Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pelanggaran Pejabat Jadi Komisaris BUMN Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN).

MerahPutih.com - Jabatan komisaris di perusahaan pelat merah, yang diisi oleh para pejabat kementerian/lembaga, TNI dan Polri yang masih aktif dan jadi sorotan publik, ditegaskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tidak ada pelanggaran.

Padahal, Ombudsman Republik Indonesia telah memberikan saran dalam proses perekrutan jajaran komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Paling tidak, terdapat delapan hal yang menjadi perhatian terutama berikatan dengan banyaknya komisaris yang rangkap jabatan baik di Kementerian dan lembaga mau pun instansi non pemerintah.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menegaskan, para pejabat yang berasal dari lembaga atau institusi lain, merupakan representasi dari pemerintah.

Baca Juga:

Pertumbuhan Ekonomi Jakarta di Kuartal II 2020 Turun 8,22 Persen

"Kembali kita ingatkan bahwa namanya perusahaan milik pemerintah, maka yang mengawasinya adalah pemerintah. Sama dengan swasta, perusahaan swasta yang mengawasinya pemilik sahamnya. Jadi, wajar sekali kalau pemerintah juga yang mengawasi BUMN tersebut sebagai komisaris," ujarnya di Jakarta, (Rabu, 5/8/2020)

Arya mengatakan, mengenai rekomendasi dari Ombudsman, menegaskan, saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya soal penempatan tersebut.

"Dan kita dari kementerian jelas bahwa kami akan mematuhi semua regulasi yang ada. Kalau kita membuat di luar regulasi itu, akan jadi sesuatu yang bisa digugat orang, akhirnya salah juga," ujarnya seperti dilansir kantor berita Antara.

Ia mempertanyakan, jika nantinya ada orang luar yang mengawasi perusahaan pelat meah. Penempatan pejabat di BUMN, bentuk pemerintah mengawasi jalannya perusahaan pemerintah.

"Kalau tidak, nanti siapa yang mengawasi mereka, masa orang luar yang mengawasi perusahaan pemerintah, dasarnya apa? Kementerian BUMN tetap mengatakan selama ada regulasinya, kami pasti patuhi, tidak mungkin tidak," ungkapnya.

Baca Juga:

Penurunan Konsumsi Rumah Tangga Hampir Samai Krisis 1998

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tolak Sidang Online 'IDI Kacung WHO', Jerinx SID Pilih Walk Out
Indonesia
Tolak Sidang Online 'IDI Kacung WHO', Jerinx SID Pilih Walk Out

Jrx SID menyatakan keberatan dan mengaku menolak sidang online karena hak-haknya sebagai warga negara dirampas dan merasa kurang adil.

Akui PSBB Paling Rasional, Istana: Pertimbangannya Tak Sederhana
Indonesia
Akui PSBB Paling Rasional, Istana: Pertimbangannya Tak Sederhana

Saat peraturan ini diterbitkan, ada ketegasan, koordiasi dan kedisiplinan

Doni Monardo Puji Anies Jatuhkan Denda Rp50 Juta ke Rizieq Shihab
Indonesia
Doni Monardo Puji Anies Jatuhkan Denda Rp50 Juta ke Rizieq Shihab

Doni Monardo memberikan pujian kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang memberikan sanksi Rp 50 juta kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab

Pemkot Yogyakarta Siapkan Shelter khusus OTG, Ini Syaratnya
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Siapkan Shelter khusus OTG, Ini Syaratnya

Sejumlah kriteria dan persyaratan harus dipenuhi warga.

Gara-Gara Narkoba, Anak Sekda Karawang Diciduk Polisi
Indonesia
Gara-Gara Narkoba, Anak Sekda Karawang Diciduk Polisi

Saat dilakukan penggeledahan di kamarnya, kami temukan 5 butir inex

  Presiden Jokowi: Indonesia 'Hyper' Regulasi Hingga Sulit untuk Maju
Indonesia
Presiden Jokowi: Indonesia 'Hyper' Regulasi Hingga Sulit untuk Maju

"Kita mengalami 'hyper' regulasi, obesitas regulasi, membuat kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri, terjebak dalam kompleksitas," kata Jokowi

Ketua MPR Sebut Kebijakan Menhub Bertentangan dengan Upaya Berantas Corona
Indonesia
Ketua MPR Sebut Kebijakan Menhub Bertentangan dengan Upaya Berantas Corona

Kementerian Perhubungan/Kemenhub harus meninjau ulang kebijakan pelonggaran transportasi.

Irjen Napoleon Klaim Perkara Suap Red Notice Djoko Tjandra Rekayasa
Indonesia
Irjen Napoleon Klaim Perkara Suap Red Notice Djoko Tjandra Rekayasa

"Penerimaan uang sejumlah SGD 200 ribu dan USD 270 ribu untuk pengurusan penghapusan red notice adalah merupakan rekayasa perkara palsu," kata Santrawan.

Agustus, Bio Farma Lakukan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Dari Tiongkok
Indonesia
Agustus, Bio Farma Lakukan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Dari Tiongkok

Vaksin dari Sinovac, Tiongkok, sudah tiba di Bio Farma pada tanggal 19 Juli 2020 Sebanyak 2.400 vaksin.

Pasien RS Pelni Keluhkan Massa yang Sambut Rizieq di Jalan Petamburan
Indonesia
Pasien RS Pelni Keluhkan Massa yang Sambut Rizieq di Jalan Petamburan

Sejumlah jamaah pun satu persatu mulai meninggalkan kawasan Petamburan, Jakarta Pusat