Pemerintah Tidak Bisa Gunakan Dana PEN untuk Pembiayaan Ibu Kota Baru Dokumentasi - Gagasan desain Nagara Rimba Nusa ditetapkan sebagai pemenang terbaik pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan IKN. ANTARA/Aji Cakti/pri.

MerahPutih.com - Kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) semakin dekat dengan kenyataan. Saat ini, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang.

Menurut anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati, soal pembiayaan, pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim tidak bisa menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pasalnya, sebagaimana tertuang dalam PP No 23 tahun 2020, program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional.

Anis mengatakan, program ini merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Ibu Kota Pindah, Ketua DPRD DKI ingin Jakarta seperti New York

“Saya mengingatkan pemerintah bahwa program PEN harus tepat sasaran yaitu percepatan penanganan COVID-19, pemulihan dan penyelamatan ekonomi nasional," kata Anis dalam keterangannya, Kamis (20/1).

Selain itu, kata Anis, program PEN ini bertujuan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

"Sehingga, jika pembiayaan pemindahan ibu kota negara menggunakan dana PEN, maka pemerintah telah melanggar UU No 2 tahun 2020,” ujar Anis.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menyoroti produk domestik bruto (GDP) per kapita. Ia mengatakan bahwa ketika ingin menilai kinerja, maka akan lebih nampak capaiannya ketika disandingkan dengan capaian negara lain.

Baca Juga:

Jokowi Harap Istana Negara Pindah ke Ibu Kota Baru pada 2024

Anis mengemukakan, data yang dikeluarkan oleh World Bank yang menyandingkan capaian GDP per kapita Indonesia dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand. Pada rentang tahun 1970-1996 (sebelum krisis moneter), grafik Indonesia melandai.

"Kalaupun ada kenaikan, naiknya hanya sedikit sekali. Sementara pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Thailand meroket. Pada tahun 1996, GDP per kapita Indonesia hanya USD 1.100, sementara Thailand menjadi USD 3.000, dan Malaysia nyaris USD 5.000," jelas dia.

Anis menuturkan, setelah krisis moneter pada rentang tahun 1999-2011, Indonesia relatif bisa sama pertumbuhannya dengan Malaysia dan Thailand, di mana grafiknya terus naik. Pada 2012-2020, grafik kita melandai lagi.

"Sementara Malaysia dan Thailand, meski sempat turun naik, terus meroket. Pada tahun 2020, saat GDP Malaysia sudah di angka USD 10.400 per kapita per tahun dan Thailand sudah USD 7.000, Indonesia masih di angka USD 3.800. Perbandingan ini baik untuk evaluasi kesejahteraan masyarakat kita," ujarnya.

Lebih lanjut Anis menambahkan, dengan GDP Malaysia yang jauh di atas Indonesia, maka sangat wajar jika banyak di antara rakyat Indonesia yang tergiur untuk mengadu nasib di negara tetangga.

"Hal ini mungkin yang menjelaskan mengapa 3 juta lebih rakyat Indonesia mencari nafkah di Malaysia,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, pemerintah agar tidak asyik dengan data dan capaiannya sendiri, kemudian lupa bahwa data itu ternyata masih jauh dibandingkan dengan negara lain. Sebab, realita di lapangan, angka-angka capaian yang disampaikan pemerintah belum berdampak signifikan untuk kehidupan rakyat.

“Masih sangat banyak rakyat yang hidup susah,” katanya. Bagaimanapun, APBN merupakan instrumen kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Mabes Polri Bersiap Pindah ke Ibu Kota Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Putra Ketum Golkar Airlangga Hartarto Dilantik Jadi Anggota DPR PAW
Indonesia
Putra Ketum Golkar Airlangga Hartarto Dilantik Jadi Anggota DPR PAW

Salah satunya adalah Ravindra Airlangga MS, yang merupakan putra Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Panitia Tolak Rencana Kapolda Metro Pakai Sirkuit Formula E untuk Street Race
Indonesia
Panitia Tolak Rencana Kapolda Metro Pakai Sirkuit Formula E untuk Street Race

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan ingin menggunakan sirkuit Jakarta E-Prix di kawasan Ancol untuk balapan kendaraan roda dua jalanan atau stret race.

Sudirman Said Ditunjuk Jadi Komisaris Utama TransJakarta
Indonesia
Sudirman Said Ditunjuk Jadi Komisaris Utama TransJakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi menunjuk Sudirman Said sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).

Dalih Komnas HAM 4 Tahun Tidak Pernah 'Sentuh' KPI Terkait Laporan Pelecehan MS
Indonesia
Dalih Komnas HAM 4 Tahun Tidak Pernah 'Sentuh' KPI Terkait Laporan Pelecehan MS

korban MS mengadu sekitar Agustus 2017 ke Komnas HAM.

[HOAKS atau FAKTA]: Tambahan Kuota Ditolak karena Indonesia Tidak Bisa Kembalikan Dana Haji
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tambahan Kuota Ditolak karena Indonesia Tidak Bisa Kembalikan Dana Haji

Akun Twitter @khandamu69 membagikan link berita Detik News tentang pemerintah Indonesia yang menolak tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu orang dari Arab Saudi.

Buka Turnamen Sepak Bola, Prabowo Ingin Cari Bibit Unggul
Indonesia
Buka Turnamen Sepak Bola, Prabowo Ingin Cari Bibit Unggul

Ketua Dewan Pembina Garuda Nusantara Academy, Prabowo Subianto mencari bibit unggul sepak bola untuk bisa masuk di Piala Dunia di masa mendatang.

Terkena Dampak Proyek Elevated Railway, Warga Solo Mulai Terima Ganti Rugi
Indonesia
Terkena Dampak Proyek Elevated Railway, Warga Solo Mulai Terima Ganti Rugi

Pembangunan proyek single elevated railway jalur ganda Solo-Semarang Fase 1 (Solo Balapan-Kadipiro) mulau berjalan

Polda Metro Jaya: Beberapa Nama Terlibat Kasus Dea Only Fans
Indonesia
Polda Metro Jaya: Beberapa Nama Terlibat Kasus Dea Only Fans

Polda Metro Jaya menetapkan salah satu konten kreator yang dikenal dengan nama Dea OnlyFans atau Gusti Ayu Dewanti sebagai tersangka dugaan kasus pornografi.

Taburan Garam dan Antisipasi Serangan Malaria saat Jokowi Berkemah di IKN
Indonesia
Taburan Garam dan Antisipasi Serangan Malaria saat Jokowi Berkemah di IKN

Hetifah berharap berbagai kebijakan Pemerintah yang akan diambil dapat mencerminkan realitas kebutuhan dan tantangan di IKN. Sehingga kebijakan tersebut berpihak pada masyarakat.

Ini Alasan Pemprov DKI Batal Pakai Monas Jadi Sirkuit Formula E
Indonesia
Ini Alasan Pemprov DKI Batal Pakai Monas Jadi Sirkuit Formula E

Pemprov DKI Jakarta membeberkan hingga akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan area Monumen Nasional (Monas) sebagai sirkuit perhelatan Formula E.