Pemerintah Tangani PMK Seperti Penanganan COVID-19 Ternak sapi di kandang kelompok wilayah Kabupaten Bantul, DIY (ANTARA/Hery Sidik)

MerahPutih.com - Penyebaran virus penyakit mulut dan kuku (PMK) membuat peternak Indonesia menjerit. Sebab menjelang Lebaran Idul Adha 1443, penyakit ini mewabah dengan menyerang hewan ternak warga baik sapi, domba, kerbau, dan kambing.

Untuk mengatasi PMK ini, pemerintah melakukan sejumlah penanganan agar tidak masif kembali atau musnah.

“Kami akan terus monitor mingguan, dan secara teknis juga akan kami ikuti. Ini sesuai dengan permintaan Bapak Presiden, penanganannya kita buat sampai mikro. Kita tangani seperti penanganan pandemi COVID-19, karena ini sangat memengaruhi perekonomian rakyat,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (9/6).

Baca Juga:

Tekan Penularan PMK, Kota Tangerang Tutup Jalur Kedatangan Hewan Kurban Akhir Juni

Pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Penanganan Virus PMK, yang rencananya sampai dengan di tingkat kecamatan/desa, crisis center yang berkolaborasi dengan TNI dan Polri beserta instansi terkait lainnya.

Selain itu, dilakukan pembatasan lalu lintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, disinfektan ke daerah. Juga dilakukan penyiapan vaksin darurat, pembuatan vaksin dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma Kementan.

Pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan sebanyak 17.050 orang, sosialisasi, dan komunikasi publik.

Menko Airlangga juga mengarahkan agar alat tes kesehatan untuk sapi perlu diadakan, sehingga data yang didapat benar-benar merupakan hasil tes, dan bukan hanya berbasis penglihatan mata.

Menko juga meminta agar vaksinasi diperbanyak, mengingat populasi hewan yang banyak dan agar tidak sampai menular ke hewan lain. Terkait izin edar obat, pendistribusian obat, dan surat keterangan kesehatan hewan, ia meminta kepada Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga terkait agar prosesnya disegerakan dan dipermudah.

“Penanganan secara mikro sangat penting, sertifikat kesehatan hewan dan pengawasan juga penting. Untuk itu, perlu kita buat Inmendagri untuk 18 provinsi dan 163 kabupaten/kota. Dengan demikian kita kejar terus, dan kita percepat penanganannya," tegas Airlangga.

Baca Juga:

Jelang Idul Adha, Pemprov DKI Belum Temukan PMK di Hewan Ternak Warga

Wabah PMK ini juga, lanjut politikus Partai Golkar, berdampak langsung kepada perekonomian rakyat terutama bagi para peternak.

"Pak Mentan, tolong juga diidentifikasi para peternak yang terkena dampak dari adanya penyakit ini, dan kita akan mintakan restrukturisasi awal, terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam 163 kabupaten/kota,” pungkasnya.

Pada 5 Mei 2022, telah dilaporkan kasus positif PMk pertama kali di Provinsi Jawa Timur pada 4 Kabupaten: Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto. Lalu tanggal 7 Mei 2022 di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang. Hingga tanggal 6 Juni 2022, kasus PMK di Indonesia telah terjadi pada 18 provinsi atau di 163 kabupaten/kota.

Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak disebabkan oleh virus yang sangat mudah menular antar-ternak dan terutama menyerang ternak/hewan berkuku belah. Proses penularan dapat melalui kontak langsung dan angin, tetapi penyakit ini tidak menular ke manusia (bukan zoonosis).

Walaupun tidak bersifat zoonosis, namun wabah PMK ini sangat merugikan peternak dan berdampak luas pada perekonomian nasional. (Asp)

Baca Juga:

PMK Masih Menyebar, Pemantauan Ternak Jelang Idul Adha Harus Diperketat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menparekraf Klaim Peningkatan Wisman ke Bali Tak Diikuti Kenaikan Kasus COVID-19
Indonesia
Menparekraf Klaim Peningkatan Wisman ke Bali Tak Diikuti Kenaikan Kasus COVID-19

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisma) ke Pulau Bali melonjak drastis setelah pemerintah menghapus aturan karantina.

Korupsi Tanah Munjul Berdampak pada Program DP 0 Rupiah
Indonesia
Korupsi Tanah Munjul Berdampak pada Program DP 0 Rupiah

Namun, praktik rasuah tersebut juga dinilai telah berdampak pada upaya Pemprov DKI Jakarta dalam pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program DP 0 Rupiah.

Uji Coba Beli BBM Bersubsidi Pakai MyPertamina Tidak Dilakukan di Jakarta
Indonesia
Uji Coba Beli BBM Bersubsidi Pakai MyPertamina Tidak Dilakukan di Jakarta

Pantauan MerahPutih.com di empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jakarta, hanya ada spanduk informasi terkait MyPertamina.

Kereta Cepat Diuji Coba November saat Perhelatan G20
Indonesia
Kereta Cepat Diuji Coba November saat Perhelatan G20

"Berita baik di bulan November 2022 pada perhelatan G20, Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan memulai uji coba pengoperasian," kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/4).

Jalan Pencak Silat Agar Masuk Cabor Olimpiade
Olahraga
Jalan Pencak Silat Agar Masuk Cabor Olimpiade

Promosi pencak silat ke berbagai negara juga akan terus digalakkan. Saat ini tercatat terdapat komunitas, perguruan dan festival pencak silat di 52 negara di dunia.

Gencatan Senjata Perundingan Awal Ukraina-Rusia Gagal, Harapan Ada di Putaran Dua
Dunia
Gencatan Senjata Perundingan Awal Ukraina-Rusia Gagal, Harapan Ada di Putaran Dua

Rusia dan Ukraina menggelar perundingan perbatasan Belarus dan Ukraina dekat Sungai Pripyat.

Para Bupati Masih Keberatan Penghapusan Tenaga Honorer
Indonesia
Para Bupati Masih Keberatan Penghapusan Tenaga Honorer

Pengangkatan seluruh tenaga non-ASN atau honorer menjadi PPPK oleh pemerintah daerah (pemda) akan membebani APBD.

Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Gantikan UU yang Inkonstitusional Bersyarat
Indonesia
Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Gantikan UU yang Inkonstitusional Bersyarat

Presiden Joko Widodo membuat keputusan penting di akhir tabun 2022. Ia baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Tidak Lagi Keluarkan Aturan Anyar Setelah PPKM Dicabut
Indonesia
Pemerintah Tidak Lagi Keluarkan Aturan Anyar Setelah PPKM Dicabut

Di seluruh dunia, intervensi terbaik dalam penanganan endemi dari diri masyarakat sendiri.

PDIP Ingatkan Kader Tak Terbawa Arus Capres, Hasto: Komando di Tangan Ketum
Indonesia
PDIP Ingatkan Kader Tak Terbawa Arus Capres, Hasto: Komando di Tangan Ketum

Hasto mengingatkan pilpres kewenangan ibu ketua umum. Yang perlu dilakukan adalah gerak ke bawah, pergerakan ke rakyat membantu rakyat