Pemerintah Upayakan Penerima Vaksin COVID-19 Merata Guna Ciptakan 'Herd Imunity' Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/am.

Merahputih.com - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat tak perlu khawatir soal pengelompokan penerima vaksin. Pemerintah akan berupaya melakukan pemerataan pemberian vaksin secara nasional.

"Masyarakat tidak perlu khawatir akan kelompok prioritas penerima vaksin. Pemerintah tetap mengupayakan pemerataan penerima vaksin nasional untuk menciptakan kekebalan komunitas atau herd imunity," ujar Wiku dalam konferensi pers melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (22/10).

Baca Juga

15 Provinsi dengan Tingkat Kesembuhan COVID-19 Tertinggi

Wiku menuturkan pemerintah hingga kini terus melakukan upaya pengadaan vaksin ataupun memproduksi vaksin secara mandiri. Hal itu dibarengi dengan langkah yang diperhitungkan secara hati-hati.

Sebab, ini berkaitan dengan tugas negara melindungi penduduknya.

Kendati demikian, pihaknya menyatakan pengadaan vaksin juga tetap tanggap terhadap perubahan yang sangat dinamis di masa pandemi ini.

"Diharapkan masyarakat dapat mendukung pemerintah secara penuh dan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan," kata dia.

Wiku menambahkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai kandidat vaksin, antara lain sinovac, sinopharm, cansino, hingga astrazeneca.

Sebelum vaksin-vaksin ini diproduksi secara massal wajib melewati berbagai tahapan pengembangan untuk memastikan keamanan penggunaan pada manusia. Tahapan itu juga dilakukan agar mengetahui rentang dosis aman yang dapat digunakan.

"Masing-masing tahapan ini memiliki ketentuan yang harus dipenuhi sehingga vaksin yang dikembangkan benar-benar memiliki standar kesehatan yang baik sehingga aman dan efektif untuk digunakan," kata dia.

Ia mengatakan, hingga saat ini, belum ada negara di dunia yang telah memproduksi vaksin COVID-19 secara massal.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam tangkapan layar akun Youtube BNPB Indonesia saat menayangkan acara bincang-bincang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Jakarta, Jumat (24/7/2020). (ANTARA/Dewanto Samodro)
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam tangkapan layar akun Youtube BNPB Indonesia saat menayangkan acara bincang-bincang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Jakarta, Jumat (24/7/2020). (ANTARA/Dewanto Samodro)

Wiku menjelaskan, suatu kandidat vaksin harus melalui serangkaian tahapan sebelum diproduksi massal dan diberikan pada masyarakat.

Hal itu guna memastikan vaksin yang akan diproduksi terbukti aman dan efektif.

"Sampai saat ini, para pakar di Indonesia yang berasal dari universitas dan lembaga riset dari berbagai disiplin ilmu masih bekerja keras menyelesaikan berbagai tahapan pengembangan vaksin," ujar Wiku.

Wiku menyebut ada beberapa tahapan dalam alur pengembangan vaksin yakni penelitian dasar, tahap preklinis, uji klinis fase 1, uji klinis fase 2, uji klinis fase 3, fase persetujuan, hingga produksi.

Proses pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia sendiri melalui tahapan yang kompleks dan melibatkan berbagai kementerian maupun lembaga negara serta BUMN. Mempertimbangkan peran penting serta dampak yang diberikan oleh vaksin COVID-19 sebagai upaya perlindungan masyarakat, Pemerintah menilai proses pengembangan maupun vaksinasi perlu dilakukan dengan hati-hati namun tetap tanggap terhadap perubahan yang dinamis di masa pandemi.

Selain mengupayakan vaksin secara mandiri, Wiku mengatakan, Pemerintah telah mempersiapkan beberapa kandidat vaksin yaitu Sinovac, Sinopharm, CanSino, AstraZeneca, dan Genexine.

Baca Juga

Tunggu Vaksin Merah Putih, Indonesia Butuh Vaksin Luar Negeri

Vaksin-vaksin tersebut harus memenuhi ketentuan pengembangan yang berlaku sehingga benar-benar memiliki standar kesehatan yang baik serta aman dan efekstif untuk digunakan.

"Pemerintah terus berkoordinasi dengan pengembang vaksin untuk memastikan bahwa vaksin-vaksin yang dikembangkan dapat lolos seluruh tahapan uji klinis sebelum nantinya mendapat persetujuan dari Badan POM untuk diproduksi secara massal," tutup dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Warga Tiongkok Terjangkit Virus Corona Tak Terpapar di Bali
Berita
Warga Tiongkok Terjangkit Virus Corona Tak Terpapar di Bali

Sangat kecil kemungkinan atau hampir tidak mungkin WN Tiongkok itu terpapar atau menularkan COVID-19 itu di Pulau Dewata.

Cerita Pengurus Istiqlal Temukan Benda yang Sempat Diduga Bom
Indonesia
MK Tegaskan Jabatan Ketua Pengadilan di Bawah MA tak Punya Batasan Periode
Indonesia
MK Tegaskan Jabatan Ketua Pengadilan di Bawah MA tak Punya Batasan Periode

Hakim yang bekerja di suatu pengadilan terlalu lama pun disebutnya tidak baik

Berkaca dari Kasus Harun Masiku, Proses PAW di PDIP Diduga Kental Aroma Politik Uang
Indonesia
Berkaca dari Kasus Harun Masiku, Proses PAW di PDIP Diduga Kental Aroma Politik Uang

Praktisi Hukum Petrus Selestinus mengkritik proses pengkaderan di PDIP yang dinilai rentan bermasalah dari segi hukum.

Terungkap, Jiwasraya Punya Deposito dan Obligasi Rp 5,25 Triliun
Indonesia
Terungkap, Jiwasraya Punya Deposito dan Obligasi Rp 5,25 Triliun

Padahal, Dirut Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko sempat mengumumkan bahwa Jiwasraya gagal bayar pada 2018

Respon MA Tanggapi Kritik KPK Soal Korting Hukuman Koruptor
Indonesia
Respon MA Tanggapi Kritik KPK Soal Korting Hukuman Koruptor

Kepala Biro Hukum dan Hubungan MA Abdullah menegaskan, majelis hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapapun.

Polisi Sebut Lucinta Luna Resmi Jadi 'Perempuan' Akhir 2019
Indonesia
Polisi Sebut Lucinta Luna Resmi Jadi 'Perempuan' Akhir 2019

Putusan itu juga menyebut bahwa pengadilan menerima permohonan dari pemohon

Jokowi Bakal Bubarkan Lembaga Negara Dinilai Bukan Rekayasa
Indonesia
Jokowi Bakal Bubarkan Lembaga Negara Dinilai Bukan Rekayasa

Rencana membubarkan lembaga dan komisi merupakan komitmen keseriusan Jokowi mengatasi persoalan-persoalan masyarakat selama masa pandemi.

DPRD Minta Pemprov DKI Optimal Distribusikan Blangko E-KTP ke Warga
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Optimal Distribusikan Blangko E-KTP ke Warga

DKI Jakarta berharap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memastikan proses pendistribusian blangko berlangsung optimal.

Gerindra Sebut Penolakan Reklamasi Ancol Bermuatan Politis
Indonesia
Gerindra Sebut Penolakan Reklamasi Ancol Bermuatan Politis

Ia pun menduga ada orang kuat di balik kisruhnya perluasan kawasan tersebut.