Pemerintah Tidak Lagi Keluarkan Aturan Anyar Setelah PPKM Dicabut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/1/2023). (ANTARA/Gilang Galiartha)

MerahPutih.com - Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah mencabut PPKM berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022.

Pencabutan tersebut berlangsung mulai 30 Desember 2022 sehingga penggunaan aplikasi PeduliLindungi di sejumlah tempat umum pun tidak lagi diwajibkan.

Baca Juga:

PPKM Dicabut, Penumpang KRL Tetap Wajib Pakai Masker

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah tidak akan menambah aturan setelah pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Dalam implementasi ini, kita kurangi intervensi pemerintah, aturannya, regulasinya, memaksanya, supaya kembali ke partisipasi masyarakat, jadi tidak ada rencana mengganti aturan tapi bahkan mengurangi aturan," katanya Jakarta, Senin.

Alasannya, katanya, karena pemerintah menilai imunitas terhadap COVID-19 sudah tinggi dan juga ada intervensi medis.

"Dulu kan belum tahu obatnya, belum tahu vaksinnya, jadi ya sudahlah dari pada masyarakat meninggal di rumah sakit, kita batasi pergerakannya, tapi untuk ekonomi tidak bagus, begitu imunitas sudah tinggi, tahu obatnya seperti apa, vaksin ada nah kita lepas aturan yang membatasi kegiatan masyarakat," ungkap Budi.

Ia menjelaskan, di seluruh dunia, intervensi terbaik dalam penanganan endemi dari diri masyarakat sendiri.

"Menggunakan modal sosial mereka, lebih inklusif membangun gerakan, bukan eksklusif dari pemerintah, bukan sifatnya program," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan berdasarkan zero survei (kajian bertujuan untuk melihat jumlah populasi penduduk di Indonesia yang sudah memiliki antibodi terhadap virus SARS-CoV-2) pada Juli 2022 menunjukkan angka 98,5 persen. (Knu)

Baca Juga:

PPKM Dicabut, Pemerintah Pastikan Bansos dan Insentif Pajak Dilanjutkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dishub DKI Diminta Batalkan Pembangunan Park and Ride di Glodok
Indonesia
Dishub DKI Diminta Batalkan Pembangunan Park and Ride di Glodok

"Sebaiknya proyek fantastis tempat parkir di Glodok ini dibatalkan karena menghamburkan uang warga dari APBD Jakarta karena bertentangan dan tidak dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah macet kota Jakarta," kata Azas Tigor

Demokrat Minta Ahmad Ali NasDem Tak Perkeruh Suasana
Indonesia
Demokrat Minta Ahmad Ali NasDem Tak Perkeruh Suasana

Ahmad Ali yang menyebut partainya membuka peluang membuat poros koalisi baru mendapat respons dari Partai Demokrat.

Seluruh Daerah Berlakukan PPKM Level 1, Kegiatan 17 Agustusan Harus Perhatikan Prokes
Indonesia
Seluruh Daerah Berlakukan PPKM Level 1, Kegiatan 17 Agustusan Harus Perhatikan Prokes

Penetapan Level 1 di seluruh Indonesia tentunya juga berdasarkan pertimbangan dari para pakar dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.

Ledakan di Aspol Sukoharjo, Kapolda Jateng Duga Ada Kelalaian
Indonesia
Ledakan di Aspol Sukoharjo, Kapolda Jateng Duga Ada Kelalaian

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi belum bisa memastikan kemungkinan adanya unsur kelalaian anggota polisi dalam peristiwa ledakan di sekitar Asrama Polisi (Aspol)

UU TPKS Dinilai Sebagai Langkah Maju Lindungi Korban Kekerasan Seksual
Indonesia
UU TPKS Dinilai Sebagai Langkah Maju Lindungi Korban Kekerasan Seksual

"Meskipun UU TPKS adalah legislasi yang sangat diperlukan, UU ini belum sempurna," kata Usman.

Prabowo Resmi Buka Rapimnas Partai Gerindra
Indonesia
Prabowo Resmi Buka Rapimnas Partai Gerindra

“Dengan mengucapkan bismillah Rapimnas Partai Gerindra tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata Prabowo

Jumlah Korban Tewas Konflik Palestina-Israel Meningkat
Dunia
Jumlah Korban Tewas Konflik Palestina-Israel Meningkat

Negosiasi perdamaian antara Palestina dan Israel gagal pada April 2014 karena Tel Aviv menolak menghentikan pembangunan permukiman ilegal.

4 Petinggi ACT Ditahan
Indonesia
4 Petinggi ACT Ditahan

Penyidik Bareskrim Polri langsung menahan empat petinggi lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang juga menjadi tersangka kasus dugaan penyelewengan dana masyarakat.

Elite NasDem Minta Djarot Tak Atur Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Elite NasDem Minta Djarot Tak Atur Hak Prerogatif Presiden

Relasi PDI Perjuangan (PDIP) dengan Partai NasDem semakin memanas.

Survei Polmatrix: Kepuasan publik terhadap Jokowi capai 75,5 persen
Indonesia
Survei Polmatrix: Kepuasan publik terhadap Jokowi capai 75,5 persen

Hasil survei Polmatrix menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mencapai sekitar 75,5 persen.