Pemerintah Tidak Akan Tergesa-gesa Putuskan Status Pandemi ke Endemi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Meski beberapa indikator pengendalian COVID-19 menunjukkan perbaikan, namun pemerintah tidak akan tergesa-gesa memutuskan status pandemi menjadi endemi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo menegaskan, seluruh keputusan apapun didasarkan pada data science dan kalkulasi yang matang.

Baca Juga

Terpapar COVID-19, Erick Thohir Tetap Kerja dan Ikut Rapat Online Bersama Jokowi

"Mengenai perubahan status pandemi menjadi endemi, bapak Presiden menekankan kita tidak perlu tergesa-gesa dan memperhatikan aspek kehati-hatian," kata Abraham, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (2/3).

"Presiden tidak mau kita sampai kembali ke situasi pada awal pandemi," sambung dia.

Abraham mengatakan, pemerintah selalu memonitor dengan detail perkembangan COVID-19 di Indonesia maupun di negara lain.

Baca Juga

Sejumlah Developer Game Galang Donasi Untuk Ukraina

Selain itu, kata dia, pemerintah juga melibatkan para pakar dalam mengambil setiap kebijakan terutama dalam penentuan status pandemi.

"jika memang data-data ilmiah dan analisa pakar menunjukan kondisi terus membaik, maka relaksasi juga akan semakin dibuka," ujarnya.

Sebagai informasi, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, jumlah kasus COVID-19 hingga pasien rawat inap terus menurun dari hari ke hari.

Per Selasa (1/3), total Bed Occupancy Rate (BOR) COVID19 secara nasional turun menjadi 34 persen dari hari sebelumnya, yakni 35 persen.

Begitu pula dengan kasus konfirmasi harian yang kembali turun menjadi 24.728 kasus. (Pon)

Baca Juga

Petinggi Parpol Ramai-ramai Tolak Penundaan Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Besok, DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Besok, DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E

DPRD DKI Jakarta berencana akan menggelar rapat parupurna (Rapur) hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait rencana perhelatan mobil balap Formula E pada Selasa (28/9) besok.

Skuter Listrik akan Dilarang Beroperasi di Kawasan Malioboro
Indonesia
Skuter Listrik akan Dilarang Beroperasi di Kawasan Malioboro

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tengah menggodok aturan yang melarang pengoperasian skuter listrik di sepanjang kawasan Malioboro.

Ini Alasan Irjen Napoleon Bonaparte Belum Dipecat Polri
Indonesia
Ini Alasan Irjen Napoleon Bonaparte Belum Dipecat Polri

Vonis kasasi yang diputuskan pada 3 November 2021 lalu menyebutkan Napoleon tetap harus menjalani hukuman 4 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Buron Tiga Tahun, Tersangka Korupsi BSM Medan Akhirnya Ditangkap di Bandung
Indonesia
Buron Tiga Tahun, Tersangka Korupsi BSM Medan Akhirnya Ditangkap di Bandung

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menangkap buronan W, mantan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) Jalan Gajah Mada Medan, terkait dugaan korupsi kredit fiktif Rp 27 miliar yang diajukan Koperasi Pertamina UPMS Medan tahun 2011.

Wagub Jabar Perintahkan Satgas dan Disdik Pantau Prokes Saat PTM
Indonesia
Wagub Jabar Perintahkan Satgas dan Disdik Pantau Prokes Saat PTM

PTM dilaksanakan dengan sejumlah ketentuan yang ketat. Mulai dari jumlah siswa dan waktu belajar dibatasi, tata tertib sekolah harus sesuai dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Ridwan Kamil Mulai Kirim Minyak Goreng Curah Yang Dipesan Warga Lewat Aplikasi
Indonesia
Ridwan Kamil Mulai Kirim Minyak Goreng Curah Yang Dipesan Warga Lewat Aplikasi

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, jumlah masyarakat Jabar yang sudah memesan minyak goreng curah mencapai 33.650 Kepala Keluarga (KK).

Pengakuan Sopir Truk Kecelakaan Beruntun di Muara Rapak Balikpapan
Indonesia
Pengakuan Sopir Truk Kecelakaan Beruntun di Muara Rapak Balikpapan

"Terjadi rem blong," Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (21/1).

Manajemen Angkat Bicara Sopir TransJakarta Dituding Kerja Melebihi Batas Waktu
Indonesia
Pangkas Waktu Karantina Hanya Tiga Hari, Satgas Klaim Dengarkan Masukan Ahli
Indonesia
Pangkas Waktu Karantina Hanya Tiga Hari, Satgas Klaim Dengarkan Masukan Ahli

Pelaku perjalanan juga wajib telah menerima vaksinasi COVID-19 minimal 14 hari pasca penyuntikan

Revisi UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Jangan Ceroboh
Indonesia
Revisi UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Jangan Ceroboh

Pemerintah perlu membatalkan empat Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.