Pemerintah Siap Antisipasi Ancaman Terorisme Jelang Pilpres 2019 Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan pentingnnya penerapan program bela negara sebagai salah satu cara untuk menghindarkan diri dari tindakan terorisme dan radikalisme. (ANTARA FOTO/Aprill

MerahPutih.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah siap mengantisipasi beragam ancaman keamanan termasuk aksi terorisme menjelang, selama, dan setelah Pemilu Presiden 2019.

"Potensi ancaman terorisme pasti ada, dan itu yang kita waspadai, antisipasi, jangan lengah," kata Menhan Ryamizard, usai melakukan kunjungan kerja ke Filipina, Sabtu (11/8).

Ryamizard mengatakan sebagaimana dilansir Antara, antisipasi dan pencegahan yang efektif harus dilakukan oleh semua pihak, melibatkan seluruh instansi termasuk rakyat.

Menhan Ryamizard dan Komandan Marinir
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kanan) didampingi Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono (kiri). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

"Tidak mungkin hanya aparat keamanan saja, semua harus terlibat semua instansi dan rakyat," ujarnya menegaskan ancaman terorisme itu nyata.

"Maka perlu kerja sama semua pihak untuk mengantisipasi dan mengatasinya. Di dalam negeri kita harus solid, bersatu. Dengan luar negeri, kita harus menjalin kerja sama yang baik dengan semua negara untuk memberantas terorisme. Kita tidak bisa sendiri-sendiri," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu pula.

Apalagi pemerintah telah mencatat puluhan teroris asing (foreign terrorist fighters/FTF) yaitu orang Indonesia yang kembali ke Indonesia dari Suriah dan Irak, katanya lagi.

Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan 500-an lebih milisi ISIS asal Indonesia telah kembali ke Tanah Air.

Napi kasus terorisme keluar dari rutan Brimob saat menyerahkan diri di Rutan cabang Salemba, Mako Brimob, Kelapa Dua, Jakarta, Kamis (10/5). ANTARA FOTO

Selain itu, kata Menhan, geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra, sangat terbuka untuk aksi-aksi terorisme. "Karena itu perlu kerja sama baik di dalam maupun dengan negara-negara lain, termasuk Filipina," ujar Ryamizard pula.

Selain kerja sama global, Pemerintah Indonesia mengelaborasi pendekatan lunak dan keras. Pendekatan lunak adalah langkah pencegahan melalui berbagai kegiatan kontra-radikalisasi dan deradikalisasi. Pendekatan keras ditempuh oleh BNPT bersama TNI dan Polri dengan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. (*)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH