Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021 Menko Perekonomian Airlangga Hartanto. (Foto: ekon.go.id)

MerahPutih.com - Skenario pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah dipastikan akan berlanjut hingga 2021. Skenario ini bagian penanganan kesehatan dampak COVID-19 akan dilakukan bersamaan dengan program pemulihan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, saat masalah kesehatan tertangani, maka ekonomi akan kembali. Tetapi, masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap COVID-19.

Ia menegaskan, pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021.

Baca Juga:

620 Relawan Daftar Uji Klinis Vaksin COVID-19

"Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal," katanya.

Berbagai upaya dilakukan agar pandemi tidak semakin membebani ekonomi masyarakat dengan pemberian bantuan sosial terus dilakukan hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022.

Upaya lainnya, lanjut Airlangga, meningkatkan usaha dan industri padat karya hingga 2022 serta menjalankan program restrukturisasi kredit UMKM dan menempatkan dana maupun penjaminan kepada sektor riil.

Layanan Logistik
Layanan logistik. (Foto: Pelindo 2)

"Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja," ujar Airlangga.

Pemerintah juga telah menempatkan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk penguatan modal kerja kepada UMKM maupun korporasi. Hingga saat ini, dana yang sudah disalurkan perbankan senilai Rp43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur.

Ia mengatakan program yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 bertujuan untuk menjaga kehidupan dan menjaga mata pencaharian masyarakat.

Baca Juga:

Penumpang Melonjak, KAI Daop 8 Operasionalkan 6 Kereta Api Jarak Jauh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
'Underpass' Kemayoran Terendam Lagi, Sekda: Tanggung Jawab PPK
Indonesia
Kejari Solo Musnahkan Ratusan Barang Bukti Narkotika
Indonesia
Kejari Solo Musnahkan Ratusan Barang Bukti Narkotika

Kejari Solo memusnahkan ratusan barang bukti dari 108 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkara tersebut ditangani Kejari sepanjang tahun ini.

Menkes Akui Testing COVID-19 Jakarta Timpang dengan Provinsi Lain
Indonesia
Menkes Akui Testing COVID-19 Jakarta Timpang dengan Provinsi Lain

Jangan sampai ada daerah yang sudah terlalu tinggi kapasitas pengetesannya, tetapi masih ada provinsi-provinsi lain yang masih jauh kapasitas pengetesannya.

Positivity Rate COVID-19 di DKI Masih Tinggi
Indonesia
Positivity Rate COVID-19 di DKI Masih Tinggi

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 116.566. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 64.653.

Mendagri Klaim UU Cipta Kerja Pangkas Prosedur Izin Usaha
Indonesia
Mendagri Klaim UU Cipta Kerja Pangkas Prosedur Izin Usaha

Undang-Undang Cipta Kerja bakal mempermudah administrasi pemerintahan dalam hal perizinan usaha.

Hari Ini Megawati Umumkan Calon Kepala Daerah Usungan PDIP
Indonesia
Hari Ini Megawati Umumkan Calon Kepala Daerah Usungan PDIP

Rencananya, pengumuman itu akan dimulai pukul 14.00, Jumat (17/7).

Polemik Kompol Rossa, ICW Minta Dewas KPK Beri Sanksi ke Firli Cs
Indonesia
Polemik Kompol Rossa, ICW Minta Dewas KPK Beri Sanksi ke Firli Cs

Motif pengembalian Kompol Rossa ke Polri memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK

Tak Menutup Kemungkinan bakal Ada Tersangka Baru Kasus Suap PAW Caleg PDIP
Indonesia
Tak Menutup Kemungkinan bakal Ada Tersangka Baru Kasus Suap PAW Caleg PDIP

Menurut Petrus hubungan Hasto dalam dugaan suap sudah terlacak oleh KPK.

HIPMI Dukung APNI Perjuangkan Kesejahteraan Penambang Nikel
Indonesia
HIPMI Dukung APNI Perjuangkan Kesejahteraan Penambang Nikel

Bijih nikel kadar 1.8% FoB Filipina dihargai antara USD 59-61/ wet metric ton (wmt)

Sudah Hampir 8 Jam, Api Melahap Kejaksaan Agung
Indonesia
Sudah Hampir 8 Jam, Api Melahap Kejaksaan Agung

"Kita masih selidiki. Tapi yang utamanya, bahwa berkas-berkas perkara tidak ada di sini," kata ST Burhanuddin di Kejagung.