Pemerintahan Jokowi Dinilai Hanya Fokus Investasi Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers usai pertemuan dengan PM Jepang Yoshihide Suga, Selasa (20/10), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. (Foto: Humas/Agung)

MerahPutih.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti menilai, Presiden Joko Widodo cenderung memprioritaskan investasi dan infrastruktur. Hal ini mirip seperti era kepemimpinan Presiden Soeharto puluhan tahun silam.

"Pak Jokowi itu berpikir sekali investasi, investasi, investasi. Kalau lima tahun sebelumnya infrastruktur. Jadi di zaman Pak Harto istilah investasi dan infrastruktur itu ya pembangunan," jelasnya kepada wartawan, Selasa (20/10).

Lalu, pemeritah dinilai mengakumulasi kekuasaan pada satu tangan. Ciri ini ditunjukkan Jokowi dengan merangkul nyaris seluruh partai politik di parlemen.

Baca Juga

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pengamat Minta Para Jubir 'Direm' Bicaranya

Kemudian, menarik investasi dari luar dengan cara mengeksploitasi sumber daya negara, baik alam dan manusia. Ciri ini ditunjukkan Jokowi dengan menyusun Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

Dalam Omnibus Law, lingkungan dan sumber daya alam dieksploitasi untuk meningkatkan perekonomian nasional. Ke lima, tidak terlalu peduli pada gerakan anti korupsi.

"Saya kira sejak Jokowi menyetujui revisi UU KPK oleh DPR dan sejauh kita tahu efektivitas pemberantasan korupsi di tangan KPK makin melemah. Kita bisa lihat pemberantasan korupsi di zaman Jokowi tidak mengalami perubahan signifikan," sambungnya.

Ray juga menyoroti merajalelanya dinasti politik atau rendahnya etika politik. Ini ditandai dengan masuknya putra dan menantu Jokowi dalam kontestasi Pilkada 2020.

"Sekarang dinasti politik merajalela. Bahkan dipraktikkan sendiri oleh Pak Jokowi dengan membiarkan anak beliau di Solo mencalonkan diri dan menantu beliau di Medan ikut mencalonkan diri juga," kata pria asal Medan ini.

Sejumlah ciri-ciri ini, kata Rangkuti, memperjelas arah pemerintahan Jokowi ke depan yang belum berpihak kepada rakyat.

Baca Juga

Setahun Jokowi-Ma'ruf, INFUS:Jalan Mundur ke Era Orba

"Maka kalau melihat kondisi sekarang hingga empat tahun ke depan, lebih jelas kita melihat kemurungan di masa depan daripada optimisme," ujar dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komjen Listyo Harus Punya Komitmen Tinggi Berantas Korupsi dan Pungli
Indonesia
Komjen Listyo Harus Punya Komitmen Tinggi Berantas Korupsi dan Pungli

"Jadi, harus ada komitmen tinggi dari Kapolri baru untuk memberantas korupsi dan pungli ditubuh Polri,” kata Fickar

Tito Karnavian Diminta Turun Langsung Monitor Aturan Turunan Inpres 6/2020
Indonesia
Tito Karnavian Diminta Turun Langsung Monitor Aturan Turunan Inpres 6/2020

Pasalnya, selama ini, sudah banyak aturan dan regulasi yang diterbitkan terkait kedisiplinan mematuhi protokol COVID-19

Ziarah Kubur TPU Karet Bivak Baru Buka Lagi Setelah 16 Mei
Indonesia
Ziarah Kubur TPU Karet Bivak Baru Buka Lagi Setelah 16 Mei

Pemprov DKI tidak mengatur untuk makam-makam di luar batas pagar TPU Karet Bivak karena statusnya wakaf.

Pemerintah Sebut Ekonomi Mulai Bergerak
Indonesia
Pemerintah Sebut Ekonomi Mulai Bergerak

"Jadi tentu pemerintah berharap, proses ini bisa terus dijaga tapi syaratnya bahwa sektor kesehatan perlu kita rem," kata Airlangga.

Hitung Cepat Pilkada Tangsel, Petahana dan Keponakan Airin Sementara Unggul
Indonesia
Hitung Cepat Pilkada Tangsel, Petahana dan Keponakan Airin Sementara Unggul

Pilkada Tangsel 2020 sendiri menjadi ajang persaingan tiga pasangan calon dari keluarga elite politik.

[HOAKS atau FAKTA]: Helikopter Buang Jenazah Korban COVID-19 di Laut Meksiko
Indonesia
KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Bupati Nganjuk
Indonesia
KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Adapun bukti yang ditemukan dan diamankan di antaranya berupa uang dalam pecahan rupiah

Kuras 3.070 Rekening Bank, 10 Pelaku Penipuan Kode OTP Dibekuk Polisi
Indonesia
Kuras 3.070 Rekening Bank, 10 Pelaku Penipuan Kode OTP Dibekuk Polisi

Beraksi sejak 2017, sindikat ini sudah berhasil menguras 3.070 rekening bank korbannya.

PT KAI Minta SIKM Dihapus, DPRD DKI: Bahaya, Kasus Corona Masih Tinggi
Indonesia
PT KAI Minta SIKM Dihapus, DPRD DKI: Bahaya, Kasus Corona Masih Tinggi

Menurutnya, SIKM merupakan kebijakan yang ampuh dalam mengendalikan kasus COVID-19 di Jakarta

 Pecatan Pegawai KPK yang Curi Emas 1,9 Kg Masih Berstatus Saksi
Indonesia
Pecatan Pegawai KPK yang Curi Emas 1,9 Kg Masih Berstatus Saksi

Saat ini, polisi tengah menyelidiki lebih lanjut tentang dugaan kasus tersebut