Pemerintah Tangkap Puluhan Kapal Ikan Ilegal Petugas PSDKP KKP sedang berupaya menghentikan kapal ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara. ANTARA/HO-KKP

MerahPutih.com- Sindikat pencurian ikan di perairan tanah air seolah tak ada habisnya.

Terkini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap puluhan kapal ikan Indonesia dan kapal ikan asing yang ilegal.

Baca Juga:

Syarat Vaksin Booster untuk Mudik Dinilai Tak Tepat

Penangkapan ini berlangsung saat gelar operasi pengawasan yang dilaksanakan selama 7-21 Maret 2022 di enam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

"Dalam gelar operasi yang dilaksanakan di perairan Raja Ampat, Lampung, Selat Peleng, Teluk Tolo, Kepulauan Riau, Laut Sulawesi dan Laut Jawa, kami mengamankan 21 kapal ikan Indonesia dan satu kapal ikan asing," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda Adin Nurawaluddin, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (27/3).

Adin menjelaskan, di Raja Ampat, 2 kapal ikan Indonesia yaitu KM. Mattajang dan KM. Cahaya Selamat 01 ditangkap oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 04 karena melaksanakan transhipment tidak sesuai ketentuan.

Sedangkan sepuluh kapal ditangkap karena beroperasi tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan.

Kapal tersebut adalah KM. Sumber Ekonomi, KM. Putra Harapan 3, dan KM. Garuda Mas ditangkap di perairan Lampung oleh KP. Hiu 10, KM. Nando ditangkap perairan Kepulauan Riau oleh KP. Hiu 17, serta KM. Ulam Sari Putra Fajar, KM. Mina Wijaya, KM. Putra Berkah 1, KM. Kafaa Bilkafi, KM. Sederhana, dan KM. Campur Sari ditangkap di perairan Laut Jawa oleh KP. Orca 2.

Selain itu, ada sembilan kapal ikan Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen perizinan berusaha ditangkap oleh KP. Hiu 5 di perairan Selat Peleng dan Teluk Tolo.

"Serta satu kapal ikan asing jenis kapal lampu yaitu FB.LB AARON-11 yang dilumpuhkan dan ditangkap oleh KP. Hiu 15 di perairan Laut Sulawesi," ucap Adin yang juga jenderal bintang dua TNI AL ini.

Adin menyampaikan penangkapan kapal ikan asing yang berfungsi sebagai lampu (light boat) tersebut merupakan upaya untuk memutus mata rantai illegal fishing di wilayah perbatasan RI-Filipina.

Ternyata, kapal lampu tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pengoperasian kapal purse seine illegal di wilayah perbatasan Laut Sulawesi.

"Fungsi kapal ini untuk mengumpulkan ikan, jadi dengan tertangkapnya kapal ini, satu siklus penting pengumpulan ikan kita lumpuhkan," kata Adin,

Dengan penangkapan 22 kapal tersebut, total KKP telah menangkap 51 kapal ikan. Yang terdiri dari 5 kapal ikan asing yaitu 4 kapal berbendera Malaysia dan 1 kapal berbendera Filipina.

Salah satu kapal ikan yang ditangkap petugas. (Foto: Antara)
Salah satu kapal ikan yang ditangkap petugas. (Foto: Antara)

KKP juga mengamankan 46 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan.

Adin menyebut, penangkapan kapal-kapal tersebut merupakan wujud komitmen KKP dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Termasuk dalam rangka persiapan mengawal program penangkapan ikan terukur, pihaknya akan melakukan penertiban di sejumlah wilayah perairan.

Selain itu, Adin menambahkan ada banyak pengaduan masyarakat yang melaporkan praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan tersebut.

Oleh sebab itu, pihaknya mengambil langkah tegas.

Pesannya jelas, lanjut Adin, KKP mengedepankan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

"Apalagi pelanggaran yang dilakukan ini meresahkan nelayan dan masyarakat," tutup Adin.(knu)

Baca Juga:

Kondisi Schumacher Pasca Kecelakaan di Kecepatan 240 Km/Jam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kota Tangerang Optimalkan Program Tangguh Jaya Sigacor Kendalikan COVID-19
Indonesia
Kota Tangerang Optimalkan Program Tangguh Jaya Sigacor Kendalikan COVID-19

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah meminta kepada pegawai untuk memaksimalkan pelaksanaan PPKM Darurat dengan membatasi kegiatan masyarakat maupun aktifitas di sejumlah sektor.

Survei Lingkungan Belajar Ukur Iklim Keamanan Sekolah
Indonesia
Survei Lingkungan Belajar Ukur Iklim Keamanan Sekolah

Aspek yang menjadi prakondisi bagi pembelajaran

9.000 Pelajar di Kota Yogyakarta Sudah Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
9.000 Pelajar di Kota Yogyakarta Sudah Terima Vaksin COVID-19

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta mencatat ada sekitar 9.000 siswa dari 24 ribu pelajar yang sudah menerima vaksinasi.

Pengasuh Anak Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19 Bakal Dapat Dana PKH
Indonesia
Pengasuh Anak Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19 Bakal Dapat Dana PKH

Pemerintah melalui Kemensos, telah memberikan berbagai bantuan sosial untuk anak yang kehilangan orang tuanya.

Gibran Geram Pengunjung Car Free Day Buang Sampah Sembarangan
Indonesia
Gibran Geram Pengunjung Car Free Day Buang Sampah Sembarangan

Kesadaran pengunjung Solo Car Free Day (CFD) untuk membuang sampah pada tempatnya masih jadi persoalan besar. Bahkan, hal itu membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Geram.

Bupati Sleman Akui Kecolongan dengan Penggerebekan Pabrik Obat Terlarang
Indonesia
Bupati Sleman Akui Kecolongan dengan Penggerebekan Pabrik Obat Terlarang

Bareskrim Polri menggerebek dua pabrik obat terlarang di Kabupaten Bantul dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beberapa waktu lalu.

Anies Pecat 8 Oknum Petugas Dishub DKI yang Nongkrong di Warkop saat PPKM Darurat
Indonesia
Anies Pecat 8 Oknum Petugas Dishub DKI yang Nongkrong di Warkop saat PPKM Darurat

"Delapan oknum Dishub itu dicopot sama pak gubernur," ungkapnya.

Tekan Angka Kecelakaan, Manajemen TransJakarta Bikin Program Fit To Work
Indonesia
Tekan Angka Kecelakaan, Manajemen TransJakarta Bikin Program Fit To Work

TransJakarta menganggarkan pembinaan operator untuk 2022 sebesar 63 persen dari total PSO yang diberikan dari Rp 2 triliun.

Implikasi Politis Gus Yahya Jadi Ketum PBNU
Indonesia
Implikasi Politis Gus Yahya Jadi Ketum PBNU

Terpilihnya Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal mempunyai implikasi politis. Kepemimpinan pria yang karib disapa Gus Yahya itu diharapkan akan diarahkan untuk menjaga netralitas dan independensi NU.

Azis Syamsuddin Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
Indonesia
Azis Syamsuddin Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.