Peserta KLB saat menghubungi Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)

Dia menuturkan, pada Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi Pemenang Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memperoleh 148 kursi di DPR, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4 persen).

Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi, hal yang pada pemilu sebelumnya tidak terjadi, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Belum lagi, sambung Jerry, munculnya generasi ke-4 dan ke-5 yang kebanyakan duduk di posisi pimpinan Demokrat. Paling tidak ada kecemburuan dari para senior dan pendiri partai.

Di sisi lain, pendekatan persuasif dari AHY yang kurang hingga membuat sikap apatis terhadapnya.

"Sebetulnya jika Edhie Baskoro yang naik maka lain lagi. Sebetulnya Edhie Baskoro lebih diterima di internal ketimbang AHY," bebernya.

Pimpinan sidang KLB Demokrat Jhoni Allen Marbun membeberkan alasan dipilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB).

Alasan pertama, kata Jhoni, jabatan bintang 4 yang pernah diembannya kala menjadi Panglima TNI di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“(Moeldoko) sosok jenderal yang sangat potensial dan juga tidak ada cacatnya mendapatkan bintang empat, dan cukup familiar,” kata Jhoni dalam video yang dibagikannya kepada wartawan.

Baca Juga:

Moeldoko Tidak Punya Legitimasi Pimpin Partai Demokrat

Kedua, Jhoni melanjutkan, cara Moeldoko menghargai prajuritnya di TNI juga menjadi nilai tambah bagi para senior Partai Demokrat. Itu sebabnya, pihaknya meminang Moeldoko untuk bergabung di Demokrat.

"Itulah salah satu yang menjadi keinginan kami meminang Pak Moeldoko,” ujarnya.

Untuk itu, anggota Komisi VII DPR ini menegaskan bahwa dipilihnya Moeldoko tidak ada kaitannya dengan jabatannya di pemerintahan, meskipun pihaknya tidak menafikan jabatan yang dimiliki Moeldoko.

Dengan demikian, dia menambahkan, kepribadian Moeldoko sebagai jenderal bintang 4 yang sangat simpati menghargai orang bahkan menghargai bawahannya yang membuat peserta KLB bangga. (Knu)

Baca Juga:

Konflik Demokrat Diperkirakan Meluas dan Tidak Terjembatani

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Transparansi Lelang Mobil Hingga Pinisi Rampasan Kasus Jiwasraya
Indonesia
Transparansi Lelang Mobil Hingga Pinisi Rampasan Kasus Jiwasraya

Jadi, barang-barang yang ada di sini itu karena memang lokasi barangnya ada di Jakarta

 Ini Kata Sekjen Soal Fasilitas Isolasi Mandiri Anggota DPR di Hotel
Indonesia
Ini Kata Sekjen Soal Fasilitas Isolasi Mandiri Anggota DPR di Hotel

Sekretariat DPR RI membenarkan pihaknya menyediakan hotel untuk fasilitas karantina atau isolasi anggota dewan, tenaga ahli, hingga staf DPR yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan serta tanpa gejala.

Akhirnya, Jaksa Pinangki Dijebloskan ke Lapas Wanita Kelas II A Tangerang
Indonesia
Akhirnya, Jaksa Pinangki Dijebloskan ke Lapas Wanita Kelas II A Tangerang

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah membacakan vonis untuk Pinangki sejak Juni 2021

Airlangga Nilai Sosok Muda Sudah Saatnya Diberi Kesempatan Jadi Menteri
Indonesia
Airlangga Nilai Sosok Muda Sudah Saatnya Diberi Kesempatan Jadi Menteri

Figur muda yang dimaksud oleh Airlangga adalah figur yang matang dalam berpikir serta memahami agenda pemerintah

Firli Cs Diklaim Tak Mampu Jawab Surat Keberatan Pegawai KPK Soal Hasil TWK
Indonesia
Firli Cs Diklaim Tak Mampu Jawab Surat Keberatan Pegawai KPK Soal Hasil TWK

Bahkan, dalam salah satu poin surat balasan tersebut, Firli Bahuri Cs dengan jelas tidak memberikan tanggapan atas analisis dari para pegawai

Panser TNI Hingga Rantis Dikerahkan Perkuat Titik Penyekatan di Jalan Raya Bogor
Indonesia
Panser TNI Hingga Rantis Dikerahkan Perkuat Titik Penyekatan di Jalan Raya Bogor

Saat ini terdapat ratusan personel aparat gabungan dibantu jajaran Batalyon Infanteri Mekanis

Ini Perkembangan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja
Indonesia
Ini Perkembangan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja

Jumlah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja menjadi sebanyak 54 peraturan,

Pesawat Rimbun Air Gagal Landing di Kesempatan Pertama, Percobaan Kedua Bablas
Indonesia
Banyak  Agenda DPRD Jakarta Tertunda, PKS Heran PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi
Indonesia
Banyak Agenda DPRD Jakarta Tertunda, PKS Heran PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi

Di situasi pandemi COVID-19 harusnya Legislatif dan Eksekutif harusnya bergotong royong menanggulangi virus corona. Bukan malah mengkeruh suasana dengan mempermasalahkan event mobil balap bertenaga listrik tersebut.

Luhut Tegaskan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah Tetap Dilakukan
Indonesia
Luhut Tegaskan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah Tetap Dilakukan

Luhut menyebut seluruh kota administrasi di DKI Jakarta sudah terkena Corona