Pemerintah Sebut Sudah Ada 3 Juta Dosis Vaksin PMK di Indonesia dan Segera Disuntikkan Hewan ternak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com- Upaya menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk membuat masyarakat nyaman merayakan Idul Adha terus dilalukan.

Pemerintah sendiri sudah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Minggu (10/7).

Baca Juga:

Dana Desa Bisa Digunakan untuk Atasi Wabah PMK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah sudah mendorong Satgas Penanganan PMK untuk bekerja cepat menyuntikkan vaksin dan mengatur lalu lintas ternak.

"Ada tiga juta dosis vaksin di Indonesia dengan anggaran yang sudah disiapkan, sehingga vaksin yang sudah ada harus segera disuntikkan,” kata Airlangga dalam keterangannya, Selasa (5/7).

Pemerintah menyetujui pengadaan 29 juta dosis vaksin penyakit mulut dan kuku bagi hewan ternak pada tahun 2022 dengan menggunakan dana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Pertanian per 29 Juni 2022, PMK telah menyebar ke 19 provinsi dan 221 kabupaten/kota.

Jumlah kasus yang sakit sebanyak 289.430 ekor, sembuh 94.575 ekor, pemotongan bersyarat 2.940 ekor, kematian 1.722 ekor, dan yang sudah divaksinasi sebanyak 91.716 ekor.

Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) ini menambahkan, pemerintah juga sudah menerbitkan panduan penanganan wabah PMK dan kesiapan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022.

Baca Juga:

DPD RI Minta Pemerintah Gerak Cepat Tangani Wabah PMK Jelang Idul Adha

Inmendagri ini menginstruksikan para gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengendalian dan penanggulangan wabah PMK pada hewan ternak di wilayah masing-masing.

Selain itu, telah diterbitkan pula Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Wabah PMK (Foot and Mouth Disease), yang menetapkan 19 provinsi sebagai daerah wabah PMK.

Airlangga menegaskan, setiap ada perkembangan, akan diterbitkan keputusan menteri pertanian.

"Yang ditindaklanjuti dengan SE Kasatgas dan InMendagri untuk percepatan penanganan PMK, sebagaimana dilakukan dalam penanganan COVID-19,” ujarnya.

Terkait penggantian ternak yang terpapar PMK, akan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). Airlangga menegaskan, dalam permentan itu akan diatur secara detail kriteria ternak sapi yang bisa mendapatkan penggantian dari pemerintah maksimal sebesar Rp 10 juta.

Sebab, tidak semua sapi yang dimusnahkan akan mendapatkan penggantian. Jika ada sapi yang terpaksa dipotong namun dagingnya masih bisa dijual dengan protokol tertentu maka penggantian tidak diberikan atau hanya diberikan sebagian.

"Ini yang akan diregulasi oleh Kementerian Pertanian. Kita minta segera mungkin bisa keluar Permentannya," ucap Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini. (Knu)

Baca Juga:

Anies Pastikan Hewan Kurban Pasokan dari Luar Jakarta Aman dari PMK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setengah Juta Warga Alami Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Jabar Fokus Bangun Desa
Indonesia
Setengah Juta Warga Alami Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Jabar Fokus Bangun Desa

Ada lima kabupaten di Jabar yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa.

Harga Batu Bara Dunia Melesat, Pemerintah Diminta Perketat DMO
Indonesia
Harga Batu Bara Dunia Melesat, Pemerintah Diminta Perketat DMO

"Hal ini kurang adil dan mendorong pengusaha untuk memilih tidak melakukan kontrak dengan PLN," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini dalam keterangan tertulis, Kamis (4/8).

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Indonesia di Bawah 22 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Indonesia di Bawah 22 Ribu

Hingga Kamis (10/3) pukul 12.00 WIB tercatat, ada penambahan 21.311 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir.

Jokowi Puji Anggota Dewan yang Terhormat, Bersama Sukses Golkan Omnibus Law
Indonesia
Jokowi Puji Anggota Dewan yang Terhormat, Bersama Sukses Golkan Omnibus Law

Menjadi pilar utama reformasi struktural di Indonesia.

Kasus COVID-19 Melonjak, PSI Minta Anies Pertimbangkan PTM 100 Persen
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, PSI Minta Anies Pertimbangkan PTM 100 Persen

PSI meminta Anies Baswedan untuk mempertimbangkan ulang PTM 100 persen seiring melonjaknya kasus COVID-19 di ibu kota.

SBY Suarakan Perdamaian, Minta Masyarakat Internasional Dukung Gencatan Senjata Rusia dan Ukraina
Indonesia
SBY Suarakan Perdamaian, Minta Masyarakat Internasional Dukung Gencatan Senjata Rusia dan Ukraina

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyuarakan gencatan senjata atau penghentian serangan. Tujuannya untuk bantuan kemanusiaan terkait perang Rusia dan Ukraina.

UMKM Pemenang Tender Bisa Dapat Kredit Fintech Lewat Panon Jabar
Indonesia
UMKM Pemenang Tender Bisa Dapat Kredit Fintech Lewat Panon Jabar

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat sendiri telah memasukkan tiga perusahaan finansial teknologi (fintech) ke dalam daftar mitra dalam pengadaan barang dan jasa.

Tiga Wilayah DKI Jadi Target Kawasan Rendah Emisi
Indonesia
Tiga Wilayah DKI Jadi Target Kawasan Rendah Emisi

Sebagai tahap lanjutnya itu akan ada transport hub, MRT

Natal dan Tahun Baru, Penumpang KRL Wajib Gunakan Masker Ganda
Indonesia
Natal dan Tahun Baru, Penumpang KRL Wajib Gunakan Masker Ganda

Tren volume pengguna Kerta Rel Listrik (KRL) dalam beberapa pekan terakhir ini menunjukkan kenaikan.

Usut Dugaan Korupsi di Tabanan, KPK Panggil Eks Pejabat Kemenkeu
Indonesia
Usut Dugaan Korupsi di Tabanan, KPK Panggil Eks Pejabat Kemenkeu

Dalam mengusut kasus itu, tim penyidik memanggil mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso Teguh Widodo, Senin (13/12).