Pemerintah Segera Lacak Aset Hasil Tindak Pidana yang Disimpan di Swiss Menkumham Yasonna Laoly dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2020) (ANTARA/ Ho-Kementerian Hukum dan HAM)

MerahPutih.com - Pemerintah akan mulai melacak aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly usai DPR menyetujui RUU Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss untuk menjadi UU dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7).

"Langkah selanjutnya tentu kami akan membentuk tim dan duduk bersama-sama dengan Bareskrim, Kejaksaan, KPK, serta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan asset tracing (pelacakan aset)," kata Yasonna dalam keterangannya, Selasa (14/7).

Baca Juga

KPK Sita Dokumen dari Kantor Bupati Labuhan Batu Utara

Yasonna menyatakan, dengan disahkannya perjanjian mutual legal assistance (MLA) dengan Swiss tersebut menjadi UU, pemerintah akan bekerja sama dengan otoritas Swiss untuk membuka dan meminta data-data yang ada. Ia menegaskan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss sebelum UU tentang MLA ini berlaku tetap bisa dilacak dan disita oleh Negara.

"Bagusnya, UU ini bersifat retroaktif. Jadi, seluruh kejahatan fiskal, pencucian uang, atau apa saja yang terjadi sebelum perjanjian ini bisa tetap kita lacak," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) bersama buronan pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa (kiri depan) di dalam pesawat dalam perjalanan dari Serbia menuju Indonesia, Rabu (8/7/2020). (ANTARA/HO-Kementerian Hukum dan HAM/pri.)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) bersama buronan pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa (kiri depan) di dalam pesawat dalam perjalanan dari Serbia menuju Indonesia, Rabu (8/7/2020). (ANTARA/HO-Kementerian Hukum dan HAM/pri.)

Yasonna juga menyampaikan pemerintah akan terus mencoba menjalin perjanjian MLA serupa dengan negara-negara lain sebagai upaya pemberantasan tindak pidana transnasional. Salah satunya dengan Serbia. Bahkan, kata Yasonna, Serbia sudah mengajukan draf perjanjian MLA dan ekstradisi. Rencananya draf tersebut akan dibahas kedua negara pada tahun depan.

"UU kali ini kan khusus antara Swiss dengan Indonesia. Sebelumnya, kita juga sudah mengikat perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dengan Rusia, Iran, dan sejumlah negara lain," ungkap Yasonna.

Adapun UU yang mengatur tentang MLA dengan Swiss ini merupakan buah dari upaya panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pembicaraan dirintis pada 2007 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden Konfederasi Swiss Micheline Calmy-Rey di Istana Negara, Jakarta. Ketika itu, Calmy-Rey sepakat dengan ide pemerintah Indonesia dan Swiss yang bekerja sama mengembalikan aset koruptor di negara tersebut.

Pembicaraan kembali dilakukan pada 2010 saat Presiden Konfederasi Swiss Doris Leuthard berkunjung ke Indonesia, namun lantas redup akibat berbagai hambatan, termasuk teknis pengembalian aset dan ketatnya aturan perbankan di Swiss. Diskusi kembali hidup di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan perundingan pertama pun digelar pada 28-30 April 2015 di Bali.

Delegasi Indonesia kala itu diketuai Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat yang kini menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada 30-31 Agustus 2017, digelar perundingan kedua di Bern, Swiss. Barulah pada 4 Februari 2019 Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter menandatangani perjanjian MLA Indonesia-Swiss dalam pertemuan di Bernerhof, Bern, Swiss.

Saat membacakan pendapat akhir Presiden atas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Indonesia dan Swiss pada Sidang Paripurna DPR, Yasonna menyebut pengesahan RUU itu menjadi UU akan meningkatkan efektivitas kerja sama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana fiskal.

Baca Juga

Jurnalis Foto Jadi Korban Pencurian di Gedung DPR, Kerugian Rp60 Juta

Apalagi, dalam perjanjian tersebut memuat fitur-fitur penting yang sesuai dengan tren kebutuhan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan tindak pidana yang dihadapi kedua negara.

"Penyelesaian kasus tindak pidana transnasional ini tidak mudah. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana dalam teritorial negara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional memerlukan kerja sama bilaterlal dan multilateral, khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan," tutup Yasonna. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mensos Juliari Diduga Catut Rp33 Ribu per Paket Bansos
Indonesia
Mensos Juliari Diduga Catut Rp33 Ribu per Paket Bansos

"Kalau berapa kira-kira gambarannya perpaket yang dikorup, dugaannya dari hitung-hitunganku adalah Rp28.000 ditambah Rp5.000 adalah Rp33.000," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman

4.100 Kamar Hotel Berbintang di Jakarta Sudah Dibuka untuk Tampung OTG
Indonesia
4.100 Kamar Hotel Berbintang di Jakarta Sudah Dibuka untuk Tampung OTG

Selain itu, ada ribuan tempat tidur yang disiapkan di provinsi lainnya

Puan Minta Pemerintah Lakukan Diplomasi Damai Selesaikan Konflik Intan Jaya
Indonesia
Puan Minta Pemerintah Lakukan Diplomasi Damai Selesaikan Konflik Intan Jaya

Pemerintah juga harus menaruh perhatian serius pada sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya

Orang Asing Pasangan Kawin Campur Diizinkan Masuk ke Indonesia
Indonesia
Orang Asing Pasangan Kawin Campur Diizinkan Masuk ke Indonesia

Mereka pasangan kawin campur yang ingin datang ke Indonesia harus mengajukan permohonan visa tinggal terbatas (VITAS) penyatuan keluarga melalui website visa-online.imigrasi.go.id.

KPAI Protes Zona Kuning Diizinkan Sekolah Tatap Muka
Indonesia
KPAI Protes Zona Kuning Diizinkan Sekolah Tatap Muka

Anak-anak yang telah terinfeksi juga berpotensi menularkan COVID-19 kepada nenek atau kakek mereka, dengan kematian yang berpotensi akan meningkat terus dan penularan terus berjalan.

DPR: Program Organisasi Penggerak Kemendikbud tak Miliki Payung Hukum
Indonesia
DPR: Program Organisasi Penggerak Kemendikbud tak Miliki Payung Hukum

Dia menjelaskan, anggaran POP belum dibahas dan disetujui oleh DPR. Hal itu disebabkan masih menunggu pembahasan di Banggar DPR.

Di Tengah Perseteruan AHY dan Moeldoko, KPU Ungkap Ketua Umum Demokrat Sah
Indonesia
Di Tengah Perseteruan AHY dan Moeldoko, KPU Ungkap Ketua Umum Demokrat Sah

KPU tetap bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku dalam menyikapi konflik dalam Partai Demokrat.

Deputi Penindakan KPK Pasang Badan untuk Novel Baswedan
Indonesia
Deputi Penindakan KPK Pasang Badan untuk Novel Baswedan

Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto angkat bicara terkait pelaporan penyidik senior Novel Baswedan ke kepolisian.

Jabar Butuh 30 Ribu Tukang Suntik agar Vaksinasi COVID-19 Selesai 6 Bulan
Indonesia
Jabar Butuh 30 Ribu Tukang Suntik agar Vaksinasi COVID-19 Selesai 6 Bulan

Jawa Barat ingin mempercepat waktu vaksinasi COVID-19 menjadi lebih singkat, yakni 6-8 bulan.

Musim Tradisi Sadranan Bersamaan Wabah Corona, Harga Bunga Tabur di Solo Anjlok
Indonesia
Musim Tradisi Sadranan Bersamaan Wabah Corona, Harga Bunga Tabur di Solo Anjlok

Jumlah pembeli saat ini jauh berbeda dengan musim sadranan tahun lalu sebelum ada virus corona.