Pemerintah Siapkan PP Karantina Wilayah, DPR: Seharunya Antisipasi Dampak Tidak Baik Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay (Foto: www.salehdaulay.com)

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai langkah pemerintah yang sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Wilayah, harus disusun secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak tidak baik dari kebijakan tersebut.

"Karantina wilayah itu kan pasti memiliki dampak tidak baik. Karena itu PP tersebut seharusnya perlu mengantisipasi dampak-dampak tidak baik yang mungkin ditimbulkannya," kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/3).

Dia berharap dalam PP tersebut, Pemerintah menuangkan berbagai aturan penting yang harus diikuti semua pihak selama karantina wilayah dilakukan.

Baca Juga

Imbas COVID-19, Okupansi KA Prameks Relasi Yogyakarta-Solo Tinggal 20 Persen

Menurut Ketua DPP PAN itu, ada banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang harus diatur sehingga PP tersebut dimaksudkan agar karantina wilayah tidak berdampak terlalu buruk bagi kehidupan masyarakat.

"Dari sisi pelayanan kesehatan, mestinya PP itu mengatur bagaimana agar ada edukasi, komunikasi dan informasi bagi masyarakat. Termasuk ada aturan yang lebih rinci bagaimana agar orang-orang sakit dirawat dan diisolasi serta aktivitas pelayanan kesehatan tetap jalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Saleh menilai, perlu juga diatur bagaimana proses pembelajaran di sekolahan dan perkuliahan agar tetap berjalan dan ada legalisasi terkait proses belajar mengajar secara virtual.

Dia menilai, yang paling terdampak dari karantina wilayah adalah para pekerja seperti pekerja penerima upah (PPU) maupun pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan juga pekerja sektor formal maupun informal.

"Di dalam PP tersebut diharapkan ada ketentuan bagaimana agar mereka tidak ada yang di-PHK dan mereka juga tetap bisa menghidupi keluarganya. Bagi PBPU, mesti dibuat aturannya agar mereka mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah," katanya.

Relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoperasikan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan disinfektan di kompleks Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (21/3/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoperasikan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan disinfektan di kompleks Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (21/3/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Menurut Saleh, subsidi dan bantuan tidak hanya diperuntukkan bagi PBPU saja namun lebih luas dari itu, bagi masyarakat yang membutuhkan karena ada banyak masyarakat yang bekerja harian untuk menutupi kebutuhan harian juga.

Dia juga menilai, bisa saja di dalam PP itu dicantumkan hak-hak pengusaha yang memberikan keringanan bagi para pekerjanya termasuk mereka yang tetap mempertahankan agar tidak melakukan PHK.

"Yang tidak boleh dilupakan adalah aturan sanksi dan hukuman bagi para pelanggar terkait karantina wilayah. Karena karantina wilayah itu dianggap sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus, semua warga masyarakat harus mematuhinya," katanya.

Menurut dia pemberian sanksi itu penting karena kalau hanya sekedar imbauan, sering tidak ditepati dan apapun jenis sanksinya tidak masalah apakah denda atau kurungan namun harus tegas dan mengikat.

Baca Juga

Beredar Hoaks Jakarta Bakal Lockdown dan Seluruh Akses Tol Ditutup karena Corona

Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah saat ini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait karantina wilayah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Mahfud mengatakan PP ini perlu dikeluarkan karena pemerintah tidak bisa serta merta menutup satu atau dua wilayah tanpa aturan pasti. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Salah Ambil Keputusan Soal COVID-19, Ekonomi Indonesia Terpuruk Makin Dalam
Indonesia
Salah Ambil Keputusan Soal COVID-19, Ekonomi Indonesia Terpuruk Makin Dalam

Pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi munculnya krisis ekonomi baru

PKS Legowo Riza Patria Jadi Wagub, Suhaimi: Sudah Takdirnya
Indonesia
PKS Legowo Riza Patria Jadi Wagub, Suhaimi: Sudah Takdirnya

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta legowo atas kemenangan politisi Gerindra Ahmad Riza Patri menjadi Wagub DKI menggantikan Sandiaga Uno.

PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal
Indonesia
PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal

Harus dipikirkan solusi taktis agar tidak terus bertambah PHK

KPK Buka Peluang Usut Skandal Penyelundupan Harley di Garuda
Indonesia
KPK Buka Peluang Usut Skandal Penyelundupan Harley di Garuda

Pencopotan ini terkait kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan dua sepeda Brompton

Wahyu Setiawan dan Bupati Sidoarjo Punya Celah Lolos Lewat Praperadilan
Indonesia
Wahyu Setiawan dan Bupati Sidoarjo Punya Celah Lolos Lewat Praperadilan

Secara normatif, penyadapan yang dilakukan usai terbentuknya Dewan Pengawas dan tidak mendapatkan izin dari Dewan Pengawas maka penyadapan ilegal atau tidak sah

Kasus Kerumunan di Acara Maulid dan Nikahan Anak Rizieq Naik Penyidikan
Indonesia
Kasus Kerumunan di Acara Maulid dan Nikahan Anak Rizieq Naik Penyidikan

Sekarang ini penyidik mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi, dan bukti petunjuk yang ada

Abaikan Protokol Kesehatan, Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR Dikritik
Indonesia
Abaikan Protokol Kesehatan, Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR Dikritik

"Jangan sampai hanya berencana soal karakter kebangsaan, soal 4 pilar tetapi pada prakteknya justru menyimpang," kata Lucius

 Solo Terima Ratusan Rapid Test dari Pemprov Jateng, Ternyata Hanya untuk Tim Medis
Indonesia
Solo Terima Ratusan Rapid Test dari Pemprov Jateng, Ternyata Hanya untuk Tim Medis

"Pemkot Solo mendapatkan jatah rapid test sebanyak 245 unit rapid test untuk tim medis. DKK (Dinas Kesehatan Kota) Solo hanya mendapat 75 unit rapid test," ujar Rudy

PDIP Tunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai Ketua DPD Sumut
Indonesia
PDIP Tunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai Ketua DPD Sumut

Hasto menekankan Djarot diberikan wewenang penuh dalam merekrut calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Utara.

Pelanggaran Turun Drastis, Polisi Tindak 548 Ribu Kendaraan Selama Operasi Patuh 2020
Indonesia
Pelanggaran Turun Drastis, Polisi Tindak 548 Ribu Kendaraan Selama Operasi Patuh 2020

Operasi Patuh 2020 yang digelar selama 14 hari, 23 Juli hingga 5 Agustus 2020 berjalan lancar.