Pemerintah Wajib Beli Produk Dalam Negeri, Jokowi: Tidak Bisa Ditawar Lagi Presiden Joko Widodo saat acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Jakarta, Sabtu (26/11/2022). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar belanja pemerintah, baik APBN, APBD, dan juga BUMN harus dilakukan untuk menaikkan konsumsi masyarakat.

Karena itu, pembelian dan belanja produk-produk dalam negeri oleh pemerintah menjadi suatu keharusan.

Baca Juga:

Jokowi Sebut 2023 Ada Kemungkinan Ekspor Indonesia Turun

"Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).

Menurut Jokowi, hal itu penting dilakukan untuk meningkatkan konsumsi di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak saat ini.

Jokowi juga meminta seluruh kementerian segera merealisasikan belanja modal dan belanja sosial di awal tahun. Realisasi belanja kementerian ini harus dikawal secara detil.

Baca Juga:

Jokowi Minta Jajarannya Responsif Terhadap Bencana

"Kemudian di awal-awal tahun ini biasanya yang memulai pasti yang mendahului pasti Kementerian PU. Saya minta kementerian lain juga melakukan hal yang sama, belanja modal, belanja sosial segera direalisasikan di awal-awal tahun," ujarnya.

Terkait pengendalian inflasi, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan kepada kepala daerah untuk melakukan berbagai upaya mengendalikan inflasi di wilayahnya.

“Ini sudah dilakukan tapi ada beberapa daerah yang belum memberikan peringatan dan ini kelihatan sekali inflasi dari 3 bulan yang lalu 5,9. Kemarin turun ke 5,7, kemarin turun ke 5,4. Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa, masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Presiden Jokowi Terima Penghargaan dari Federasi Wushu Internasional

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sri Sultan Aktifkan Kembali Satgas COVID-19 setelah Umumkan 73 Kasus Positif Omicron
Indonesia
Sri Sultan Aktifkan Kembali Satgas COVID-19 setelah Umumkan 73 Kasus Positif Omicron

Selain menerapkan aturan PPKM level 3, Satgas Penanganan COVID-19 hingga tingkat kelurahan diaktifkan kembali. Tugas satgas salah satunya mengingatkan warga mengetatkan prokes, mendata dan memantau warga yang isoman di rumah.

[HOAKS atau FAKTA]: Dana BLT BBM Adalah Dana Desa yang Direalokasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dana BLT BBM Adalah Dana Desa yang Direalokasi

Tweet ini mengklaim bahwa dana BLT BBM ternyata dari Dana Desa yang direalokasi.

Keamanan Ruang Digital Diperkuat saat Pemilu
Indonesia
Keamanan Ruang Digital Diperkuat saat Pemilu

Pasca-Pemilu 2019, sekitar 67,2 persen hoaks atau berita bohong di media sosial adalah terkait isu politik.

[HOAKS atau FAKTA]: Nasi Dipanaskan 12 Jam Dalam Rice Cooker Berubah Jadi Racun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Nasi Dipanaskan 12 Jam Dalam Rice Cooker Berubah Jadi Racun

Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyatakan bahwa terdapat racun dalam nasi bila tidak dikeluarkan lebih dari 12 jam dari rice cooker. Dikatakan dalam narasi tersebut, nasi yang ada di dalam rice cooker lebih dari 12 jam bisa memicu diabetes, kanker, hingga tumor.

Bjorka Bocorkan Data Negara, Keamanan Siber Pemerintah Perlu Dibenahi
Indonesia
Bjorka Bocorkan Data Negara, Keamanan Siber Pemerintah Perlu Dibenahi

peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Berbagai Bank Sentral di Dunia Berlomba Naikkan Suku Bunga
Dunia
Berbagai Bank Sentral di Dunia Berlomba Naikkan Suku Bunga

Kenaikan suku bunga diperkirakan akan mengurangi dompet konsumen, membuatnya lebih mahal melunasi utang atau mendapatkan hipotek (KPR).

Pemerintah dan DPR Perlu Atur Batasan Terkait Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP
Indonesia
Pemerintah dan DPR Perlu Atur Batasan Terkait Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva menilai Pemerintah dan DPR perlu memuat penjelasan dan batasan terkait pasal penghinaan presiden di RKUHP untuk mencegah munculnya 'pasal karet'.

Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Noerdin Segera Diadili
Indonesia
Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Noerdin Segera Diadili

Putra mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin itu bakal segera diadili.

Indonesia Minta Belanda Investasi Pada Sektor Semikonduktor
Indonesia
Indonesia Minta Belanda Investasi Pada Sektor Semikonduktor

Pada 2020, nilai perdagangan bilateral kedua negara ini tercatat mencapai USD 3,92 miliar dengan ekspor Indonesia mencapai USD 3,11 miliar dan impor senilai USD 804,3 juta.

Ahli Sebut Kerugian Perekonomian Negara Harus Nyata dan Pasti
Indonesia
Ahli Sebut Kerugian Perekonomian Negara Harus Nyata dan Pasti

Agus menegaskan bahwa penghitungan kerugian perekonomian negara harus jelas dan pasti.