Pemerintah Tutup Penerbangan dari India, Kecuali Kiriman Logistik Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. ANTARA/HO-BKIP Kemenhub/am.

MerahPutih.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, untuk sementara waktu, tak ada penerbangan reguler dari India ke Indonesia.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pemerintah akan secara selektif dalam menentukan izin penerbangan dari India.

Hal itu guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 dari India yang lonjakan kasusnya sedang tinggi.

Baca Juga:

Warga India Positif COVID-19 'Kabur' ke Indonesia, Wagub DKI: Sudah Dikarantina

"Kami nyatakan tidak ada penerbangan reguler," kata Budi Karya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (23/4).

Dia melanjutkan, penerbangan kargo dari India masih dimungkinkan, tetapi akan dilakukan secara selektif.

Pasalnya, Indonesia masih membutuhkan pergerakan kargo dari India, di antaranya untuk kepentingan vaksin.

Menurut Menhub, dalam menyeleksi penerbangan dari India, pihaknya nanti mengacu pada Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi pada 25 April 2021.

"Kita akan mengacu SE Dirjen Imigrasi pada 25 April," ungkap Menhub.

Kementerian Luar Negeri RI dan Perwakilan RI di India kembali memfasilitasi pemulangan sejumlah 16 orang WNI anggota Jamaah Tabligh (JT). Mereka tiba dengan selamat di Jakarta pada 26 Maret 2021 menggunakan penerbangan Garuda Indonesia. ANTARA/HO-Kemlu RI/am.
Kementerian Luar Negeri RI dan Perwakilan RI di India kembali memfasilitasi pemulangan sejumlah 16 orang WNI anggota Jamaah Tabligh (JT). Mereka tiba dengan selamat di Jakarta pada 26 Maret 2021 menggunakan penerbangan Garuda Indonesia. ANTARA/HO-Kemlu RI/am.

Ia juga mengungkap, alasan pemerintah tak langsung menutup penerbangan dari dan ke India meskipun kasus corona di negara tersebut tengah melonjak.

Menurutnya, itu dilakukan karena lalu lintas logistik antar-kedua negara masih dibutuhkan, khususnya terkait dengan distribusi vaksin.

"Namun kami masih butuh pergerakan logistik, artinya kita butuh logistik dari dan ke India seperti roping oksigen dan vaksin, dan itu kita lakukan secara aman," kata Budi.

Budi Karya memastikan, pemerintah Indonesia segera membatasi penerbangan dari dan ke India. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

"Saya pikir jelas apa yang disampaikan Dirjen Imigrasi, semua ini akan tidak diberikan, oleh karenanya secara otomatis, penerbangan penumpang tidak kami izinkan, pengetatnya dari SE Dirjen Imigrasi," jelasnya.

Baca Juga:

Kabur ke Indonesia, Belasan WN India Positif COVID-19

Untuk saat ini, Budi Karya memastikan tidak ada penerbangan reguler penumpang, melainkan hanya kargo.

"Jika ada pergerakan dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar, kami tetapkan empat bandara yakni Soetta, Sam Ratulangi, Juanda, dan Medan," ujarnya.

Sementara pintu masuk dari laut, akan ada tiga yakni Dumai, Batam, dan Tanjung Pinang. Sedangkan jalur darat ada Entikong dan Malinau.

"Kami berikan pelayanan dan kami akan siapkan SOP untuk jalankan prokes kemenkes," tandasnya. (Knu)

Baca Juga:

Tak Ingin Seperti India, Wagub DKI Minta Semua Pihak Bantu Lawan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Sunat Hukuman Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum
Indonesia
MA Sunat Hukuman Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum

MA menyunat hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dipotong menjadi delapan tahun penjara.

56 Usaha Besar Berkolaborasi Dengan 196 UMKM
Indonesia
56 Usaha Besar Berkolaborasi Dengan 196 UMKM

Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, agar setiap investasi yang masuk wajib "dikawinkan" dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal.

BMKG: Hujan Petir dan Angin Kencang di Jakarta Ahad Siang
Indonesia
BMKG: Hujan Petir dan Angin Kencang di Jakarta Ahad Siang

BMKG memperkirakan hujan intensitas ringan hingga sedang berdurasi singkat yang disertai petir dan angin kencang di sebagian besar Jakarta, Ahad siang.

Satpol PP Diberi Kewenangan Selidiki Pelanggar Prokes, Wagub DKI: Bukan Hal Baru
Indonesia
Satpol PP Diberi Kewenangan Selidiki Pelanggar Prokes, Wagub DKI: Bukan Hal Baru

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan bukan merupakan hal yang aneh.

ICW Sentil KPK: Aktor Selevel Menteri Dapat Ditangkap, Harun Masiku Tidak!
Indonesia
ICW Sentil KPK: Aktor Selevel Menteri Dapat Ditangkap, Harun Masiku Tidak!

"Dalam konteks ini ICW pun mempertanyakan kenapa aktor selevel menteri dapat ditangkap KPK, sedangkan Harun Masiku tidak?" Kata Kurnia

Polisi Belum Tahu Tol Mana Saja yang Dibuatkan Jalur Sepeda
Indonesia
Polisi Belum Tahu Tol Mana Saja yang Dibuatkan Jalur Sepeda

Polisi tetap mengikuti keputusan pemerintah

Eks Penyidik KPK Raden Brotoseno Bebas Bersyarat
Indonesia
Eks Penyidik KPK Raden Brotoseno Bebas Bersyarat

Mmantan polisi dan penyidik KPK itu telah bebas bersyarat sejak Februari 2020 silam.

Sepanjang 2020 Denda Putusan MA Capai Rp5,6 triliun
Indonesia
Sepanjang 2020 Denda Putusan MA Capai Rp5,6 triliun

Secara keseluruhan pada 2020, Mahkamah Agung memutus sebanyak 20.562 perkara dari total beban perkara sejumlah 20.761 perkara.

Kapolri Tegaskan Tak Ada Toleransi di Perkara Pesta Sabu Eks Kapolsek Astnaanyar
Indonesia
Kapolri Tegaskan Tak Ada Toleransi di Perkara Pesta Sabu Eks Kapolsek Astnaanyar

Menurutnya, ada dua sanksi yang bisa diterapkan kepada Kompol Yuni

 Literasi Digital Jadi Kunci Kemajuan UMKM Indonesia
Indonesia
Literasi Digital Jadi Kunci Kemajuan UMKM Indonesia

Indonesia mempunyai potensi pasar digital yang sangat besar. Bilai transaksi ekonomi digital di Indonesia diperkirakan akan mencapai Rp4.434 triliun rupiah di tahun 2030.