Pemerintah Targetkan 2022 Ekonomi Nasional Tumbuh 5,2 Persen Ilustrasi. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pengendalian pandemi COVID-19 yang efektif terbukti menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi Indonesia.

Kementerian Perekonomian menargetkan, ekonomi nasional di tahun 2022 dapat tumbuh hingga 5,2 persen. Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi akan menentukan pencapaian target tersebut.

Oleh karena itu, ucap Airlangga, kerja sama para stakeholder sangat diperlukan dan ini menjadi kunci bagi pemulihan dan mendorong pembangunan ke depan.

Baca Juga:

Percepat Pulihkan Ekonomi, Indonesia Pererat Kerja Sama dengan Singapura

Pemerintah juga akan melanjutkan program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 451,64 triliun dengan fokus pada tiga pilar yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.

Khusus vaksinasi, pemerintah akan terus mengakselerasi dan vaksinasi dosis primer diharapkan selesai di Q2-2022. Pemerintah juga telah menjalankan program booster vaksinasi dosis ke-3 yang telah dimulai sejak 12 Januari lalu.

Pemanfaatan PEN tahun 2022, Menko Airlangga menjelaskan bahwa beberapa program akan didorong agar dilaksanakan di depan atau secara front loading di awal tahun. Program-program tersebut antara lain program subsidi bunga KUR sebesar 3 persen untuk Januari – Juni 2022 dan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).

Selain itu, terkait insentif fiskal berupa PPN DTP untuk sektor perumahan, yaitu 50 persen untuk di bawah Rp 2 miliar dan 25 persen untuk Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar; dan PPnBM DTP untuk otomotif, terutama otomatif di bawah Rp 200 juta ditanggung 3 persen, 2 persen, 1 persen dan 0 persen setiap kuartalnya, dan antara Rp 200 juta hingga Rp 250 juta sebesar 50 persen atau di kuartal pertama 7,5 persen dan kuartal kedua kembali sebesar 15 persen.

Pemerintah juga terus mendorong perbaikan iklim investasi dengan berbagai regulasi sehingga tentunya diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru. Terdapat 246 bidang usaha prioritas yang terbuka bagi penanaman modal dan tentunya diberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal.

"Untuk itu, kemudahan investasi tentu juga perlu didorong oleh para pemerintah daerah agar penciptaan lapangan kerja bisa lebih luas dan terjadi akselerasi pemulihan ekonomi untuk masyarakat,” ujar Menteri Airlangga di Jakarta, Rabu (26/1).

Baca Juga:

Ibu Kota Pindah, Anies: Jakarta Tetap Pusat Perekonomian

Sementara itu, terkait dengan Presidensi G20 Indonesia tahun ini, Indonesia memfokuskan pada tiga kegiatan yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan.

Menko Airlangga meyakinkan, kesempatan ini akan mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi yang tentunya juga pembangunan di aspek sosial dan politik.

“Salah satu yang juga akan didorong di tahun 2022 adalah presidensi Indonesia dalam Forum G20 dan tentu Indonesia akan berada di dalam panggung dunia sehingga tentu diharapkan ini akan mengikuti peningkatan perdagangan investasi. Kita mendorong agar pemulihan sifatnya inklusif, kuat, dan berkelanjutan," papar Menko Airlangga.

Selama Presidensi G20, akan digelar lebih dari 150 pertemuan di 19 kota dengan sekitar 18.000 lebih delegasi yang akan hadir, diperkirakan akan mendorong tumbuhnya 33.000 lapangan kerja, meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, meningkatkan PDB nasional sebesar Rp 7,4 triliun.

Serta akan bermanfaat sekitar 2 kali lebih besar dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB tahun 2018 lalu di Bali. (Asp)

Baca Juga:

Nongkrong Bareng Crazy Rich Surabaya, Ridwan Kamil Bicara Potensi Ekonomi Digital

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPRD DKI Mengaku Kesulitan Akses Beli Tiket Formula E
Indonesia
Anggota DPRD DKI Mengaku Kesulitan Akses Beli Tiket Formula E

"Saya sendiri mau pesan pun ngga bisa-bisa tuh, saya coba mesan lewat website ngga bisa, coba aja tuh websitenya," kata Syarif di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/5).

Gandeng TNI-Polri, Jasa Marga Lakukan Pembatasan dan Pemeriksaan di Jalan Tol
Indonesia
Gandeng TNI-Polri, Jasa Marga Lakukan Pembatasan dan Pemeriksaan di Jalan Tol

Untuk memastikan kelancaran, Jasa Marga Group menyiapkan rambu-rambu dan petugas

IDI Papua Minta Keamanan Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas Negara
Indonesia
IDI Papua Minta Keamanan Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas Negara

IDI Provinsi Papua menyiapkan pendamping untuk pemulihan fisik dan psikis tenaga kesehatan yang selamat korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Mabes Polri Cari Dalang Pencurian Database KPAI
Indonesia
Mabes Polri Cari Dalang Pencurian Database KPAI

Penyidik saat ini masih melakukan verifikasi dan pendalaman

Kini BPR Bisa Ikut Lelang Agunan
Indonesia
Kini BPR Bisa Ikut Lelang Agunan

Kini, BPR secara sah dapat mengikuti lelang untuk membeli agunan dari debitur macet melalui lelang dan non-lelang.

Menkes Minta Semua Guru Harus Sudah Divaksin Sebelum PTM
Indonesia
Menkes Minta Semua Guru Harus Sudah Divaksin Sebelum PTM

Anak yang menghadiri tatap muka terbatas di sekolah akan ditentukan oleh pihak orang tua

Anies Beberkan Bukti Kasus COVID-19 di Jakarta Melandai
Indonesia
Anies Beberkan Bukti Kasus COVID-19 di Jakarta Melandai

Kasus pandemi COVID-19 di DKI Jakarta mulai menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Situasi ini didasari turunnya kasus aktif di Jakarta.

Kelangkaan Solar Bisa Berdampak Pada Distribusi dan Kenaikan Harga Pangan
Indonesia
Kelangkaan Solar Bisa Berdampak Pada Distribusi dan Kenaikan Harga Pangan

BPH Migas didesak segera mengeluarkan aturan agar pengusaha SPBU di bawah Hiswana Migas menjual solar atau BBM subsidi tepat sasaran.

 Wali Kota Bobby Yakin PTM Dilakukan Pada Juli 2021
Indonesia
Wali Kota Bobby Yakin PTM Dilakukan Pada Juli 2021

Pembelajaran akan lebih baik dilakukan secara tatap muka, karena mempertimbangkan psikologi siswa dan siswi.

Jadikan Novel PNS di Kepolisian, Jokowi Pakai Aturan Presiden Berhak Angkat PNS
Indonesia
Jadikan Novel PNS di Kepolisian, Jokowi Pakai Aturan Presiden Berhak Angkat PNS

Dasar kesetujuan Jokowi, kata Mahfud, adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Di dalam aturan tersebut Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan ASN.