Pemerintah Pusat Terutama Kementerian PU Harus Beri Perhatian Serius terkait Bencana Banjir Grobogan

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 21 Januari 2025
Pemerintah Pusat Terutama Kementerian PU Harus Beri Perhatian Serius terkait Bencana Banjir Grobogan

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana. (Dok. DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperhatikan bencana banjir yang melanda Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (21/1).

Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat, khususnya Kemen PU, melalui stakeholder terkait dalam pengelolaan sungai di wilayah tersebut.

Diketahui, banjir di Grobogan menerjang enam kecamatan, yakni Kecamatan Gubug, Kedungjati, Karangrayung, Purwodadi, Grobogan, dan Toroh.

"Banjir ini terjadi akibat curah hujan tinggi yang diperparah dengan luapan tiga sungai utama, yaitu Sungai Lusi, Serang, dan Tuntang," kata Danang kepada wartawan, Selasa.

Danang menekankan pentingnya koordinasi antar kepala daerah dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.

Baca juga:

8 Kereta Terdampak, KAI Kebut Normalisasi Rel Imbas Banjir Grobogan

Dia menambahkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dari hulu ke hilir perlu dilakukan. Menurutnya, kebijakan terkait DAS harus dirancang secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.

"Apa yang dilakukan di wilayah hulu pasti berdampak ke hilir, sehingga pengelolaan DAS harus dibahas bersama," tambahnya.

Danang juga mendorong percepatan pembuatan dan penerapan blueprint manajemen tata kelola DAS.

Dia meminta semua pihak yang berada di wilayah DAS, baik pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, hingga masyarakat, mematuhi cetak biru tersebut demi mengurangi risiko bencana banjir di masa mendatang.

"Kita butuh langkah konkret dan kebijakan yang bisa diimplementasikan segera agar masalah banjir ini tidak terus berulang," tegasnya.

Hingga saat ini, tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan upaya evakuasi dan penanganan di wilayah terdampak.

Baca juga:

11 Orang Meninggal Akibat Longsor dan Banjir Bandang di Pekalongan

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan pihak berwenang guna menghindari risiko yang lebih besar. (Pon)

#Banjir #Grobogan #DPR RI #Kementerian PU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan