Pemerintah Tambah 8 Bank Daerah Salurkan Kredit Rumah FLPP Pembangunan Rumah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menambah delapan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank pelaksana penyalur dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk gelombang ke-2 tahun 2021.

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menyampaikan, dengan target sebesar 157.000 unit yang dibebankan kepada PPDPP tahun 2021, bukan berarti yang dikejar hanya masalah kuantitas, tetapi justru pemerintah semakin memperhatikan terhadap kualitas bangunan yang wajib dikawal oleh perbankan.

Baca Juga:

Sampai Akhir Tahun Penyaluran FLPP Ditargetkan Capai 110 Ribu Unit

“Bank pelaksana harus memastikan kualitas bangunan perumahan terjaga sesuai dengan peraturan menteri teknis terkait," ujar Arief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (20/1).

Delapan BPD yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut, BPD Sulselbar, Sulselbar Syariah, BPD Papua, BPD Jateng, Jateng Syariah, BPD Sulteng, BPD Kaltimtara dan BPD Kalteng.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2020 lalu PPDPP telah melaksanakan PKS dengan 30 Bank Pelaksana sebagai mitra kerja penyalur FLPP tahun 2021. Dengan bertambahnya BPD yang bergabung, kini 38 Bank Pelaksana tersebut terdiri dari 9 bank nasional dan 29 Bank Pembangunan Daerah, baik konvensional maupun syariah.

Tiga puluh bank pelaksana itu adalah Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BRI Agro, Bank Artha Graha, BPD BJB, BPD Sumselbabel, BPD Sumselbabel Syariah, BPD NTB Syariah, BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut.

Pembangunan Rumah. (Foto: Kementerian PUPR)
Pembangunan Rumah. (Foto: Kementerian PUPR)

Kemudian BPD Sumut Syariah, BPD NTT, BPD Kalbar, BPD Kalbar Syariah, BPD Nagari, BPD Nagari Syariah, BPD Aceh Syariah, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri, Syariah BPD DIY, BPD Kalsel, BPD Kalsel Syariah, BPD Jambi, BPD Jambi Syariah, BPD Sulselbar, Sulselbar Syariah, BPD Papua, BPD Jateng, Jateng Syariah, BPD Sulteng, BPD Kaltimtara dan BPD Kalteng.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, kualitas bangunan perumahan, terutama rumah subsidi tidak bisa ditawar. Setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan, yaitu persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, yang merupakan syarat dalam mewujudkan perumahan sehat dan berkelanjutan.

"Guna memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, PPDPP Kementerian PUPR meluncurkan aplikasi SiPetruk," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Penyaluran Subsidi Rumah Program FLPP Lampaui Target

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Besaran Insentif Nakes di Kabupaten Bogor Dipotong Setengah Dibanding Tahun Lalu
Indonesia
Besaran Insentif Nakes di Kabupaten Bogor Dipotong Setengah Dibanding Tahun Lalu

Besaran insentif yang diberikan di 2021, untuk dokter spesialis Rp 7,5 juta, dokter umum atau gigi Rp 5 juta, bidan atau perawat Rp 3,75 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp 2,5 juta.

KPK Garap Deputi Logistik dan Peralatan BNPB
Indonesia
KPK Garap Deputi Logistik dan Peralatan BNPB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi, Kamis (7/10).

Di Klaten, Penerima Dobel Bantuan Sosial Diminta Mengembalikan
Indonesia
Di Klaten, Penerima Dobel Bantuan Sosial Diminta Mengembalikan

Terdapat warga penerima BST Kementerian Sosial (Kemensos) ganda dengan menerima dana BLT dana desa (DD).

Datangi Kantor DPP PDIP, Sekjen PKS: Bagi-Bagi Ilmunya Lah
Indonesia
Datangi Kantor DPP PDIP, Sekjen PKS: Bagi-Bagi Ilmunya Lah

Selain silahturahmi, PKS mengaku kunjungan juga untuk belajar mengurus negara dari partai besutan Megawati Soekarnoputri.

Menkominfo: Terima Kasih Pak Harmoko
Indonesia
Menkominfo: Terima Kasih Pak Harmoko

Menteri Penerangan Republik Indonesia periode 1983-1997, Harmoko wafat pada Minggu (4/7) malam WIB. Duka mendalam dirasakan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Virus COVID-19 Bermutasi, WNI Dari Luar Negeri Wajib Isolasi 5 Hari
Indonesia
Virus COVID-19 Bermutasi, WNI Dari Luar Negeri Wajib Isolasi 5 Hari

Sedangkan bagi WNI yang datang dari negara Eropa dan Australia baik secara langsung maupun transit di negara asing, juga harus menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku maksimal 2x24 jam.

Ini Tugas Khusus Kapolri kepada Sejumlah Kapolda Baru
Indonesia
Ini Tugas Khusus Kapolri kepada Sejumlah Kapolda Baru

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan upacara serah terima jabatan dan kenaikan pangkat perwira tinggi (pati) serta kapolda.

11 Prajurit Yonif 400/BR Gugur di Papua, Ada yang Meninggal karena Rem Blong
Indonesia
11 Prajurit Yonif 400/BR Gugur di Papua, Ada yang Meninggal karena Rem Blong

49 kasus penembakan dan penganiayaan yang terjadi di wilayah Polres Nduga, Intan Jaya, Paniai, Puncak Jaya, Keerom dan Polres Pegunungan Bintang

Pasien Positif COVID-19 Selasa (30/11) Bertambah 297 Orang
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 Selasa (30/11) Bertambah 297 Orang

Untuk kasus aktif COVID-19 turun sebanyak 38 orang

[HOAKS atau FAKTA]: Uang Koin Baru Pecahan Rp 100 Ribu Terbitan Tahun 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Uang Koin Baru Pecahan Rp 100 Ribu Terbitan Tahun 2021

Beredar unggahan video di Tiktok oleh akun mohasinta terkait informasi mata uang baru berupa koin pecahan Rp 100.000 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2021.