Pemerintah Takedown 20 Video Muhammad Kece dari Youtube Kemenkominfo (Kominfo.go.id)

Merahputih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan akses atau takedown puluhan video dari akun YouTube Muhammad Kece. Pemerintah juga memutus akses serta 1 video dari platform TikTok yang diduga bermuatan penodaan agama.

Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi mengatakan upaya penurunan ini adalah langkah tegas terhadap penyebaran konten yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Baca Juga

Bareskrim Gandeng Kemenkominfo Usut Dugaan Penistaan Agama oleh Muhammad Kece

"Hingga pernyataan ini disampaikan, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 20 video dari akun Youtube M Kece, serta 1 video dari platform TikTok," ungkap Dedy dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (23/8).

Kominfo juga melakukan koordinasi dengan para pengelola platform. Termasuk kementerian/lembaga terkait untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaaan konten tersebut.

Menurut Dedy, sebagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, tindakan M Kece dapat dikategorikan sebagai pembuatan konten yang melanggar pasal 28 ayat 2 jo. pasal 45A.

Tangkapan layar chanel MuhammadKece. (Foto: Youtube)
Tangkapan layar chanel MuhammadKece. (Foto: Youtube)

Pasal itu berisi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dedy menilai upaya Kemenkominfo dalam penanganan konten terhadap akun Youtube M Kece sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Patroli siber selama 24/7 untuk menemukan dan menindaklanjuti konten-konten yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku akan terus dilakukan," tuturnya.

Baca Juga

Muhammad Kece Diduga Lakukan Penodaan Agama, Kompetensi Penceramah Perlu Diperkuat

Dedy juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga ruang fisik maupun ruang digital yang sehat. Deddy menyarankan agar masyarakat yang menemukan konten yang melanggar Undang-Undang agar dilaporkan.

"Termasuk penodaan agama atau informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dapat dilaporkan melalui aduankonten.id dan kanal pengaduan lain yang disediakan," tutupnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Plt Kepala Daerah Jangan Asal Tunjuk
Indonesia
Plt Kepala Daerah Jangan Asal Tunjuk

ratusan penjabat kepala daerah tidak boleh dirancang untuk menjadi "batalion politik" yang akan bekerja untuk kepentingan partai atau capres/cawapres tertentu tahun 2024.

Kortas Polri dan KPK Harus Bersinergi
Indonesia
Kortas Polri dan KPK Harus Bersinergi

Sebelum lahirnya KPK, Polri dan Kejaksaan sudah memiliki bagian dalam menangani tindak pidana korupsi misalnya di Polri dinamakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor).

Anggota Komisi II Positif COVID-19, Fit and Proper Test KPU-Bawaslu Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Anggota Komisi II Positif COVID-19, Fit and Proper Test KPU-Bawaslu Tetap Dilanjutkan

Legislator Senayan itu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU-Bawaslu hingga kemarin malam.

Demokrat Dorong Pembahasan RKUHP Terbuka untuk Publik
Indonesia
Demokrat Dorong Pembahasan RKUHP Terbuka untuk Publik

Fraksi Partai Demokrat DPR RI memastikan akan mendorong pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di parlemen untuk dibuka kepada publik secara luas.

Kritik GMPG soal Buruknya Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik bagi Golkar
Indonesia
Kritik GMPG soal Buruknya Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik bagi Golkar

"Apa yang disampaikan GMPG merupakan autokritik yang bagus untuk Airlangga dan Partai Golkar," ucap Ujang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/1).

Ribuan Kaum Boro Jabodetabek Diprediksi Balik Kampung ke Wonogiri
Indonesia
Ribuan Kaum Boro Jabodetabek Diprediksi Balik Kampung ke Wonogiri

Kebanyakan perantauan asal Wonogiri di Jabodetabek itu menjadi penjual bakso, jamu, dan lainnya

Komnas HAM Panggil Ajudan Jenderal Terkait Baku Tembak Sesama Polisi
Indonesia
Komnas HAM Panggil Ajudan Jenderal Terkait Baku Tembak Sesama Polisi

Anam menyebut Komnas HAM sejak awal memilih menyelidiki secara independen di luar Tim Khusus Polri.

Kini, Produk Kosmetik dan Obat-obatan Wajib Kantongi Sertifikat Halal
Indonesia
Kini, Produk Kosmetik dan Obat-obatan Wajib Kantongi Sertifikat Halal

Pada tahap pertama, BPJPH telah mensertifikasi 27.188 produk pelaku usaha. Sejumlah upaya dan terobosan harus terus dilakukan.

[HOAKS atau FAKTA]: 6 Dokter Meninggal Akibat Vaksin COVID-19 Dosis ke-4
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 6 Dokter Meninggal Akibat Vaksin COVID-19 Dosis ke-4

Kematian sejumlah dokter di Kanada, tidak ada kaitannya dengan vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster kedua

Menaker Sebut Klaim JHT Cair Maksimal 5 Hari
Indonesia
Menaker Sebut Klaim JHT Cair Maksimal 5 Hari

Kemudian pembayaran manfaat JHT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan pekerja tetap dapat mengajukan klaim manfaat JHT meskipun terdapat tunggakan pembayaran iuran JHT oleh pengusaha, di mana tunggakan iuran tersebut wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha.