Pemerintah Salurkan Bantuan Subsidi Upah bagi Tenaga Pendidik Non-PNS Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di SMP Negeri 7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (16/11). Foto: Antara/BayuPratama S

MerahPutih.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan subsidi upah bagi 2 juta tenaga pendidik non-PNS pada tahun ini.

Nantinya, bantuan tersebut diberikan secara bertahap sampai akhir November 2020, dengan total anggaran lebih dari Rp3,6 triliun.

Baca Juga

Pintek Gandeng Pusdatin Kemendikbud dan DUGI Dorong Literasi Digital

“Bantuan subsidi upah untuk membantu para ujung tombak pendidikan yang telah berjasa membantu pendidikan anak-anak kita,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/11)

Ia berharap bantuan subsidi upah tersebut dapat melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para tenaga pendidik mulai dosen, guru, kepala sekolah, tenaga pengelola laboratorium, hingga tenaga administrasi non-PNS.

Subsidi upah ini akan disalurkan kepada 162.000 dosen Perguruan Tinggi Negeri dan swasta, 1,6 juta guru dan pendidik negeri dan swasta, dan 237.000 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Simulasi belajar tatap muka. (Foto: Antara).
Simulasi belajar tatap muka. (Foto: Antara).

Lebih lanjut, calon penerima subsidi upah ini harus memenuhi sejumlah syarat antara lain warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, berstatus non-PNS, tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja, dan bukan penerima Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan pandemi COVID-19 merupakan bencana luar biasa dan berdampak terhadap perekonomian dan juga pendidikan.

“Khusus pendidikan, pembelajaran tiba-tiba harus dilakukan secara daring. Oleh sebab itu, kita keluarkan langkah-langkah membantu. Kemudian kita lihat guru-guru non-PNS. Mereka banyak yang pendapatannya di bawah Rp5 juta. Maka, pemerintah keluarkan BSU (Bantuan Subsidi Upah) bagi mereka,” pungkasnya. (*)

Baca Juga

Pintek Instant Tawarkan Solusi Dana Pendidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengacara Juliari Tuduh Matheus Lempar Tanggungjawab Soal Fee Bansos
Indonesia
Pengacara Juliari Tuduh Matheus Lempar Tanggungjawab Soal Fee Bansos

Kubu Juliari tak menginginkan keterangan tunggal Matheus Joko dipercaya di persidangan.

Wali Kota Bandung Perintahkan Penyekatan Pemudik Dilakukan Secara Humanis
Indonesia
Wali Kota Bandung Perintahkan Penyekatan Pemudik Dilakukan Secara Humanis

Masyarakat Kota Bandung untuk lebih bijak beraktivitas. Mengingat potensi transmisi virus corona kini tengah meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat.

Jokowi Bandingkan Pemberantasan Korupsi Antara KPK, Polisi dan Kejaksaan
Indonesia
Jokowi Bandingkan Pemberantasan Korupsi Antara KPK, Polisi dan Kejaksaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan pada Jokowi, telah menerbitkan 109 surat perintah penyidikan sepanjang 2021. Dengan angka itu, lembaga antirasuah menetapkan sebanyak 121 tersangka.

8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat
Indonesia
8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat

Peningkatan kebutuhan penanganan COVID-19 akan dibiayai dari realokasi belanja beberapa Kementerian/Lembaga.

Zona Merah di Jakarta Pusat Menurun, Kini Tinggal 13 Wilayah
Indonesia
Zona Merah di Jakarta Pusat Menurun, Kini Tinggal 13 Wilayah

Kondisi kasus COVID-19 di wilayah Jakarta Pusat mengalami perkembangan baik. Zona merah di kawasan tersebut menurun, dari 16 kawasan saat ini tinggal 13.

[HOAKS atau FAKTA]: Penemu Vaksin BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penemu Vaksin BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan

Akun Twitter dengan nama pengguna “AnonCitizenUK” mengunggah sebuah video wawancara CEO BioNTech, Ugur Sahin.

Anies Copot Prasetia Budi, Terkait Rentetan Kecelakaan TransJakarta?
Indonesia
Anies Copot Prasetia Budi, Terkait Rentetan Kecelakaan TransJakarta?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Operasional PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang diisi oleh Prasetia Budi.

PSI: Dispora Membayar Commitment Fee Formula E ke Siapa?
Indonesia
PSI: Dispora Membayar Commitment Fee Formula E ke Siapa?

Cukup satu lembar itu saja, tidak harus 600 halaman

7 Pegawai Termasuk Novel Laporkan Alexander Marwata ke Dewas KPK
Indonesia
7 Pegawai Termasuk Novel Laporkan Alexander Marwata ke Dewas KPK

Rasamala, pernyataan 'warnanya sudah merah dan tidak bisa dilakukan pembinaan' yang disematkan telah merugikan 51 orang pegawai KPK tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

Penurunan Level PPKM Jawa-Bali Dinilai Momentum Bangkitkan Ekonomi
Indonesia
Penurunan Level PPKM Jawa-Bali Dinilai Momentum Bangkitkan Ekonomi

Penurunan level sejumlah daerah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menuai apresiasi.