Pemerintah Putuskan Revisi UU ITE, Mahfud: Hilangkan Pasal Karet Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Pemerintah memutuskan melakukan revisi terbatas terhadap pasal-pasal karet di UU ITE. Salah satu substansi yang bakal diperjelas adalah mengenai pidana bagi penyebar ujaran kebencian dengan maksud diketahui umum.

Menko Polhukam, Mahfud MD mencontohkan seseorang yang curhat kepada anaknya karena tak mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit. Jika curhatan itu hanya ditujukan ke anaknya, ancaman pidana tak bisa diterapkan.

Baca Juga

Walau tak Masuk Proglenas, DPR Tetap Dukung Usul Revisi UU ITE

"Kalau melapor, saya di rumah sakit diperlakukan tidak baik, melapor ke anaknya, kan ya nggak apa-apa. Tidak bisa dihukum kayak gitu," ujar Mahfud kepada wartawan, Selasa (8/6).

Selain ujaran kebencian, ada sejumlah substansi lain yang bakal diperjelas di UU ITE. Revisi UU ITE juga, kata Mahfud, untuk menjawab sorotan terhadap pasal-pasal karet yang dianggap diskriminatif.

"Jadi kita tidak memperluas UU itu tapi UU-nya itu hanya direvisi agar pasal-pasal karetnya itu yang dianggap menimbulkan diskriminasi atau kriminalisasi itu hilang," imbuh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

UU ITE. (Foto: https://www.theindonesianinstitute.com)

Mahfud mengatakan, atas arahan Presiden, tim melakukan kajian dan hasilnya ada empat pasal yang akan direvisi. Adapun pasal yang akan direvisi adalah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36, ditambah 1 Pasal 45C UU ITE.

Mahfud mengatakan UU ITE tidak akan dihapuskan, melainkan hanya direvisi agar pasal-pasal karet hilang.

"Undang-undangnya itu hanya direvisi agar pasal-pasal karetnya itu yang dianggap menimbulkan diskriminasi atau kriminalisasi itu hilang," kata Mahfud.

Hal ini sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Kemudian akan diajukan proses legislasi ke DPR. Kajian tersebut berdasarkan pembahasan dengan berbagai pihak.

Berikut pasal yang akan direvisi:

Pasal 27(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 36Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

BAB XIKETENTUAN PIDANA

Pasal 45(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (Knu)

Baca Juga

Penyebar Hoaks Jaksa Rizieq Terima Suap Tak Perlu Dijerat UU ITE, Cukup Klarifikasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Kritik Rencana Kemenperin Soal RSNI untuk Masker Kain
Indonesia
DPR Kritik Rencana Kemenperin Soal RSNI untuk Masker Kain

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengkritik rencana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang tengah merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk masker dari kain.

Ketua PDIP Sumbar: Ranah Minang Adalah Bumi Pancasila
Indonesia
Ketua PDIP Sumbar: Ranah Minang Adalah Bumi Pancasila

Pernyataan Alex ini, terkait dengan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani yang sempat jadi kontroversi bagi masyarakat Minangkabau.

Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Makin Meningkat
Indonesia
Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Makin Meningkat

Pasien corona dengan gejala ringan hingga sedang bisa dipindahkan dari rumah sakit ke karantina terpusat di setiap daerah.

Pemprov DKI Buka Pelatihan Kerja Bagi Warga yang Kena PHK
Indonesia
Pemprov DKI Buka Pelatihan Kerja Bagi Warga yang Kena PHK

Jumlah pengangguran di ibu kota per Agustus 2020 sebanyak 572.780 orang atau 10,95 persen dari jumlah pekerja

Warga AS Terpilih Jadi Bupati, Bawaslu Sabu Raijua: Dia Lakukan Pembohongan Publik
Indonesia
Warga AS Terpilih Jadi Bupati, Bawaslu Sabu Raijua: Dia Lakukan Pembohongan Publik

Bawaslu Sabu Raijua menilai perbuatan yang dilakukan oleh bupati terpilih kabupaten itu Orient Riwu Kore adalah pembohongan publik.

KPK Kembali Sita Kebun Sawit Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi
Indonesia
KPK Kembali Sita Kebun Sawit Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi

KPK juga telah melakukan penyitaan lahan kebun sawit di kabupaten Padang Lawas

Mensos Juliari Diduga Catut Rp33 Ribu per Paket Bansos
Indonesia
Mensos Juliari Diduga Catut Rp33 Ribu per Paket Bansos

"Kalau berapa kira-kira gambarannya perpaket yang dikorup, dugaannya dari hitung-hitunganku adalah Rp28.000 ditambah Rp5.000 adalah Rp33.000," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman

Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Jalan di Jakarta Tergenang Air
Indonesia
Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Jalan di Jakarta Tergenang Air

Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta sejak Jumat (21/5) sore membuat sejumlah ruas jalan di beberapa wilayah tergenang air.

162 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Indonesia
162 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Angka itu meningkat 39,2 persen jika dibandingkan lalu lintas normal.

Video Eks Wakapolri Bakal Tindak Polisi yang Amankan Demo Ciptaker Viral, Ini Klarifikasi Mabes Polri
Indonesia
Video Eks Wakapolri Bakal Tindak Polisi yang Amankan Demo Ciptaker Viral, Ini Klarifikasi Mabes Polri

Dalam video itu seolah Syafruddin masih menjabat sebagai Wakapolri