Pemerintah Siapkan Anggaran Pengadaan Vaksin Ilustrasi COVID-19 (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah menegaskan, sudah mengalokasikan belanja fiskal yang memadai untuk pengadaan dan peredaran vaksin COVID-19. Saat ini, vaksi COVID-19 sedang tahap uji klinis oleh BUMN Bio Farma.

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin memastikan, untuk tahun depan pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup. Pihaknya, sudah mepersiapkan, mengajukan, dan sudah anggarkan.

Ia mengatakan, selain belanja anggaran untuk vaksin, pemerintah telah menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk belanja stimulus dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dalam RAPBN 2021.

Baca Juga:

Ini Stimulus dan Insentif Demi Kelangsungan Bisnis Properti

Pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan pandemi COVID-19 dan PEN sebesar Rp695,2 triliun. Saat ini, semua dana stimulus ini, belum terserap optimal.

Ilustrasi pekerja
Ilustrasi pekerja. (Foto: Antara)

Pemerintah saat ini sedang memfinalisasi RAPBN 2021. Rencananya, pidato nota keuangan RAPBN 2021 akan dibacakan Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus 2020. Pemerintah telah mengusulkan defisit anggaran dalam RAPBN 2021 sebesar 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), untuk belanja program prioritas dan penanganan dampak COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

"Kita masih punya ruang yang cukup banyak untuk bisa memberikan stimulus fiskal mengganjal kelambatan ekonomi karena memang tidak adanya kontak fisik akibat pandemi ini,” ujarnya seperti dilansir kantor berita Antara.

Baca Juga:

PK Djoko Tjandra Dinilai Cacat Formil

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiongkok Izinkan Kembali Warga Asing Masuk
Dunia
Tiongkok Izinkan Kembali Warga Asing Masuk

Kebijakan penangguhan sementara warga negara asing memasuki Tiongkok, yang berlaku sejak 28 Maret 2020, akhirnya secara resmi dicabut.

Libur Long Weekend, Daop 3 Cirebon Operasikan 53 KA
Indonesia
Libur Long Weekend, Daop 3 Cirebon Operasikan 53 KA

PT KAI Daop 3 Cirebon mengoperasikan 53 KA ke berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Awal Pekan, Jumlah Pengguna KRL Tembus 175 Ribu Orang
Indonesia
Awal Pekan, Jumlah Pengguna KRL Tembus 175 Ribu Orang

Jumlah pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) mengalami lonjakan pada Senin (7/6) pagi.

Pemerintah Tiadakan Hari Libur Pada 24 Desember 2021
Indonesia
Pemerintah Tiadakan Hari Libur Pada 24 Desember 2021

Pemerintah melakukan perubahan dua hari libur nasional. Bahkan, juga meniadakan 1 hari cuti bersama tahun 2021. Kebijakan ini dilakukan usai melonjaknya kasus COVID-19 di Tanah Air.

Korupsi di PT DI, KPK Periksa Eks Wakil Menteri BUMN
Indonesia
Korupsi di PT DI, KPK Periksa Eks Wakil Menteri BUMN

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kabiro Hukum Kementerian BUMN

KPU Sleman Akan Buka TPS di Tempat Pengungsian
Indonesia
KPU Sleman Akan Buka TPS di Tempat Pengungsian

TPS ini bukanlah TPS baru, melainkan pindahan dari salah satu TPS Dusun Kalitengah Lor.

Dikabarkan Jadi Mensos Bersaing dengan Risma, FX Rudy: Nampaknya Enggak Lah
Indonesia
Dikabarkan Jadi Mensos Bersaing dengan Risma, FX Rudy: Nampaknya Enggak Lah

Selain Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, calon lain yang digadang-gadang menjadi Mensos yaitu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Anies Siapkan 5.200 Dosis Vaksin untuk Awak Media
Indonesia
Anies Siapkan 5.200 Dosis Vaksin untuk Awak Media

Orang nomor satu di Jakarta ini mengungkapkan, bahwa Pemprov DKI menyiapkan sebanyak 5.200 dosis vaksin bagi jurnalis yang meliput di wilayah ibu kota.

Pengusaha di Daerah Ingin Pemerintah Tanggung Biaya Vaksin Gotong Royong
Indonesia
Pengusaha di Daerah Ingin Pemerintah Tanggung Biaya Vaksin Gotong Royong

"Kami juga harus menstabilkan kembali neraca keuangan kami di masa pandemi," ujar etua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Apindo Kudus Bambang

Peraturan Resepsi Pernikahan hingga Nonton Bioskop di PSBB Transisi
Indonesia
Peraturan Resepsi Pernikahan hingga Nonton Bioskop di PSBB Transisi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbolehkan acara akad nikah dan upacara pernikahan di dalam gedung selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.