Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pelanggaran Pejabat Jadi Komisaris BUMN Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN).

MerahPutih.com - Jabatan komisaris di perusahaan pelat merah, yang diisi oleh para pejabat kementerian/lembaga, TNI dan Polri yang masih aktif dan jadi sorotan publik, ditegaskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tidak ada pelanggaran.

Padahal, Ombudsman Republik Indonesia telah memberikan saran dalam proses perekrutan jajaran komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Paling tidak, terdapat delapan hal yang menjadi perhatian terutama berikatan dengan banyaknya komisaris yang rangkap jabatan baik di Kementerian dan lembaga mau pun instansi non pemerintah.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menegaskan, para pejabat yang berasal dari lembaga atau institusi lain, merupakan representasi dari pemerintah.

Baca Juga:

Pertumbuhan Ekonomi Jakarta di Kuartal II 2020 Turun 8,22 Persen

"Kembali kita ingatkan bahwa namanya perusahaan milik pemerintah, maka yang mengawasinya adalah pemerintah. Sama dengan swasta, perusahaan swasta yang mengawasinya pemilik sahamnya. Jadi, wajar sekali kalau pemerintah juga yang mengawasi BUMN tersebut sebagai komisaris," ujarnya di Jakarta, (Rabu, 5/8/2020)

Arya mengatakan, mengenai rekomendasi dari Ombudsman, menegaskan, saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya soal penempatan tersebut.

"Dan kita dari kementerian jelas bahwa kami akan mematuhi semua regulasi yang ada. Kalau kita membuat di luar regulasi itu, akan jadi sesuatu yang bisa digugat orang, akhirnya salah juga," ujarnya seperti dilansir kantor berita Antara.

Ia mempertanyakan, jika nantinya ada orang luar yang mengawasi perusahaan pelat meah. Penempatan pejabat di BUMN, bentuk pemerintah mengawasi jalannya perusahaan pemerintah.

"Kalau tidak, nanti siapa yang mengawasi mereka, masa orang luar yang mengawasi perusahaan pemerintah, dasarnya apa? Kementerian BUMN tetap mengatakan selama ada regulasinya, kami pasti patuhi, tidak mungkin tidak," ungkapnya.

Baca Juga:

Penurunan Konsumsi Rumah Tangga Hampir Samai Krisis 1998

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Klaim Warga DKI Lebih Patuh Dibandingkan Provinsi Lain di Jawa  
Indonesia
Anies Klaim Warga DKI Lebih Patuh Dibandingkan Provinsi Lain di Jawa  

Lebih dari 60 persen warga DKI berada di dalam rumah saat pembatasan aktivitas warga hingga masa penerapan PSBB tahapan kedua

Rencana Impor Beras Perparah Ketahanan Pangan Indonesia
Indonesia
Rencana Impor Beras Perparah Ketahanan Pangan Indonesia

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Slamet meminta pemerintah membatalkan rencana impor 1 juta ton beras.

Ratusan Pemudik Langsung Diputar Balik saat Keluar Ibu Kota Melalui Tol
Indonesia
Ratusan Pemudik Langsung Diputar Balik saat Keluar Ibu Kota Melalui Tol

Polda Metro Jaya menyekat kendaraan di Gerbang Tol Cikarang Barat dan Gerbang Tol Cikupa untuk mengadang pemudik.

Vaksin Nusantara Tuai Polemik, Ulama sampai Artis Teater Nyatakan Dukungan ke BPOM
Indonesia
Vaksin Nusantara Tuai Polemik, Ulama sampai Artis Teater Nyatakan Dukungan ke BPOM

Integritas dan independesi BPOM tidak perlu diragukan lagi. BPOM selama ini telah mengabdi untuk menjaga kesehatan masyarakat di NKRI.

PAN: Jangan Lagi Ada Korban Kebiadaban KKB
Indonesia
PAN: Jangan Lagi Ada Korban Kebiadaban KKB

PAN mendukung langkah dan kebijakan aparat Kepolisian untuk menciptakan ketertiban sosial

Serang Polsek Ciracas, Oknum TNI Bacok dan Lindas Warga Pakai Motor
Indonesia
Serang Polsek Ciracas, Oknum TNI Bacok dan Lindas Warga Pakai Motor

"Kemudian ada penusukan, dan ada juga masyarakat yang sudah dipukul, kemudian sudah terkapar masih dilindas juga pakai motor," ujar Dudung.

Polisi Bocorkan Alasan Belum Juga Terapkan Lagi Ganjil-Genap
Indonesia
Polisi Bocorkan Alasan Belum Juga Terapkan Lagi Ganjil-Genap

Volume kendaraan di jalanan ibu kota hampir mencapai volume normal

Arus Balik, Pemudik Wajib Bawa Surat Hasil Tes Swab Antigen
Indonesia
Arus Balik, Pemudik Wajib Bawa Surat Hasil Tes Swab Antigen

Operasi Ketupat Jaya ini adalah operasi kemanusiaan

Pimpinan MPR Tegaskan Masa Jabatan Presiden Dua Periode Sudah Ideal
Indonesia
Pimpinan MPR Tegaskan Masa Jabatan Presiden Dua Periode Sudah Ideal

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan buka suara menanggapi isu tentang perpanjangan jabatan presiden 3 periode.