Pemerintah Tiadakan Cuti Bersama Natal, Warga Dilarang Pulkam Kendaraan pemudik melintas menuju gerbang Tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis, (24/12). Arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru yang melewati Tol Cipali terpantau ramai lancar. ANTARA/De

MerahPutih.com - Libur akhir tahun akan segera tiba. Namun, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang belum reda membuat masyarakat belum bisa leluasa bepergian ke luar kota atau luar negara.

Sebab, dikhawatirkan libur akhir tahun itu akan membawa gelombang ketiga COVID-19 yang akan sangat berdampak buruk. Karenanya sejak jauh hari pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif.

Baca Juga

Nyaris 18 Ribu Wisatawan Berlibur ke Gunung Kidul Saat Akhir Pekan

Karena itu, pemerintah meniadakan cuti bersama pada 24 Desember 2021. Keputusan itu termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021.

Selain itu, terdapat larangan untuk mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, kebijakan tersebut semata-mata dilakukan untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun.

"Mulai dari tidak adanya libur cuti bersama. Kemudian pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan kita lakukan," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (27/10).

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja di Solo, Kamis (2/9). (MP/Ismail)
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (berbatik kuning) melakukan kunjungan kerja di Solo, Kamis (2/9). (MP/Ismail)

Menurutnya, kebijakan tersebut memerlukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan juga media massa. Ini perlu dilakukan agar masyarakat lebih memaklumi keadaan yang ada dan tidak nekat melanggar.

"Tidak pulang kampung, atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer," tuturnya.

Muhadjir menerangkan, untuk mereka yang secara terpaksa harus berpergian di hari-hari libur tersebut perlu pemeriksaan syarat perjalanan yang lebih ketat.

Seperti diketahui, saat ini untuk menaiki moda transportasi minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama. Untuk transportasi udara diterapkan syarat surat negatif PCR Test, dan untuk perjalanan darat menerapkan syarat negatif tes antigen.

"Sehingga nanti kita harapkan jumlah mereka yang akan melakukan perjalanan bisa dibatasi dan juga dikendalikan," terangnya.

Selain itu, pada libur akhir tahun, pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di sejumlah destinasi juga mutlak dilakukan. Utamanya ada tiga tempat, yakni di Gereja pada saat perayaan Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal.

"Disamping membatasi jumlah, juga pengawasan terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19," ucapnya.

Ia juga meminta agar pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi lebih dimaksimalkan di tempat-tempat umum. Hal itu penting untuk melakukan pengawasan dan tracing pada masyarakat. (Knu)

Baca Juga

Liburan ke Dubai Bawa Rp 1 juta, Bisa Apa Saja?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Gelar Paripurna Pergantian Azis Syamsuddin
Indonesia
DPR Gelar Paripurna Pergantian Azis Syamsuddin

Pimpinan DPR juga telah menerima langsung surat dari Ketua Umum Partai Golkar yang mengusulkan nama pimpinan DPR RI yang akan menggantikan Azis Syamsuddin.

Bupati Sleman Minta Tambahan 300 Ribu Dosis Vaksin COVID-19 untuk Mahasiswa
Indonesia
Bupati Sleman Minta Tambahan 300 Ribu Dosis Vaksin COVID-19 untuk Mahasiswa

Kustini melanjutkan tambahan vaksin ini akan disuntikan pada mahasiswa dari luar daerah Sleman yang belum mengikuti vaksinasi.

Ketersediaan Tempat Tidur Ruang Isolasi COVID-19 di Jakarta Tersisa 14 Persen
Indonesia
Ketersediaan Tempat Tidur Ruang Isolasi COVID-19 di Jakarta Tersisa 14 Persen

Rinciannya, Pemprov DKI Jakarta mempunyai sebanyak 8.055 tempat tidur isolasi dan kini sudah terisi oleh 6.954 pasien COVID-19.

PPKM Level 3 Dianggap Senjata Efektif Cegah Ledakan Kasus COVID-19
Indonesia
PPKM Level 3 Dianggap Senjata Efektif Cegah Ledakan Kasus COVID-19

Tentunya apa yang sudah dikaji oleh pemerintah itu terbaik untuk masyarakat

 Sekolah di Surabaya Dilarang Jualan Seragam
Indonesia
Sekolah di Surabaya Dilarang Jualan Seragam

Disdik telah menggelar pertemuan terkait penggunaan seragam tersebut. Selain itu, pihaknya juga menutup penjualan seragam di koperasi sekolah.

Komisi I DPR Setujui Andika Perkasa jadi Panglima TNI
Indonesia
Selebgram Rachel Vennya Diduga Kabur Saat Karantina, Polisi Tunggu Satgas COVID-19
Indonesia
Kapolri Instruksikan Anak Buahnya Berantas Pinjol Ilegal
Indonesia
Kapolri Instruksikan Anak Buahnya Berantas Pinjol Ilegal

Perintah Kapolri merupakan instruksi langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), yang memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan pinjol.

Berkaca pada Tsunami COVID-19 India, DKI Minta Warganya Waspada
Indonesia
Berkaca pada Tsunami COVID-19 India, DKI Minta Warganya Waspada

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta kepada masyarakat untuk waspada karena mutasi virus COVID-19 baru telah menyerang Indonesia.