Pemerintah Putuskan Revisi UU ITE, Mahfud: Hilangkan Pasal Karet Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Pemerintah memutuskan melakukan revisi terbatas terhadap pasal-pasal karet di UU ITE. Salah satu substansi yang bakal diperjelas adalah mengenai pidana bagi penyebar ujaran kebencian dengan maksud diketahui umum.

Menko Polhukam, Mahfud MD mencontohkan seseorang yang curhat kepada anaknya karena tak mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit. Jika curhatan itu hanya ditujukan ke anaknya, ancaman pidana tak bisa diterapkan.

Baca Juga

Walau tak Masuk Proglenas, DPR Tetap Dukung Usul Revisi UU ITE

"Kalau melapor, saya di rumah sakit diperlakukan tidak baik, melapor ke anaknya, kan ya nggak apa-apa. Tidak bisa dihukum kayak gitu," ujar Mahfud kepada wartawan, Selasa (8/6).

Selain ujaran kebencian, ada sejumlah substansi lain yang bakal diperjelas di UU ITE. Revisi UU ITE juga, kata Mahfud, untuk menjawab sorotan terhadap pasal-pasal karet yang dianggap diskriminatif.

"Jadi kita tidak memperluas UU itu tapi UU-nya itu hanya direvisi agar pasal-pasal karetnya itu yang dianggap menimbulkan diskriminasi atau kriminalisasi itu hilang," imbuh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

UU ITE. (Foto: https://www.theindonesianinstitute.com)

Mahfud mengatakan, atas arahan Presiden, tim melakukan kajian dan hasilnya ada empat pasal yang akan direvisi. Adapun pasal yang akan direvisi adalah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36, ditambah 1 Pasal 45C UU ITE.

Mahfud mengatakan UU ITE tidak akan dihapuskan, melainkan hanya direvisi agar pasal-pasal karet hilang.

"Undang-undangnya itu hanya direvisi agar pasal-pasal karetnya itu yang dianggap menimbulkan diskriminasi atau kriminalisasi itu hilang," kata Mahfud.

Hal ini sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Kemudian akan diajukan proses legislasi ke DPR. Kajian tersebut berdasarkan pembahasan dengan berbagai pihak.

Berikut pasal yang akan direvisi:

Pasal 27(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 36Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

BAB XIKETENTUAN PIDANA

Pasal 45(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (Knu)

Baca Juga

Penyebar Hoaks Jaksa Rizieq Terima Suap Tak Perlu Dijerat UU ITE, Cukup Klarifikasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Periksa Anggota Polisi dalam Kasus Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Periksa Anggota Polisi dalam Kasus Penembakan Laskar FPI

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM ) kembali memanggil pihak kepolisian.

Beredar 2 Informasi Pendidikan Formal Jaksa Agung, Pengamat Minta Ada Investigasi
Indonesia
Beredar 2 Informasi Pendidikan Formal Jaksa Agung, Pengamat Minta Ada Investigasi

Harus ada verifikasi secara sungguh sungguh kebenaran data yang bersangkutan bahkan jika nanti ada klarifikasi dari Burhanuddin pun tidak cukup, melainkan harus ada investigasi secara independen.

Babak Baru Kasus Penganiayaan Muhammad Kece, Polisi Bakal Gelar Prarekonstruksi
Indonesia
Babak Baru Kasus Penganiayaan Muhammad Kece, Polisi Bakal Gelar Prarekonstruksi

Polisi akan menggelar pra-rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap tersangka penistaan agama Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri.

Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa
Indonesia
Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa

Bareskrim Polri menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tindak pidana perbankan dengan tersangka Direktur Utama PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa.

Nama Greysia-Apriyani Diabadikan Menjadi Nama Gedung Olahraga
Indonesia
Nama Greysia-Apriyani Diabadikan Menjadi Nama Gedung Olahraga

Greysia Poli memiliki kenangan khusus saat mengikuti pelatihan di gedung PPOP tersebut

Selama PPKM Mikro, Pemerintah Gratiskan Swab Antigen
Indonesia
Selama PPKM Mikro, Pemerintah Gratiskan Swab Antigen

Gubernur akan menentukan wilayah mana saja yang akan masuk dalam penerapan kebijakan tersebut

Kabar Baik! BOR Kasus COVID-19 di Kota Tangerang Menurun
Indonesia
Kabar Baik! BOR Kasus COVID-19 di Kota Tangerang Menurun

Kabar baik ini harus disertai dengan peningkatan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Sampai 31 Agustus, 100 Juta Dosis Vaksin Berhasil Disuntikan
Indonesia
Sampai 31 Agustus, 100 Juta Dosis Vaksin Berhasil Disuntikan

Masyarakat tetap diimbau agar apapun jenis vaksinnya tidak usah khawatir

41 Persen Pasien COVID-19 di Bandung Berasal dari Luar Kota
Indonesia
41 Persen Pasien COVID-19 di Bandung Berasal dari Luar Kota

Dinas Kesehatan Kota Bandung menyatakan 41,04 persen pasien yang dirawat atau diisolasi di sejumlah fasilitas kesehatan merupakan warga dari luar kota.

RS Polri Miliki 31 Sampel DNA Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia