Pemerintah Siapkan Pengendalian Transportasi untuk Sukseskan Larangan Mudik Menhub, Budi Karya Sumadi meninjau proyek pembangunan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM) di Terminal Tipe A Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah Minggu (28/2) (MP/Ismail)

Merahputih.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyusun aturan pengendalian transportasi sebagai tindak lanjut kebijakan pelarangan mudik lebaran 2021.

Penyusunan aturan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Khususnya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah (pemda), dan TNI/Polri.

Baca Juga:

Punya Niat Mulia, MUI Dukung Larangan Mudik 2021

“Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak”, ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kepada wartawan, Selasa (30/3).

Dalam melakukan penyusunan aturan tersebut, Kemenhub juga merujuk pada hasil survei persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idulfitri.

Survei ini dilaksanakan pada bulan Maret 2021 secara daring oleh Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhub bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lembaga media.

Penumpang KA. (Foto: Antara)
Penumpang KA. (Foto: Antara)

Survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden, dengan berprofesi sebagai karyawan swasta sebanyak 25,9 persen kemudian sisanya adalah PNS, mahasiswa, pegawai BUMN, wiraswasta, ibu rumah tangga, dan lainnya. Berdasarkan hasil survei tersebut, jika mudik dilarang, 89 persen masyarakat tidak akan mudik dan hanya 11 persen yang akan tetap melakukan mudik atau liburan. Estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta orang.

Dengan tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37 persen, Jawa Barat 23 persen, dan Jawa Timur 14 persen.

Selain merujuk pada survei tersebut, Kemenhub juga meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pengamat transportasi, sosiolog, dan stakeholders lainnya.

Baca Juga:

Mudik Sudah Dilarang, Menteri Jangan Beda Kebijakan

Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi maupun sanksinya jika ada pelanggaran.

“Selain itu terus melakukan pengawasan di lapangan bekerja sama dengan Satgas COVID-19, Kemenkes, pemda, dan TNI/Polri,” tutup Budi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1.660 Personel Kepolisian Jaga Ketat Sidang Kasasi Rizieq Shihab di MA
Indonesia
1.660 Personel Kepolisian Jaga Ketat Sidang Kasasi Rizieq Shihab di MA

Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto menuturkan, jumlah personel pengamanan mencapai 1.660.

Pemkot Bandung Nyatakan Perang Pada Rentenir Pinjaman Online
Indonesia
Pemkot Bandung Nyatakan Perang Pada Rentenir Pinjaman Online

saat ini rentenir sudah semakin canggih dan mereka mampu beradaptasi dengan zaman. Mulai dari berpura-pura membuka koperasi simpan pinjam padahal isinya praktik rentenir. Termasuk memanfaatkan teknologi digital atau kerap disebut pinjaman online (pinjol).

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Yang Diberikan Bertuliskan Only for Clininal Trial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Yang Diberikan Bertuliskan Only for Clininal Trial

vaksin Sinovac yang akan digunakan untuk vaksinasi (jika telah mendapatkan UEA dari BPOM) memiliki kemasan yang berbeda, tidak ada tulisan “Only for Clinical Trial”.

Gibran Tegaskan Stok Vaksin di Solo Aman dan Melimpah
Indonesia
Gibran Tegaskan Stok Vaksin di Solo Aman dan Melimpah

Monggo yang mau ikut berbayar vaksin silahkan

Vaksin Tahap Ketiga Tiba di Tanah Air, Satgas Minta Masyarakat Tak Kendor 3M
Indonesia
Vaksin Tahap Ketiga Tiba di Tanah Air, Satgas Minta Masyarakat Tak Kendor 3M

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meninjau proses bongkar muat 15 juta dosis vaksin Sinovac di Bandara Soetta.

Ormas Hingga Majelis Taklim Diminta Rayakan Maulid Nabi Secara Daring
Indonesia
Ormas Hingga Majelis Taklim Diminta Rayakan Maulid Nabi Secara Daring

Dengan melaksanakan acara secara virtual, tokoh agama telah memberikan contoh penanggulangan Corona di masa pandemi

Polisi Tidak Bisa Serta Merta Selidiki Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri
Indonesia
Polisi Tidak Bisa Serta Merta Selidiki Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri

Penyidik sudah mengirimkan aduan ICW atas Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK

DPR Minta Polri Tindak Tegas Pelaku Penimbunan Obat COVID-19
Indonesia
DPR Minta Polri Tindak Tegas Pelaku Penimbunan Obat COVID-19

“Saya berharap pihak kepolisian melakukan tindakan hukum tegas kepada para mafia tersebut,” tegas Herman kepada wartawan, Selasa (13/7).

Gubernur Ganjar Tunda Sekolah Tatap Muka Tahun Depan
Indonesia
Gubernur Ganjar Tunda Sekolah Tatap Muka Tahun Depan

Penundaan tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Nomor 445/0017480 yang ditujukan bupati dan wali kota se-Jateng.

Berkas Kasus Mafia Tanah yang Tipu Eks Menlu Dilimpahkan ke Jaksa
Indonesia
Berkas Kasus Mafia Tanah yang Tipu Eks Menlu Dilimpahkan ke Jaksa

Pelimpahan berkas perkara kasus tersebut dilakukan pada 12 Maret 2021