Pemerintah Tambah 12 Perusahaan Pemungut Pajak Layanan Digital Ilustrasi layanan digital. (Foto: comways.eu)

MerahPutih.com - Pemerintah telah menambah 12 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, melalui tambahan 12 perusahaan tersebut, maka total sebanyak 28 perusahaan atau badan usaha telah ditunjuk sebagai pemungut PPN digital.

12 perusahaan yang baru ditunjuk adalah LinkedIn Singapore Pte. Ltd, McAfee Ireland Ltd, Microsoft Ireland Operations Ltd dan Mojang AB, Novi Digital Entertainment Pte. Ltd dan PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd.

Baca Juga:

Negara Maju Belum Sepakat Tarik Pajak Digital

Selain itu, Skype Communications SARL dan Twitter Asia Pacific Pte. Ltd, Twitter International Company, Zoom Video Communications, Inc, PT Jingdong Indonesia Pertama dan PT Shopee International Indonesia.

"Dengan penunjukan tersebut, maka sejak 1 Oktober 2020, para pelaku usaha ini akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang dijual kepada konsumen di Indonesia," katanya.

Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

Ilustrasi layanan digital
Ilustrasi layanan digital. (Foto: Antara).

DJP terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan untuk berpartisipasi dalam kebijakan ini.

"Sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah," kata Hestu dikutip Antara.

Khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut.

Baca Juga:

Pungut Pajak Digital, Konsumen Harus Dilindungi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI Pastikan Tak Pengerahan Tentara ke Papua Jelang Perayaan Natal
Indonesia
TNI Pastikan Tak Pengerahan Tentara ke Papua Jelang Perayaan Natal

Mayjen Sisriadi memastikan tak ada pengamanan khusus di Papua saat perayaan Natal.

Eks Hakim MK: Putusan DKPP Tidak Bisa Jadi Objek Gugatan di PTUN
Indonesia
Eks Hakim MK: Putusan DKPP Tidak Bisa Jadi Objek Gugatan di PTUN

Kubu Evi Novida Ginting Manik menghadirkan saksi ahli mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palaguna dan saksi fakta Ketua KPU Arief Budiman.

Lemkapi Dorong Polri Tuntaskan Kasus Pemalsuan Label SNI Palsu
Indonesia
Lemkapi Dorong Polri Tuntaskan Kasus Pemalsuan Label SNI Palsu

Apalagi, lanjut Edi, persoalan label merupakan hal yang harus dijaga oleh negara.

Ini yang Harus Dilakukan Bareskrim Jika Ada Fakta Hukum Baru Kebakaran Kejagung
Indonesia
Ini yang Harus Dilakukan Bareskrim Jika Ada Fakta Hukum Baru Kebakaran Kejagung

Bareskrim Polri harus segera melakukan rekonstruksi perkara yang terbuka

Pembunuh Bocah di Sawah Besar Masih Kooperatif Saat Observasi Kejiwaan
Indonesia
Pembunuh Bocah di Sawah Besar Masih Kooperatif Saat Observasi Kejiwaan

Teknisnya pemeriksaan kejiwaan dilakukan oleh lebih dari sepuluh tenaga ahli

 Bila Terpilih Jadi Wagub DKI, PDIP Harap Riza Patria Tidak Jadi Ban Serep
Indonesia
Bila Terpilih Jadi Wagub DKI, PDIP Harap Riza Patria Tidak Jadi Ban Serep

Terlepas dari itu, Gembong berpesan kepada Riza supaya bisa mengisi kekosongan dari Gubernur Anies Baswedan bila ada kegiatan atau jangan semata-mata jadi ban serep.

Anies Diminta Segera Antisipasi Banjir Sebelum Musim Hujan
Indonesia
Anies Diminta Segera Antisipasi Banjir Sebelum Musim Hujan

Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar.

 Bupati Wonogiri Kecewa Pabrik Pupuk Palsu Bersubsidi Bikin Para Petani Jadi Korban
Indonesia
Bupati Wonogiri Kecewa Pabrik Pupuk Palsu Bersubsidi Bikin Para Petani Jadi Korban

Saat masa tanam ketiga pupuk menjadi langka. Celah ini dimanfaatkan pelaku menjual pupuk palsu ke petani," kata Joko.

Donasi Penanganan COVID-19 Terkumpul Rp 72,2 Miliar
Indonesia
Donasi Penanganan COVID-19 Terkumpul Rp 72,2 Miliar

Kegiatan untuk mencari dan menemukan kasus positif COVID-19 di tengah masyarakat harus tetap dilakukan

KPK Tolak Gugatan Administratif Kompol Rossa
Indonesia
KPK Tolak Gugatan Administratif Kompol Rossa

Firli Cs menganggap, gugatan Rossa tidak tepat.