Pemerintahan Jokowi Terus Mendapat Kritik Soal Penanganan COVID-19 Presiden Joko Widodo (tengah) saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/3). (Foto : Muchlis Jr-Biro Pers Sekretariat

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai pemerintah dianggap lambat dalam menentukan status lockdown untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Menurut Jerry, jika lockdown dilakukan sejak awal, maka tingkat penyebarannya tak akan mencapai ribuan seperti saat ini.

"Memang cara ini saya nilai cukup efektif dalam mengatasi penyebaran virus corona yang merajalela bahkan strategi jitu untuk menghentikan korban jiwa. Ingat, Italia awalnya menggangap remeh dan enteng wabah virus corona," kata Jerry kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (30/3).

Baca Juga

Pemerintah Diminta tidak Gegabah Terapkan Karantina Wilayah

Ia menambahkan, di Indonesia saat dua orang ditemukan terinfeksi COVID-19 di Depok yang diduga dibawa warga Jepang, pemerintah ketika itu belum mengambil langkah antisipatif.

"Pemerintah masih saja berasumsi. Seandainya langsung cepat dicegah maka dipastikan tidak akan menyebar luas seperti sekarang ini;" imbuh Jerry.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang lebih sigap dan berani 'menentang' instruksi dari pemerintah pusat.

Jerry
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie

Hari ini dipastikan Kabupten Toli-toli (Sulteng), dan Kabupaten Wajo (Sulsel) serta Kota Bogor akan mengikuti jejak Kota Tegal dan Papua.

"Wali Kota Tegal Deddy Yon Supriyono lebih berani mengambil sikap tegas ketimbang Presiden Jokowi yang masih lambat meresponi kasus Covid-19 ini. Kota ini pun ditutup selama 4 bulan ke depan," terang Jerry.

"Saya yakin jumlah provinsi akan lockdown sekitat 10-15 provinsi. Apalagi Perppu atau Perpres local lockdown akan diterbitkan oleh pemerintah," tambah dia.

Ia menuturkan, pemerintah tergolong 'pelit' dalam menganggarkan uang jika melakukan kebijakan penanganam COVID-19.

Ia mencontohkan di negara lain seperti India menggagarkan sekitar Rp 353 triliun dari jumlah penduduk yang mencapai 1,3 miliar orang. Negara tetangga Malaysia yang lebih cepat dan tanggap mengatasi wabah corona mengangarkan stimulus Rp 920 triliun untuk cegah corona.

Bukan saja itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump rela berkorban dengan menyumbangkan 3 bulan gaji demi corona, PM dan menteri Malaysia pun ikut mendukung penanganan corona dengan memotong 30 persen gaji mereka selama 2 bulan. Lalu, Singapura juga memotong gaji pejabat publik untuk tim medis.

"Berbeda dengan Indonesia, penanganan corona hanya dianggarkan Rp 62 triliun. Anehnya, pemerintah membuka sumbangan dari masyarakat," jelas Jerry.

Baca Juga

Karantina Wilayah Jabodetabek Akan Diputuskan Hari Ini

Jerry berharap kabinet Jokowi tak kehilangan akal dalam menghadapi situasi genting ini. Seyogianya mereka mencari solusi atau formula yang tepat mengatasi persoalan ini seperti menerapkan karantintan total dan membantu perekonomian warga melalui pemberian bantuan tunai

"Pemerintah diperhadapkan antara nyawa dan krisis," jelas Jerry. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH