Pemerintah Pusat Monitor Hitung Suara Pilkada Sumbawa Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja (Boyke Ledy Watra)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memonitor intensif setiap kegiatan penyelenggara pemilu dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal tersebut diungkapkan Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja lantaran adanya ketegangan perhitungan suara pada Pilkada Sumbawa, yang kini memasuki tahap final. Bagja mengimbau KPUD dan Bawaslu setempat bersikap profesional dan independen dalam melakukan rekapitulasi suara.

Pilkada Sumbawa sejatinya diikuti lima pasangan calon. Namun berdasarkan data Sirekap KPU sementara, pada Sabtu (12/12) sore, tercatat dua paslon yang bersaing ketat.

Baca Juga

Menang 5 Pilkada, PDIP Ubah Peta Politik di Sultra

Paslon nomor urut 5, Syarafuddin Jarot dan Mokhlis (Jarot-Mokhlis) sementara unggul dengan 25.0 persen. Adapun paslon Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany (Mo-Novi) menguntit dengan 24,5 persen.

Selisih perolehan suara yang sangat tipis untuk posisi pemenang Pilkada, dan ikut berlaganya adik Gubernur NTB Zulkiflimansyah ini, dikhawatirkan sejumlah pihak menimbulkan intervensi terhadap perhitungan suara.

“Kita akan mengawasi penuh itu. Jangan mudah diintervensi sama orang lain,” kata Rahmat kepada wartawan, Sabtu (12/12).

Mengenai laporan dugaan pelanggaran Pemilu di Sumbawa, Bagja juga memastikan pihaknya tetap memprosesnya. Bahkan ungkap Bagja, Bawaslu sudah mulai menyelidiki beberapa aduan, meski pencoblosan sudah berlangsung.

“Iya tetap diproses, bahkan atensi oleh Bawaslu Sumbawa. Adiknya Bang Zul kan? Jadi perhatian," katanya.

Senada dikatakan Komisioner KPU Hasyim Asyari yang juga menyoroti Pilkada Sumbawa. Menurut Hasyim jika ada laporan kesalahan data dalam rekapituliasi suara, maka keberatan atau laporan-laporan bisa langsung dikoreksi di KPU setempat dengan mekanisme yang ada.

KPU sendiri akan tetap melakukan pendampingan terhadap KPUD yang melaksanakan perhitungan dan rekapitulasi suara pilkada.

Pemantauan dilakukan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat KPU Kota dan Kabupaten yang menggelar Pilkada. “Istilahnya bukan pemantauan tapi supervisi dan monitoring,” ujarnya saat dihubungi Sabtu (12/12).

Tak hanya Bawaslu dan KPU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga turut memantau Pilkada serentak 2020 ini, termasuk di Sumbawa.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik menuturkan, sebagai dukungan pemerintah pusat, Kemendagri bahkan membentuk tim monitoring.

"Kita bergerak ke 32 provinsi, masing-masing provinsi ada yang personilnya 2 atau 3 orang, tugasnya adalah memastikan bahwasanya seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang disepakati bersama," jelas Akmal.

Baca Juga

Ketua DPD: Pelaksanaan Pilkada 2020 Berjalan Lancar

Akmal juga menegaskan, pihaknya memastikan petugas yang diterjunkan ke lapangan bersifat netral. Namun apabila ditemukan penyelenggara pilkada yang melakukan kecurangan, maka akan langsung ditindaknya.

“Tim melaksanakan tugasnya secara netral dan profesional, dan sekali lagi Dirjen Otda bertanggung jawab untuk memastikan apabila ada petugas yang tidak netral, kami akan melakukan klarifikasi dan investigasi terkait hal ini," imbuh Akmal. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dapat Arahan dari Anies, Pemkot Jakpus Percepat Vaksin Lansia
Indonesia
Dapat Arahan dari Anies, Pemkot Jakpus Percepat Vaksin Lansia

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat akan mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok lanjut usia (lansia) di wilayahnya.

429.231 Lembar Surat Suara Tiba di KPU Solo
Indonesia
429.231 Lembar Surat Suara Tiba di KPU Solo

Sebanyak 429.231 lembar surat suara untuk Pemilihan Wali Kota Solo pada 9 Desember telah tiba di kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/11).

Ahli Epidemiologi Minta Masyarakat Sulsel Waspadai Klaster Pilkada
Indonesia
Ahli Epidemiologi Minta Masyarakat Sulsel Waspadai Klaster Pilkada

Masyarakat harus diwaspai peningkatan kasus penularan COVID-19 usai pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang berlangsung di 12 daerah Sulawesi Selatan.

KPK Bakal Bantu Otoritas Inggris Usut Suap Garuda
Indonesia
KPK Bakal Bantu Otoritas Inggris Usut Suap Garuda

Dari investigasi yang dilakukan SFO tak tertutup kemungkinan terbukanya kerja sama antara KPK dan otoritas sejumlah negara lain, seperti Kanada atau Amerika Serikat.

Jokowi Sebar 300 Ribu Paket Obat COVID-19, Ini Isinya
Indonesia
Jokowi Sebar 300 Ribu Paket Obat COVID-19, Ini Isinya

Ada tiga jenis paket obat isolasi mandiri yang akan dibagikan untuk 7 hari.

Bentrokan 2 Kelompok Massa di Klaten, Polisi Tetapkan 17 Tersangka
Indonesia
Bentrokan 2 Kelompok Massa di Klaten, Polisi Tetapkan 17 Tersangka

"Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan dan diperkuat adanya keterangan saksi serta barang bukti," kata Ardiansyah

Ketua DPRD DKI Tolak Penjualan Saham PT Delta, PKS: Mau Merusak Generasi Muda
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tolak Penjualan Saham PT Delta, PKS: Mau Merusak Generasi Muda

"Jika saham ini menyumbang rusaknya generasi bangsa di masa yang akan datang, maka sudah selayaknya untuk dilepaskan segera," tegasnya.

Anies Diminta Segera Antisipasi Banjir Sebelum Musim Hujan
Indonesia
Anies Diminta Segera Antisipasi Banjir Sebelum Musim Hujan

Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar.

Aksi Brutal KKB Papua, Tembak Mati Lagi Seorang Guru
Indonesia
Aksi Brutal KKB Papua, Tembak Mati Lagi Seorang Guru

Mereka menembak mati seorang guru SMPN 1 Julukoma yang merupakan pendatang dari Toraja di rumahnya sendiri.

CDC AS Rekomendasikan Pangkas Karantina COVID-19 Jadi 10 hari
Dunia
CDC AS Rekomendasikan Pangkas Karantina COVID-19 Jadi 10 hari

Karantina 14 hari dapat menimbulkan beban ekonomi yang besar