Pemerintah Pusat Perketat Aktivitas Warga, Begini Reaksi Wagub DKI Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan keterangan kepada awak media terkait kebakaran Kantor Kejaksaan Agung RI, di Jakarta Selatan, Sabtu (22/8/2020) (ANTARA/Fianda SR)

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyambut baik langkah yang diambil pemerintah pusat melakukan pembatasan aktivitas masyarakat pada 11-25 Januari 2021 mendatang.

Menurut dia, kebijakan itu dilancarkan pemerintah pusat semata-mata untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 yang saat ini terus melonjak.

Baca Juga

COVID-19 Meningkat, Mobilitas Warga di Pulau Jawa dan Bali Dimonitor Secara Ketat

"Kami atas nama Pemprov DKI menyambut baik kebijakan yang diambil pemerintah pusat terkait adanya tambahan pengetatan," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/1).

Politikus Gerindra DKI ini pun mengatakan, jika aturan pengetatan yang bakal diterapkan pemerintah pusat bukan hal baru di ibu kota.

Pasalnya, kata dia, DKI sampai saat ini masih melakukan pembatasan aktivitas warga dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi.

"Tapi sejujurnya kami sendiri di Pemprov DKI juga sudah memberlakukan pengetatan PSBB transisi," ujarnya.

Riza menyebut, bila pihaknya tengah menggodok regulasi baru untuk kembali melakukan pengetatan aturan. Hal itu mau diambil karena melihat kondisi kasus corona di Jakarta yang meningkat.

Tapi, sebelum aturan baru itu rampung digodok ternyata pemerintah pusat lebih dulu mengumumkan pembatasan aktivitas di wilayah Jawa-Bali.

"Sejujurnya ini searah apa yang akan diambil oleh pak gubernur terkait menyikapi ke depan. Kemarin pak gubernur sudah memimpin, bahkan sudah mengarahkan intinya akan ada pengetatan di Jakarta," ungkap dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

Walaupun begitu, Riza mengaku, Pemprov DKI akan siap mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat ini.

"Mudah-mudahan setelah hari ini (diumumkan pembatasan aktivitas) ke depan tidak terjadi lagi," ungkapnya

Seperti diketahui, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial berskala mikro di wilayah Jawa dan Bali per 11 hingga 25 Januari 2021.

Pembatasan aktivitas tersebut menurut Airlangga sesuai dengan Undang-Undang (UU), yang telah dilengkapi dengan PP 21 tahun 2020.

"Pemerintah melihat rasio-rasio keterisian dari tempat tidur isolasi, kemudian ICU, pemerintah melihat kasus-kasus terkait dengan positivity rate atau kasus aktif di mana secara nasional kasus aktif sebesar 14,2 persen. Oleh karena itu pemerintah membuat kriteria terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat," kata Airlangga usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (6/1).

Berikut pembatasan yang dilakukan pemerintah pusat yakni:

1. Membatasi tempat kerja dengan WFH 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat.

2. Kegiatan belajar mengajar secara daring.

3. Sektor esensial beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas. Sektor esensial misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

4. Pembatasan terhadap jam bukan dari kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00. Kemudian makan minum di tempat maksimal 25 persen. Pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan.

5. Kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

6.Mengizinkan tempat ibadah melakukan pembatasan kapasitas 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

7. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.

8. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur. (Asp)

Baca Juga

Berikut Aturan Baru dalam PSBB Ketat Respons Lonjakan Angka COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Cegah Advokat Lucas ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Advokat Lucas ke Luar Negeri

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah advokat Lucas bepergian ke luar negeri.

Polda Metro Buka Layanan Lapor Pelanggaran Protokol Kesehatan via Medsos
Indonesia
Polda Metro Buka Layanan Lapor Pelanggaran Protokol Kesehatan via Medsos

Kapolda Polda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana membuka pengaduan terhadap pelanggar aturan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada masa PSBB.

Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Bakal Landa Berbagai Wilayah
Indonesia
Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Bakal Landa Berbagai Wilayah

Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang adalah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Papua Barat.

Tak Dijelaskan Penyebab Meninggal, Jaksa Fedrik Langsung Dimakamkan
Indonesia
Tak Dijelaskan Penyebab Meninggal, Jaksa Fedrik Langsung Dimakamkan

Almarhum yang bernama lengkap Robertino Fedrik Adhar Syaripuddin itu meninggal dunia pada pukul 11.00 WIB.

Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Bidik Pengusaha Rudy Hartono
Indonesia
Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Bidik Pengusaha Rudy Hartono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami keterlibatan pengusaha Rudy Hartono dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah oleh Pemprov DKI Jakarta di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur pada 2019.

Sikapi SK Penonaktifan, 75 Pegawai KPK Konsolidasi
Indonesia
Sikapi SK Penonaktifan, 75 Pegawai KPK Konsolidasi

"Pegawai KPK tentu akan melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan kami ambil berikutnya," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/5).

Jalur Bandara Macet Parah, Penumpang Diminta Jadwal Ulang Penerbangan
Indonesia
Jalur Bandara Macet Parah, Penumpang Diminta Jadwal Ulang Penerbangan

Maskapai yang telah mengkonfirmasi dapat dilakukannya rescheduled atau refund adalah Lion Air, Batik Air, Garuda Indonesia dan Citilink.

Densus 88 Tangkap Terduga Pengepul Duit Bohir Teroris JI
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Pengepul Duit Bohir Teroris JI

Dana yang dikumpulkan untuk biaya kelompok JI berangkat ke Suriah

Pemerintah Tak Mungkin Berbohong Soal Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Pemerintah Tak Mungkin Berbohong Soal Kebakaran Gedung Kejagung

Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya bahwa berkas-berkas perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung

Swasta Harus Berkontribusi Meningkatkan Ketahanan Iklim di Masa Pandemi
Indonesia
Swasta Harus Berkontribusi Meningkatkan Ketahanan Iklim di Masa Pandemi

Sektor swasta harus berkontribusi dalam mengatasi dampak perubahan iklim terutama di masa pandemi COVID-19 untuk mencapai ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.