Pemerintah Siapkan Pengendalian Transportasi untuk Sukseskan Larangan Mudik Menhub, Budi Karya Sumadi meninjau proyek pembangunan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM) di Terminal Tipe A Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah Minggu (28/2) (MP/Ismail)

Merahputih.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyusun aturan pengendalian transportasi sebagai tindak lanjut kebijakan pelarangan mudik lebaran 2021.

Penyusunan aturan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Khususnya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah (pemda), dan TNI/Polri.

Baca Juga:

Punya Niat Mulia, MUI Dukung Larangan Mudik 2021

“Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak”, ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kepada wartawan, Selasa (30/3).

Dalam melakukan penyusunan aturan tersebut, Kemenhub juga merujuk pada hasil survei persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idulfitri.

Survei ini dilaksanakan pada bulan Maret 2021 secara daring oleh Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhub bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lembaga media.

Penumpang KA. (Foto: Antara)
Penumpang KA. (Foto: Antara)

Survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden, dengan berprofesi sebagai karyawan swasta sebanyak 25,9 persen kemudian sisanya adalah PNS, mahasiswa, pegawai BUMN, wiraswasta, ibu rumah tangga, dan lainnya. Berdasarkan hasil survei tersebut, jika mudik dilarang, 89 persen masyarakat tidak akan mudik dan hanya 11 persen yang akan tetap melakukan mudik atau liburan. Estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta orang.

Dengan tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37 persen, Jawa Barat 23 persen, dan Jawa Timur 14 persen.

Selain merujuk pada survei tersebut, Kemenhub juga meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pengamat transportasi, sosiolog, dan stakeholders lainnya.

Baca Juga:

Mudik Sudah Dilarang, Menteri Jangan Beda Kebijakan

Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi maupun sanksinya jika ada pelanggaran.

“Selain itu terus melakukan pengawasan di lapangan bekerja sama dengan Satgas COVID-19, Kemenkes, pemda, dan TNI/Polri,” tutup Budi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kubu Moeldoko Gandeng Yusril, Demokrat: Upaya Paksa Robek Demokrasi
Indonesia
Kubu Moeldoko Gandeng Yusril, Demokrat: Upaya Paksa Robek Demokrasi

Langkah Partai Demokrat kubu Moeldoko mengajukan Uji Materiil (Judicial Review) di Mahkamah Agung (MA) dinilai upaya paksa merobek demokrasi di Indonesia.

Partai Berkarya Versi Tommy Soeharto Menang Banding Lawan Menkumham
Indonesia
Partai Berkarya Versi Tommy Soeharto Menang Banding Lawan Menkumham

Partai Berkarya versi Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menang banding atas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly.

Ramai-ramai Jelang Muktamar NU
Indonesia
Ramai-ramai Jelang Muktamar NU

Hari ini, penentuan waktu muktamar secara resmi juga akan ditetapkan melalui Konferensi Besar (Konbes) NU yang digelar di Jakarta, Selasa (7/12).

Survei Pilpres 2024, Elektabilitas Prabowo Cenderung Menurun
Indonesia
Survei Pilpres 2024, Elektabilitas Prabowo Cenderung Menurun

Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto merajai berbagai survei elektabilitas calon presiden (capres).

Pemerintah Belum Putuskan Boleh Tidaknya Mudik Lebaran
Indonesia
Pemerintah Belum Putuskan Boleh Tidaknya Mudik Lebaran

Pemerintah masih mengkaji apakah mudik tahun ini diperbolehkan atau dilarang seperti sebelumnya.

Duga Ada Sabotase, Adian tak Percaya Kebakaran Kilang Cuma Dipicu Alam
Indonesia
Duga Ada Sabotase, Adian tak Percaya Kebakaran Kilang Cuma Dipicu Alam

Adian melepar kemungkinan adanya sabotase karena bahan bakar minyak merupakan komponen penting untuk industri

Setarakan DPR dengan Presiden, Hillary NasDem Diminta Pahami Konstitusi
Indonesia
Setarakan DPR dengan Presiden, Hillary NasDem Diminta Pahami Konstitusi

Pernyataan anggota DPR Fraksi Partai NasDem Hillary Brigitta Lasut, yang menyebut anggota DPR setara dengan presiden, menuai kritik.

Kemenlu Pelajari Hasil Penelitian Perang Terkait Permintaan Maaf PM Belanda
Indonesia
Kemenlu Pelajari Hasil Penelitian Perang Terkait Permintaan Maaf PM Belanda

Pemerintah Belanda terdahulu, kata Basarah, hanya menyampaikan bahwa militer Belanda kasar. Namun, tidak dapat dihindari situasinya.

Menkominfo: Jangan Sampai Ada Gangguan Layanan 4G di Wilayah 3T
Indonesia
Menkominfo: Jangan Sampai Ada Gangguan Layanan 4G di Wilayah 3T

“Saya sangat menekankan jangan sampai terjadi interupsi pelayanan sinyal 4G bagi masyarakat khususnya masyarakat 3T (terdepan, terluar dan tertinggal),” kata Johnny

KKB Tembak Mati 8 Pekerja PT PTT, Menkominfo: Kami Sangat Mengecam
Indonesia
KKB Tembak Mati 8 Pekerja PT PTT, Menkominfo: Kami Sangat Mengecam

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate mengecam kekejaman KKB yang menembak mati delapan karyawan PT PTT yang terjadi pada 2 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIT.