Pemerintah Umumkan Ekspor Batu Bara Kembali Dibuka Batu Bara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah akan kembali membuka ekspor batu bara secara bertahap menyusul pasokan batu bara yang dibutuhkan PT PLN (Persero) yang kian membaik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, per Senin (10/1) ini kapal yang sudah memiliki muatan batu bara dan sudah dibayar pembeli diizinkan untuk bisa diekspor.

Baca Juga

Larangan Ekspor Batu Bara Bikin Indonesia Terhindar Krisis Energi

"Per hari ini, melihat kondisi suplai PLN yang sudah jauh lebih baik, untuk 14 kapal yang sudah memiliki muatan penuh batu bara, dan sudah dibayar oleh pihak pembeli agar segera di-release (dilepas) untuk bisa ekspor," ujar Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Namun, jumlah kapal itu harus diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan. Demikian pula Badan Keamanan Laut (Bakamla) perlu melakukan pengawasan supaya jangan sampai ada kapal yang keluar di luar daftar yang sudah diverifikasi oleh Ditjen Minerba dan Ditjen Hubla.

"Untuk tongkang-tongkang yang memuat batu bara untuk ekspor, tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan PLTU-PLTU yang masih membutuhkan suplai. Jadi belum diperbolehkan untuk melakukan ekspor," ujarnya.

Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden)
Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden)

Pemerintah akan mengevaluasi kembali pembukaan ekspor batu bara pada Rabu (12/1) lantaran ada beberapa hal yang perlu dipelajari oleh tim lintas kementerian/lembaga yaitu Kementerian Perdagangan, Kemenko Marves, Kementerian ESDM, dan PLN untuk diputuskan sebelum ekspor batu bara dibuka.

Baca Juga

Sejumlah Perusahaan Kena Dampak Aturan Larangan Ekspor Batu Bara

Pertimbangan tersebut antara lain terkait mekanisme ekspor dan pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) hingga ekspor untuk perusahaan batu bara yang tidak memiliki kontrak dengan PLN atau yang spesifikasi batu baranya tidak dibutuhkan PLN.

"Sehingga pada hari Rabu, jika pembukaan ekspor diputuskan, tetap akan dilakukan secara gradual (bertahap)," imbuhnya.

Selanjutnya, 14 hari sejak ekspor dibuka, seluruh kontrak batu bara untuk PLN (termasuk perusahaan listrik swasta/IPP) pada tahun 2022 sudah bisa dipastikan beserta dengan alokasi per bulan untuk masing-masing pemasok batu bara dan alokasi ke PLTU-nya. Pemenuhan atas DMO ini agar dievaluasi setiap bulan oleh Kementerian ESDM.

Luhut juga meminta agar kontrak suplai batu bara ke PLN agar menggunakan term Cost, Insurance, Freight (CIF), sehingga pengaturan logistik dan pengiriman menjadi tanggung jawab pemasok batu bara. Dengan demikian, PLN bisa fokus kepada core business (bisnis inti) untuk menyediakan listrik yang handal.

PLN juga diminta agar membeli batu bara dari perusahaan tambang batu bara yang memiliki kredibilitas dan komitmen pemenuhan yang baik.

"Jangan lagi membeli dari trader yang tidak memiliki tambang. Serta menggunakan kontrak jangka panjang untuk kepastian suplai. PLN juga harus meningkatkan kemampuan bongkar batu bara di masing-masing PLTU," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Erick Pastikan BUMN Ikuti Perintah Jokowi Amankan Pasokan Batu Bara untuk Listrik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Abraham Samad Minta Jokowi Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN di KPK
Indonesia
Abraham Samad Minta Jokowi Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN di KPK

Abraham Samad meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengangkat Novel Baswedan cs sebagai ASN di KPK bukan di Korps Bhayangkara.

KPK Periksa Bupati Bandung Barat Nonaktif Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Periksa Bupati Bandung Barat Nonaktif Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna pada hari ini, Senin (26/7).

Besok, DPR Gelar Raker Bahas Minyak Goreng Bareng Mendag
Indonesia
Besok, DPR Gelar Raker Bahas Minyak Goreng Bareng Mendag

Komisi VI DPR RI bakal melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Kamis (17/3) besok, terkait minyak goreng tersebut.

Pimpinan DPR 'Ajari' Dua Menteri Atasi Meroketnya Harga Kedelai
Indonesia
Pimpinan DPR 'Ajari' Dua Menteri Atasi Meroketnya Harga Kedelai

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel sebelumnya pernah menjbat sebagai Menteri Perdagangan.

Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Putuskan Tahapan Pemilu 2024
Indonesia
Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Putuskan Tahapan Pemilu 2024

"Diambil keputusan dalam rapat kerja antara Komisi II, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu yang sudah diagendakan pada pekan depan, Senin 23 Mei 2022," kata anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus

[Hoaks atau Fakta]: Rumah Edhie Baskoro Yudhoyono Disegel KPK
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Rumah Edhie Baskoro Yudhoyono Disegel KPK

Video itu terkait dengan pertanyaan mengenai alasan mengapa Edhie Baskoro atau biasa dipanggil Ibas tidak diangkat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Wagub Sebut Pasien Pertama Omicron di Wisma Atlet Bukan Warga Jakarta
Indonesia
Wagub Sebut Pasien Pertama Omicron di Wisma Atlet Bukan Warga Jakarta

Pasien positif COVID-19 merupakan seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet, Kemayoran Jakarta.

Hadapi Varian Baru COVID-19, DPR Pertanyakan Strategi Menkes
Indonesia
Hadapi Varian Baru COVID-19, DPR Pertanyakan Strategi Menkes

Komisi IX DPR mempertanyakan strategi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tentang penanganan pandemi COVID-19 varian baru yang terbagi menjadi 4 upaya.

Antisipasi Kemacetan, Pemerintah Imbau Masyarakat Balik ke Jakarta Setelah 9 Mei
Indonesia
Antisipasi Kemacetan, Pemerintah Imbau Masyarakat Balik ke Jakarta Setelah 9 Mei

Puncak arus balik Lebaran 2022 diprediksi akan terjadi mulai hari ini, Jumat (6/5) hingga Minggu (8/5).

629 Orang Lolos Administrasi Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu
Indonesia
629 Orang Lolos Administrasi Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu

Dalam daftar pelamar yang lulus seleksi administrasi, ada beberapa nama petahana komisioner KPU dan Bawaslu.