Pemerintah Tetapkan Status Darurat Wabah PMK Hingga 31 Desember 2022 Petugas memeriksa kesehatan hewan ternak di tengah wabah penyakit mulut dan kuku. ANTARA/HO-Kementerian Pertanian

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia telah menetapkan status darurat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang berlaku mulai 29 Juni 2022.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP) yang juga Ketua Satgas penanggulangan PMK, Suharyanto memutuskan dan menetapkan status darurat PMK. Ditetapkan dalam Keputusan Kepala BNPB No 47/2022.

Baca Juga:

Airlangga Instruksikan Percepat Vaksinasi PMK

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," tertulis dalam keputusan yang ditetapkan Suharyanto, dikutip Kamis, (30/6).

Kepala daerah, sambungnya, dapat menetapkan status keadaan darurat penyakit mulut dan kuku untuk percepatan penanganan PMK di daerah masing-masing.

Suharyanto menyatakan, setiap biaya akibat keputusan tersebut dibebankan pada APBN, dana siap pakai di BNPB, dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai perundang-undangan.

Penetapan status darurat dilakukan setelah wabah PMK menyebar luas ke 19 provinsi dan 222 kabupaten/kota di Indonesia.

Daerah dengan kasus PMK tertinggi terpantau di Pulau Jawa, khususnya provinsi Jawa Timur dengan 115.478 kasus, diikuti Nusa Tenggara Barat (47.868 kasus), dan Aceh (32.713 kasus).

Baca Juga:

Mentan Sebut Penambahan Vaksin PMK ke Daerah Dilakukan Bertahap

Sementara itu, provinsi dengan kasus PMK terendah yaitu 347 kasus berada di Kalimantan Selatan. Mengacu putusan tersebut, 19 provinsi daerah wabah PMK adalah:

1. Aceh

2. Kepulauan Bangka Belitung

3. Riau

4. Sumatea Barat

5. Sumatera Utara

6. Sumatera Selatan

7. Jambi

8. Bengkulu

9. Lampung

10. Banten

11. DKI Jakarta

12. Jawa Barat

13. Jawa Tengah

14. DI Yogyakarta

15. Jawa Timur

16. Nusa Tenggara Barat

17. Kalimantan Barat

18. Kalimantan Tengah

19. Kalimantan Selatan.

Sementara kabupaten/kota dengan tingkat penularan lebih besar dari atau sama dengan 50 persen dari jumlah kabupaten/kota dinyatakan sebagai daerah tertular wabah PMK meliputi provinsi:

1. Aceh

2. Kepulauan Bangka Belitung

3. Riau

4. Sumatera Barat

5. Jambi

6. Bengkulu

7. Banten

8. DKI Jakarta

9. Jawa Barat

10. Jawa Tengah

11. DI Yogyakarta

12. Jawa Timur

13. Nusa Tenggara Barat

14. Kalimantan Barat.

Hingga 30 Juni 2022 pukul 18.00 WIB, terdapat 19 provinsi dengan 222 kabupaten/kota yang telah tertular PMK.

Sebanyak 297.650 ekor ternak terpapar PMK, 98.766 ekor telah sembuh, 2.603 ekor dilakukan pemotongan bersyarat, dan 1.769 ekor ternak mati. Dalam dua minggu terakhir, sebanyak 172.193 ekor ternak telah menerima vaksin. (Bob)

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Kenaikan Harga Hewan Kurban akibat PMK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Respons Sandiaga Wisatawan di Malioboro Bayar Parkir Rp 350 Ribu
Indonesia
Respons Sandiaga Wisatawan di Malioboro Bayar Parkir Rp 350 Ribu

Sandi mengaku tengah beupaya agar usaha yang ada di dalam lingkup pariwisata dapat bangkit

Polresta Bogor Kota Berlakukan Ganjil Genap saat Nataru
Indonesia
Polresta Bogor Kota Berlakukan Ganjil Genap saat Nataru

Polresta Bogor Kota memastikan tidak ada penyekatan kendaraan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

KPK Kaji Dugaan Korupsi Terkait Kasus Briptu Hasbudi
Indonesia
KPK Kaji Dugaan Korupsi Terkait Kasus Briptu Hasbudi

KPK dan Polda Kaltara akan mengusut kasus kepemilikan tambang emas dan sejumlah bisnis ilegal lainnya yang menjerat Briptu Hasbudi.

Wagub DKI Ancam Beri Sanksi ASN yang Nekat Ikut Bukber
Indonesia
Wagub DKI Ancam Beri Sanksi ASN yang Nekat Ikut Bukber

Aparatur Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta tak bisa lagi secara leluasa mengikuti kegiatan buka puasa bersama (Bukber) selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah/2022.

Masa Depan Jakarta Pasca Perpindahan IKN Perlu Diperjuangkan
Indonesia
Masa Depan Jakarta Pasca Perpindahan IKN Perlu Diperjuangkan

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk memperjuangan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa Provinsi Diprediksi Hujan Lebat Disertai Kilat Hari Ini
Indonesia
Beberapa Provinsi Diprediksi Hujan Lebat Disertai Kilat Hari Ini

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini prakiraan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Polresta Surakarta Tolak Pengajuan Izin Aksi Reuni 212 Soloraya di Plaza Manahan Solo
Indonesia
Polresta Surakarta Tolak Pengajuan Izin Aksi Reuni 212 Soloraya di Plaza Manahan Solo

"Kami secara tegas tidak memberikan izin pelaksanaan kegiatan tersebut di Plaza Manahan maupun tempat terbuka umum atau fasum lainnya di wilayah hukum Polresta Surakarta," kata Ade

Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Bui
Indonesia
Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Bui

Perbuatan terdakwa Azis Syamsuddin juga dinilai telah merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR

 Inflasi dan Pasokan Energi Kian Mengkhawatirkan
Dunia
Inflasi dan Pasokan Energi Kian Mengkhawatirkan

Saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Tahun 2021 PDI Perjuangan Presiden Joko Widodo menyebutkan akan 60 negara ekonominya terancam runtuh.

Jenderal Andika Perkasa Minta Jangan Ada Vaksin yang Menganggur
Indonesia
Jenderal Andika Perkasa Minta Jangan Ada Vaksin yang Menganggur

Kita hanya perlu jalankan semaksimal mungkin demi menjaga bangsa