Pemerintah Pilih Jalur Diplomasi Soal Natuna, DPR: Cukup Keras dan Pas Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Mapolda Metro Jaya (MPKanugraha)

Merahputih.com - Pemerintah dinilai sudah cukup keras merespon persoalan di perairan Natuna Utara yaitu melalui jalur diplomasi dan pengerahan armada di wilayah tersebut.

"Apa yang dilakukan Menlu melalui jalur diplomasi saya pikir sudah cukup keras dan sudah pas. Kemudian pengerahan armada untuk memperlihatkan kita juga keras dalam penegakan kedaulatan juga sudah pas," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1).

Baca Juga

Kapal Perang Tiongkok Masuk Perairan Natuna, Begini Reaksi Pemerintah Indonesia

Kini, yang harus dilakukan adalah komunikasi dan diplomasi yang intens untuk menyamakan persepsi terkait garis batas di perairan Natuna. Sehingga persoalan di wilayah tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Pergerakan Kapal Perang Republik (KRI) dengan kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar di Laut Natuna, Sabtu (4/1/2020). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.)
Pergerakan Kapal Perang Republik (KRI) dengan kapal Coast Guard Tiongkok terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar di Laut Natuna, Sabtu (4/1/2020). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.)

Komunikasi negosiasi melalui jalur diplomasi harus dilaksanakan karena tidak mungkin mengajak langsung perang terhadap China.

Baca Juga

Coast Guard Tiongkok Masuk Laut Natuna, TNI Siagakan Pasukan Tempur dan Tiga KRI

"Kepada pada para teman-teman terutama pengamat harus melihat posisi dengan pas, jangan memberikan komentar atau pendapat yang justru memperlemah semangat kebangsaan kita dalam rangka menegakkan kedaulatan di wilayah kita sendiri," beber Dasco. (*)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH