Pemerintah Saling Jegal, Posisi Indonesia Jadi Paling Buruk Din Syamsuddin. (MP/Fadhli)

Merahputih.com - Pemerintah Pusat perlu legawa dan berbesar hati dengan adanya upaya dari pemerintah daerah yang berusaha mengatasi penularan Virus Corona dengan ketat, apalagi di ibu kota negara.

"Kalau Pemerintah Indonesia tidak bersungguh-sungguh menanggulangi COVID, tidak kompak dan saling jegal, tidak mustahil posisi Indonesia menjadi paling buruk," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, Senin (14/9).

Baca Juga:

PSBB Total di DKI, Warga Jakarta Dilarang Keras Kumpul Lebih dari 5 Orang

Sebab, Indonesia sekarang sudah pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan COVID. "Dan, Warga Negara Indonesia akan ditolak di semua negara. Sekarang sudah di hampir 70 negara di dunia," ungkap Din.

Kebijakan Pemprov tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi sendiri bahqa Pemerintah harus mengutamakan penanggulangan kesehatan dari pada ekonomi.

Ia menyebut, sudah terbukti, masa transisi dengan pelonggaran PSBB dan roda perekonomian digerakkan, seperti pembukaan perkantoran, pusat perdagangan, pusat keramaian, termasuk sekolah.

"Ternyata mendorong terciptanya kluster baru penularan virus di perkantoran dan pusat perdagangan," tutup mantan Ketua PP Muhammadiyah ini.

Polda Metro Jaya menggelar kegiatan patroli berskala besar sebagai langkah antisipasi pencegahan corona. ANTARA/Polda Metro Jaya

Seperti diketahui, Pemerintah provinsi DKI Jakarta menerbitkan aturan baru untuk menekan penularan COVID-19 di Jakarta. Meski bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat, Anies tak membuat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seketat awal masa pandemi.

Padahal, Anies awalnya mewacanakan mulai 14 September besok, PSBB akan diperketat lebih daripada ketika masa PSBB transisi. Namun ternyata dalam aturan barunya yang juga akan berlaku besok, Anies tetap melakukan sejumlah pelonggaran.

Aturan baru penerapan PSBB ini tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2020 yang diterbitkan hari ini. Aturan ini merevisi Pergub nomor 33 tentang pelaksanaan PSBB yang sempat diberlakukan di masa awal pandemi sejak 10 April sampai bulan Juni.

"Kita memasuki fase pembatasan yang berbeda dari masa transisi kemarin," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (13/9).

"Prinsipnya dalam masa PSBB yang berlaku di Jakarta sejak tanggal 10 April dan sampai sekarang masih berstatus PSBB," tambahnya.

Baca Juga:

Jelang PSBB Total Jakarta, Tambahan Kasus COVID Capai 3.636

Dalam aturan ini, Anies hanya mengizinkan 11 sektor yang dianggap penting untuk beroperasi, sama seperti aturan PSBB awal pandemi. Namun kali ini bedanya, selain 11 sektor itu, perkantoran boleh dibuka dengan syarat maksimal kapasitas 25 persen.

"Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja harus bisa membatasi paling banyak 25 persen pegawai berada dalam tempat kerja dalam waktu bersamaan," kata Anies. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Sediakan Wisata 'Seks' Halal, Komplotan Mucikari Internasional di Puncak Ditangkap
Indonesia
Sediakan Wisata 'Seks' Halal, Komplotan Mucikari Internasional di Puncak Ditangkap

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdi Sambo, modus yang dilakukan yakni melalui booking out, kawin kontrak dan short time.

 Pimpinan DPRD DKI Jakarta Setuju KRL Jabodetabek Dihentikan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Jakarta Setuju KRL Jabodetabek Dihentikan

"Saya kira untuk penghentian (KRL Jabodetabek), pengurangan penyebaran mestinya harus dilakukan," kata Taufik usai membagikan sembako kepada warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Kamis (17/4).

Kapolda Metro Akui Corona 'Musuh' yang Tak Mudah Dikalahkan
Indonesia
Kapolda Metro Akui Corona 'Musuh' yang Tak Mudah Dikalahkan

Nana menyebutkan dalam menghadapi wabah tersebut tidaklah mudah karena corona yang telah menjadi wabah dunia merupakan virus yang tidak terlihat. Beda halnya dengan berbagai kasus kejahatan yang kerap ditangani polisi.

Kabur dari Lapas Tangerang, Napi asal Tiongkok Diburu sampai Hutan Belantara
Indonesia
Kabur dari Lapas Tangerang, Napi asal Tiongkok Diburu sampai Hutan Belantara

WN Tiongkok itu diyakini masih bersembunyi di kawasan Hutan Tenjo, Kabupaten Bogor.

Respon MA Tanggapi Kritik KPK Soal Korting Hukuman Koruptor
Indonesia
Respon MA Tanggapi Kritik KPK Soal Korting Hukuman Koruptor

Kepala Biro Hukum dan Hubungan MA Abdullah menegaskan, majelis hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapapun.

Ketua DPRD DKI Batal Lapor Guru Sukirno ke Polisi
Indonesia
Ketua DPRD DKI Batal Lapor Guru Sukirno ke Polisi

"Saya dengan legowo pak, saya juga manusia saya orang jawa (tak jadi laporin guru Sukirno ke polisi)," ungkap Prasetyo

Wagub DKI Larang Warga yang Punya Rumah Sempit Isolasi Mandiri
Indonesia
Wagub DKI Larang Warga yang Punya Rumah Sempit Isolasi Mandiri

Dengan kata lain, sambung Riza, pasien gejala ringan yang tempat tinggalnya sempit dan berada di pemukiman padat penduduk tidak diperkenankan melakukan isolasi mandiri di rumah.

Tragis, Danramil Cimanggung dan Warga Tewas Terkena Longsor Susulan di Sumedang
Indonesia
Tragis, Danramil Cimanggung dan Warga Tewas Terkena Longsor Susulan di Sumedang

Longsor di Desa Cuhanjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, menyebabkan 11 orang tewas.

Ruko di Cideng Ambruk, Arus Lalu Lintas Dialihkan
Indonesia
Ruko di Cideng Ambruk, Arus Lalu Lintas Dialihkan

"Ambruknya begitu cepat," kata Betty

Sah! Di Pengujung 2020, FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang
Indonesia
Sah! Di Pengujung 2020, FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang

Salah satu alasannya yakni FPI melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas.