Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021 Rapat Badan Legislasi. (Foto: dpr.go.id).

MerahPutih.com - Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan (RUU Pas) dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas mengatakan, total usulan RUU yang ingin dikeluarkan pemerintah menjadi tiga.

Tiga RUU yang tadinya masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020, untuk usulan Tahun 2021 akan dikeluarkan, yang pertama RUU tentang KUHP, yang kedua RUU tentang Lembaga Pemasyarakatan, dan yang terakhir adalah RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Baca Juga:

Paradigma Salah dalam Draft RUU KUHP Menurut Komnas HAM

Ia memaparkan, pengeluaran tiga RUU tersebut disusul pula dengan usulan tiga RUU baru dari pemerintah. Tiga RUU usulan baru pemerintah tersebut antara lain yaitu RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Wabah, dan RUU 'Omnibus Law' tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada 20 September 2020 telah meminta DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Jokowi memerintahkan Menkumham RI selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap resminya itu kepada DPR RI.

Pertengah tahun, saat ada rencana pembahasan tingkat II atau persetujuan pengesahan menjadi UU di Rapat Paripurna DPR, publik melakukan kritik keras pada RUU tersebut.

Ilustrasi rapat DPR
Ilustrasi rapat DPR. (Foto: Antara).

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai, RUU KUHP yang ada saat ini belum mampu memperbaharui KUHP yang sudah ada. Para pembuat UU masih menggunakan paradigma lama bahwa pemidanaan dengan hukuman penjara menjadi solusi atas penyelesaian sebuah tindak pidana.

"Padahal pada saat yang sama, lembaga pemasyarakatan (lapas) tengah disibukkan dengan persoalan penuhnya kapasitas atau overcrowding," ujarnya medio Mei 2020 lalu. (*)

Baca Juga:

ICJR Bingung DPR Ngotot Bahas RUU KUHP di Tengah Wabah Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Gerindra Akhirnya Minta Maaf Atas Kelakuan Andre Rosiade Jebak PSK
Indonesia
Gerindra Akhirnya Minta Maaf Atas Kelakuan Andre Rosiade Jebak PSK

"DPP Partai Gerindra meminta maaf kepada masyarakat apabila kemudian membuat situasi menjadi tidak kondusif," kata Dasco

Pertambahan Kasus Virus Corona di Luar Tiongkok Menggila
Indonesia
Pertambahan Kasus Virus Corona di Luar Tiongkok Menggila

WHO mencatat untuk pertama kalinya pertambahan kasus positif virus corona secara global di berbagai negara melampaui pertambahan kasus baru virus tersebut di negara Tiongkok.

TNI AD Tugaskan Ormas hingga Pengelola Perkantoran Awasi Protokol Kesehatan
Indonesia
TNI AD Tugaskan Ormas hingga Pengelola Perkantoran Awasi Protokol Kesehatan

TNI AD memberikan tugas kepada sejumlah elemen masyarakat untuk membantu menekan angka penyebaram COVID-19

Jelang Idul Adha, Harga Hewan Kurban Melonjak Tajam
Indonesia
Jelang Idul Adha, Harga Hewan Kurban Melonjak Tajam

Permintaan akan hewan kurban meningkat dan diikuti dengan kenaikan harga hewan kurban.

KPK Periksa Eks Bos PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso
Indonesia
KPK Periksa Eks Bos PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso

PT Dirgantara Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan yang bergerak di industri pesawat terbang di Indonesia

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir
Indonesia
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir

Sebanyak 1.200 responden berhasil ditelepon oleh LSI

Presiden Jokowi Direncanakan Buka Puncak Hakordia yang Digelar KPK
Indonesia
Presiden Jokowi Direncanakan Buka Puncak Hakordia yang Digelar KPK

KPK ingin menyampaikan perkembangan seluruh kegiatan yang telah dilakukan

Kasus COVID-19 Capai 2 Juta, Biden Tuding Trump Tak Serius
Dunia
Kasus COVID-19 Capai 2 Juta, Biden Tuding Trump Tak Serius

Biden mengatakan, Trump tidak serius dalam menangani pandemi COVID-19.

Tim Riset Unpad: Tidak Ada Hal Mengkhawatirkan Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19
Indonesia
Tim Riset Unpad: Tidak Ada Hal Mengkhawatirkan Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19

Ketua Tim Riset Uji Klinik Vaksin COVOD-19 Unpad, Dr Kusnandi Rusmil mengatakan, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dalam proses uji klinik tersebut.

Pemprov DKI Baru Izinkan Dua Hotel Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Baru Izinkan Dua Hotel Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah PSBB

Parekraf DKI Jakarta baru menyetujui dua dari 22 tempat yang mengajukan perizinan kegiatan resepsi pernikahan saat masa PSBB transisi.