Pemerintah Siapkan Logistik Vaksinasi COVID-19 Lab Vaksin Bio Farma. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pemerintah masih menunggu hasil uji klinis fase tiga terhadap kandidat-kandidat vaksin COVID-19 yang kini tengah dikembangkan. Pemerintah ingin memastikan keamanan efek samping dan rentan dosis aman yang akan digunakan kepada manusia.

"Pemerintah masih menunggu hasil uji klinis," ujar Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Kamis (29/10).

Wiku mengatakan nantinya dokumen hasil uji klinis akan ditransfer ke BPOM untuk diperiksa. Pemerintah menekankan pengembangan vaksin dilakukan dengan hati-hati dan tidak terburu-buru dan tetap berpedoman pada standar kesehatan.

Baca Juga:

Di Awal November, Solo Mulai Uji Coba Masuk Sekolah

Dia menekankan, setelah uji klinis berhasil sesuai standar kesehatan, maka nanti BPOM baru bisa mengeluarkan izin untuk dapat digunakan. Saat ini, kesiapan vaksinasi dari segi logistik sudah mencapai 97 persen.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Wiku mengatakan jumlah tenaga kesehatan, seperti dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan yang disiapkan dalam program vaksinasi sebanyak 739.722 orang. Serta vaksinator di puskesmas maupun rumah sakit sebanyak 23.145 orang dengan rasio 1 berbanding 20 di seluruh Indonesi.

Wiku
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. (Foto: setkab.go.id)

Setelah uji klinis fase 3 selesai, hasilnya akan dikirim ke BPOM untuk dianalisa. Jika dianggap sudah sesuai dengan standar kesehatan, BPOM baru bisa mengeluarkan izin penggunaan vaksin tersebut.

"Setelah uji klinis memberikan hasil yang sesuai dengan standar kesehatan, maka BPOM baru bisa mengeluarkan emergency use authorization atau izin untuk dapat digunakan," terang Wiku.

Rencananya, akan ada 9,1 juta vaksin impor asal China; Sinovac, Sinopharm, dan CanSino, dikirim ke Indonesia secara bertahap hingga akhir 2020 setelah lolos uji klinis. Jadwal penyuntikan yang seharusnya dimulai pertengahan November 2020 akan molor dari jadwal karena BPOM butuh waktu untuk mengeluarkan izin penggunaan darurat. (Knu)

Baca Juga:

Corona Tak Kenal Libur Panjang, Jumlah Kematian akibat COVID-19 Terus Meningkat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Ruhut Sitompul Ditunjuk Jadi Anggota BPIP Geser Posisi Mahfud MD
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ruhut Sitompul Ditunjuk Jadi Anggota BPIP Geser Posisi Mahfud MD

"Jadwal Pelantikan akan dilaksanakan pada Senin 08 Juni 2020. Kiamat makin dekat.”

 Para Pendukung Prabowo-Sandi Bakal Sambut Kebebasan Ahmad Dhani
Indonesia
Para Pendukung Prabowo-Sandi Bakal Sambut Kebebasan Ahmad Dhani

"Ini antusias teman-temannya yang rindu begitu tinggi. Mereka pada mau ikut ngantar, ikut hadir. Karena jumlahnya ratusan orang kita bikin surat pemberitahuan ke Polda buat konvoi," jelas Lieus.

ICW Minta Dewas KPK Usut Penggunaan Helikopter Mewah Firli
Indonesia
ICW Minta Dewas KPK Usut Penggunaan Helikopter Mewah Firli

Sedari awal memang ICW sudah berpandangan bahwa Komjen Firli Bahuri tidak tepat menduduki jabatan sebagai Ketua KPK

Jokowi Pastikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Rampung Tahun 2021
Indonesia
Jokowi Pastikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Rampung Tahun 2021

Presiden Joko Widodo optimistis pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung rampung 2021.

 Muncul Kerajaan Baru 'King of The King' di Tangerang, Polisi Lakukan Penyelidikan
Indonesia
Muncul Kerajaan Baru 'King of The King' di Tangerang, Polisi Lakukan Penyelidikan

Sugeng menyebut jika dia dijanjikan keuntungan oleh seorang bernama Syrus Manggu Nata yang namanya juga terpampang dalam baliho tersebut.

DPRD DKI: Polisi Jangan Bertindak Represif
Indonesia
DPRD DKI: Polisi Jangan Bertindak Represif

DPRD menyayangkan sikap aparat kepolisian yang bertindak represif terhadap massa aksi unjuk rasa tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti
Indonesia
Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti

Pihak PDIP membawa barang bukti berupa print out media massa dan video aksi pembakaran bendera partai.

Gugus Tugas COVID-19 Bantah Surabaya PSBB Lagi
Indonesia
Gugus Tugas COVID-19 Bantah Surabaya PSBB Lagi

Penerapan protokol kesehatan itu tak hanya teori saja

Satpol PP dan Sat Linmas se-Indonesia Serbu Pariwisata di Mataram
Indonesia
Satpol PP dan Sat Linmas se-Indonesia Serbu Pariwisata di Mataram

Pemilihan Kota Mataram sebagai puncak pelaksanaan HUT Satpol-PP bukan tanpa alasan

DPR Dorong Kemenkes Sosialisasikan SOP Pemakaman Jenazah COVID-19
Indonesia
DPR Dorong Kemenkes Sosialisasikan SOP Pemakaman Jenazah COVID-19

"Ini diperlukan sehingga tidak menimbulkan kecemasan dan ketakutan dari masyarakat akan terjadi penularan jika jenazah dimakamkan di wilayah mereka," kata Puan