Pemerintah Tangkap Puluhan Kapal Ikan Ilegal Petugas PSDKP KKP sedang berupaya menghentikan kapal ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara. ANTARA/HO-KKP

MerahPutih.com- Sindikat pencurian ikan di perairan tanah air seolah tak ada habisnya.

Terkini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap puluhan kapal ikan Indonesia dan kapal ikan asing yang ilegal.

Baca Juga:

Syarat Vaksin Booster untuk Mudik Dinilai Tak Tepat

Penangkapan ini berlangsung saat gelar operasi pengawasan yang dilaksanakan selama 7-21 Maret 2022 di enam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

"Dalam gelar operasi yang dilaksanakan di perairan Raja Ampat, Lampung, Selat Peleng, Teluk Tolo, Kepulauan Riau, Laut Sulawesi dan Laut Jawa, kami mengamankan 21 kapal ikan Indonesia dan satu kapal ikan asing," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda Adin Nurawaluddin, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (27/3).

Adin menjelaskan, di Raja Ampat, 2 kapal ikan Indonesia yaitu KM. Mattajang dan KM. Cahaya Selamat 01 ditangkap oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 04 karena melaksanakan transhipment tidak sesuai ketentuan.

Sedangkan sepuluh kapal ditangkap karena beroperasi tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan.

Kapal tersebut adalah KM. Sumber Ekonomi, KM. Putra Harapan 3, dan KM. Garuda Mas ditangkap di perairan Lampung oleh KP. Hiu 10, KM. Nando ditangkap perairan Kepulauan Riau oleh KP. Hiu 17, serta KM. Ulam Sari Putra Fajar, KM. Mina Wijaya, KM. Putra Berkah 1, KM. Kafaa Bilkafi, KM. Sederhana, dan KM. Campur Sari ditangkap di perairan Laut Jawa oleh KP. Orca 2.

Selain itu, ada sembilan kapal ikan Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen perizinan berusaha ditangkap oleh KP. Hiu 5 di perairan Selat Peleng dan Teluk Tolo.

"Serta satu kapal ikan asing jenis kapal lampu yaitu FB.LB AARON-11 yang dilumpuhkan dan ditangkap oleh KP. Hiu 15 di perairan Laut Sulawesi," ucap Adin yang juga jenderal bintang dua TNI AL ini.

Adin menyampaikan penangkapan kapal ikan asing yang berfungsi sebagai lampu (light boat) tersebut merupakan upaya untuk memutus mata rantai illegal fishing di wilayah perbatasan RI-Filipina.

Ternyata, kapal lampu tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pengoperasian kapal purse seine illegal di wilayah perbatasan Laut Sulawesi.

"Fungsi kapal ini untuk mengumpulkan ikan, jadi dengan tertangkapnya kapal ini, satu siklus penting pengumpulan ikan kita lumpuhkan," kata Adin,

Dengan penangkapan 22 kapal tersebut, total KKP telah menangkap 51 kapal ikan. Yang terdiri dari 5 kapal ikan asing yaitu 4 kapal berbendera Malaysia dan 1 kapal berbendera Filipina.

Salah satu kapal ikan yang ditangkap petugas. (Foto: Antara)
Salah satu kapal ikan yang ditangkap petugas. (Foto: Antara)

KKP juga mengamankan 46 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan.

Adin menyebut, penangkapan kapal-kapal tersebut merupakan wujud komitmen KKP dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Termasuk dalam rangka persiapan mengawal program penangkapan ikan terukur, pihaknya akan melakukan penertiban di sejumlah wilayah perairan.

Selain itu, Adin menambahkan ada banyak pengaduan masyarakat yang melaporkan praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan tersebut.

Oleh sebab itu, pihaknya mengambil langkah tegas.

Pesannya jelas, lanjut Adin, KKP mengedepankan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

"Apalagi pelanggaran yang dilakukan ini meresahkan nelayan dan masyarakat," tutup Adin.(knu)

Baca Juga:

Kondisi Schumacher Pasca Kecelakaan di Kecepatan 240 Km/Jam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Eks Sesmenpora Terkait Penyelidikan Formula E
Indonesia
KPK Periksa Eks Sesmenpora Terkait Penyelidikan Formula E

KPK memeriksa mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto. Dia diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada hari ini, Kamis (16/6).

Disnaker Solo Terima Aduan Pekerja Terkait THR yang Dicicil Lima Kali
Indonesia
Disnaker Solo Terima Aduan Pekerja Terkait THR yang Dicicil Lima Kali

Disnaker sudah mendapatkan aduan dari pekerja yang menyebut bahwa perusahaannya akan membayar THR Idul Fitri secara dicicil selama lima kali.

Ingat! Telat Bayar THR Kena Denda
Indonesia
Ingat! Telat Bayar THR Kena Denda

THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan keterlambatan dapat membuat perusahaan terkena denda.

Alasan Bharada E Ajukan Diri jadi Justice Collaborator di Kasus Brigadir J
Indonesia
Alasan Bharada E Ajukan Diri jadi Justice Collaborator di Kasus Brigadir J

Kuasa hukum Bharada E lainnya, Deolipa Yumara menerangkan pengajuan itu dilakukan untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo

Mayoritas Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta Berdasarkan Analisis Polisi
Indonesia
Mayoritas Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta Berdasarkan Analisis Polisi

Sambodo berharap agar kecelakaan lalu lintas dapat diminimalkan

Tak Didampingi Ganjar, Puan Tinjau Vaksinasi Anak 6-11 Tahun di Boyolali
Indonesia
Tak Didampingi Ganjar, Puan Tinjau Vaksinasi Anak 6-11 Tahun di Boyolali

Ketua DPR Puan Maharani melakukan kunjungan kerja (kunker) di wilayah Dapil V Jawa Tengah meliputi Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, dan Kota Solo, Rabu-Kamis (19-20/1).

[HOAKS atau FAKTA]: Bendera Khilafah Berkibar di Pembukaan Piala Dunia Qatar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bendera Khilafah Berkibar di Pembukaan Piala Dunia Qatar

Beredar sebuah video di Facebook yang menunjukkan seseorang sedang menaiki Omni Hoverboard dan mengibarkan bendera yang diklaim merupakan bendera khilafah.

Polisi Pastikan Distribusi, Stok dan Harga Minyak Goreng Aman
Indonesia
Polisi Pastikan Distribusi, Stok dan Harga Minyak Goreng Aman

Polisi melakukan interview manager on duty atau kepala toko, koordinator pedagang pasar tradisional, pedagang pasar, dan masyarakat.

Di Harlah ke-96 NU, Pimpinan DPD Dorong NU Bantu Pemulihan Afghanistan
Indonesia
Di Harlah ke-96 NU, Pimpinan DPD Dorong NU Bantu Pemulihan Afghanistan

"Sangat relevan dan proporsional jika NU bersedia menjadi bagian dari upaya perdamaian konflik Sosial politik seperti yang terjadi di Afghanistan. Saya kira itu menjadi salah satu visi NU saat ini", ujarnya.

Bisa Lakukan Penyadapan, RUU Kejaksaan Dibawa ke Paripurna DPR
Indonesia
Bisa Lakukan Penyadapan, RUU Kejaksaan Dibawa ke Paripurna DPR

Pantia kerja (panja) menambahkan sejumlah kewenangan jaksa dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.