Dokumentasi aktivis pada Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). ANTARA FOTO/Andreas Atmoko MerahPutih.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian memastikan, sekira 690 mantan warga negara Indonesia (WNI) bekas anggota ISIS masih berada di Suriah.
Menurut Donny, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan tidak akan mengembalikan ratusan eks WNI tersebut ke Indonesia.
Baca Juga:
Ini Risiko Setelah Pemerintah Nyatakan Tolak Pulangkan Ratusan Eks ISIS dari Suriah
"Jadi semua masih ada di sana. Kita tahu bahwa yang kita sebut mantan kombatan itu ada di Suriah, di kamp di sana ya," kata Donny saat menghadiri diskusi Polemik MNCTrijaya bertajuk "WNI ISIS Dipulangkan atau Dilupakan?", di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).
Donny menjelaskan, alasan Presiden Jokowi tidak memulangkan ratusan eks WNI tersebut karena mereka sudah memilih meninggalkan ideologi NKRI yakni Pancasila dan kemudian memilih bergabung dengan ISIS.
Baca Juga:
Pulangkan Kombatan ISIS dari Suriah Bangkitkan Kelompok Teroris di Indonesia
"Presiden sudah mengambil keputusan tidak dipulangkan. Karena mereka sudah memilih itu menjadi foreign fighter tentu saja melakukan pilihan ideologis yang dilakukan secara militan," kata Donny.
"Jadi riset menujukkan bahwa foreign fighter ini tidak datang dari negara dengan pendapatan rendah, artinya bukan karena situasi sosial, tetapi karena militansi dan ideologis. Ketika ideologi ini kembali ke Indonesia akan membahayakan," sambungnya. (Knu)
Baca Juga:
WNI Kombatan ISIS Ditolak, Pasutri Asal Solo Minta Pemerintah Pulangkan Anaknya dari Suriah
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polresta Surakarta Bentuk Kampung Siaga COVID-19 di Dekat Rumah Jokowi
Pembentukan Kampung Siaga COVID-19 bertujuan untuk memberikan edukasi pada warga dalam mencegah virus corona
Penumpukan Penumpang di Bandara Soetta Gegara Kebijakan Menhub Longgarkan Transportasi
Masyarakat jadi mengartikan boleh bepergian seenaknya asal memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
Gerindra Sarankan Anies tak Penuhi Panggilan DPR Terkait Revitalisasi TIM
"Ga usah gubernur lah yang jawab siapa kek, ngapain gubernur jawab," kata M. Taufik
Pemprov DKI Minta Perusahaan tak PHK Pegawai yang Terpapar Corona
Perusahaan juga harus membayar hak-hak pegawai sesuai ketentuan bagi mereka yang terkena COVID-19
Luhut Sebut Indonesia Negara Tujuan Investasi Nomor 4 Dunia
Indonesia memiliki aturan untuk negara-negara yang ingin berinvestasi di Indonesia
Kelompok Buruh Desak Klaster Ketenagakerjaan Dihapus
Tawaran tertinggi (call) dari serikat buruh itu adalah dihapusnya klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).
3000 Polisi Amankan Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dan HIP
"Kedua massa itu kita akan pisahkan baik sebelah kiri dari DPR MPR maupun sebelah kanan dari Mandala Wanabakti," ujar Sambodo kepada wartawan, Kamis, 16 Juli 2020.
Pembukaan Sekolah Saat Pandemi, PKS: Jangan Jadikan Anak-Anak Kelinci Percobaan
"Saya keberatan jika anak-anak seperti dijadikan kelinci percobaan untuk menguji kebijakan pemerintah. Atas nama kecintaan, kepedulian dan keberpihakan terhadap masa depan generasi bangsa, saya minta tunda
Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk Hadapi Virus Corona
Moeldoko mengakui bahwa penyebaran virus corona telah berdampak pada pelemahan beberapa sektor termasuk pariwisata nasional.
Teriakan 'Dasar Nasi Bungkus' Menggema di Balaikota, Massa Kontra Anies Dilempar Botol
Polisi mengiimbau antara massa yang berada di luar dengan di dalam tak saling ketemu
