Pemerintah Segera Bangun Jalan Penunjang IKN Rp 265 Miliar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

MerahPutih.com - Jalan penunjang Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan segera diperbaiki.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang menegaskan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan atau peningkatan jalan menuju IKN Nusantara Rp 265 milir.

Baca Juga:

IKN Nusantara Dinilai Jauh dari Bencana Geologis

"Pemerintah pusat lakukan penanganan (preservasi) jalan menuju IKN Nusantara dari arah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun ini (2022)," ujarnya.

Proyek penanganan jalan Kementerian PUPR tersebut yakni, jalan simpang ITCI menuju simpang tiga Riko segmen I sekitar Rp 85,3 miliar, dan jalan simpang ITCI menuju simpang tiga Riko segmen II sekisar Rp 87,9 miliar. Kemudian Penanganan jalan simpang tiga Riko menuju bentang pendek Jembatan Pulau Balang dengan anggaran lebih kurang Rp 91 miliar.

Ia mengatakan, paling lambat akses jalan dari Kabupaten Penajam Paser Utara menuju IKN Indonesia baru bernama Nusantara tersebut rampung dan sudah bisa digunakan pada tahun depan (2023).

"Dengan adanya penanganan jalan itu diharapkan jalan rusak di Kelurahan Riko menuju IKN maupun Jembatan Pulau Balang dapat segera selesai dan dinikmati masyarakat," ucapnya.

Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Timur menurut dia, telah melakukan kontrak pekerjaan tiga proyek penanganan jalan penunjang IKN Nusantara tersebut.

Setelah dilakukan kontrak pekerjaan lanjut ia, BPJN Kalimantan Timur langsung melakukan persiapan pengerjaan di lapangan.

Penanganan jalan menuju IKN Nusantara dari Kabupaten Penajam Paser Utara mulai dilaksanakan (Antaranews/HO)
Penanganan jalan menuju IKN Nusantara dari Kabupaten Penajam Paser Utara mulai dilaksanakan (Antaranews/HO)

"Harapan kami, jalan rusak itu dapat segera dibenahi dan proses persiapan maupun pengerjaan bisa segera dikebut agar cepat selesai," kata Nicko Herlambang dikutip Antara.

Ia mengharapkan, pemerintah pusat memberikan tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur lainnya di daerah berjuluk "Benuo Taka" tersebut.

Pengamat infrastruktur dari The Housing and Urban Development (The HUD) Institute Yayat Supriatna menilai, anggaran APBN merupakan tulang punggung utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk tahun 2024.

"Anggaran APBN adalah tulang punggung utama IKN untuk tahun 2024," ujar Yayat.

Menurut dia, saat ini untuk percepatan hingga tahun 2024 sebagian besar fokus dari dana APBN, dan pekerjaan yang paling banyak berasal dari Kementerian PUPR terkait tentang infrastruktur jalan, pembangunan serta konstruksi utilitas air, dan sebagainya.

Hal ini dikarenakan kekuatan dari APBN itulah yang menjadi cikal bakal IKN dapat menarik perhatian dan minat dari para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Dengan standar infrastruktur yang berkualitas serta dengan pelayanan yang bagus, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi di IKN," kata Yayat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mencadangkan anggaran sebesar Rp27-30 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk keperluan pembangunan IKN Nusantara. (*)

Baca Juga:

Pembangunan IKN Nusantara Masuki Titik Krusial

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komika FF Diciduk Polisi
Indonesia
Komika FF Diciduk Polisi

Polisi menangkap FF atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tinjau Vaksinasi Pelajar, Kapolri Sesumbar Herd Immunity Terwujud di Agustus
Indonesia
Tinjau Vaksinasi Pelajar, Kapolri Sesumbar Herd Immunity Terwujud di Agustus

"Sehingga target kita akhir tahun paling tidak atau menjelang bulan Agustus, September, Herd Immunity segera bisa terwujud," kata Listyo

Tak Boleh Ikut Pemilu Jadi Alasan Megawati Bentuk PDIP
Indonesia
Tak Boleh Ikut Pemilu Jadi Alasan Megawati Bentuk PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan hari jadinya yang ke-49 tahun pada Senin (10/1).

Airlangga Dorong Penyelesaian Proyek Prioritas 3 Provinsi pada 2024
Indonesia
Airlangga Dorong Penyelesaian Proyek Prioritas 3 Provinsi pada 2024

“Perlu mendorong dukungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar proyek dapat diselesaikan pada tahun 2024," ucap Airlangga yang dikutip, Rabu (11/5).

Banting Mahasiswa, Bripka NP Dibui 21 Hari dan Penundaan Kenaikan Pangkat
Indonesia
Banting Mahasiswa, Bripka NP Dibui 21 Hari dan Penundaan Kenaikan Pangkat

Brigadir Kepala (Bripka) NP, anggota polri yang membanting mahasiswa saat demo di Tangerang

Pemerintah Daerah Didesak Data Rumah Terdampak Gempa Banten
Indonesia
Pemerintah Daerah Didesak Data Rumah Terdampak Gempa Banten

Selama di Pandeglang, Kepala BNPB juga mengecek kondisi rumah warga yang rusak akibat gempa

Menkominfo Dorong BAKTI Lebih Inovatif dan Produktif Lewat "Smart Office"
Indonesia
Menkominfo Dorong BAKTI Lebih Inovatif dan Produktif Lewat "Smart Office"

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informasi diharapkan bisa lebih inovatif dan produktif dengan smart office bersamaan dengan momentum kepindahannya ke kantor baru.

Kuasa Hukum Pelaku Dugaan Kekerasan Seksual JE Siapkan Bukti Bantahan
Indonesia
Kuasa Hukum Pelaku Dugaan Kekerasan Seksual JE Siapkan Bukti Bantahan

JE dilaporkan Komnas PA ke Polda Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2021 atas kasus dugaan kekerasan seksual, kekerasan fisik dan verbal, serta eksploitasi ekonomi terhadap puluhan anak di sekolah.

DPR Waspadai Calon Tak Layak Lolos Seleksi Anggota KPU-Bawaslu
Indonesia
DPR Waspadai Calon Tak Layak Lolos Seleksi Anggota KPU-Bawaslu

Tahapan tes calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera berlanjut.

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Presiden Jokowi
Indonesia
Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Presiden Jokowi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyerahkan rekomendasi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).