Pemerintah Pertimbangkan Polsek Tak Lagi Tangani Perkara Pidana Menko Polhukam Mahfud MD usulkan agar Polsek tak lagi tangani perkara pidana (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempertimbangkan agar Polsek tidak lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun lebih meningkatkan upaya pengayoman, menjaga keamanan dan ketertiban.

Dalam hal ini, Mahfud yang juga Ketua Kompolnas itu mengusulkan, agar Polsek pada khususnya dan polisi pada umumnya lebih diarahkan menyelesaikan kasus atau masalah dalam perspektif restorative justice atau keadilan restoratif.

Baca Juga:

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019 Menurun Signifikan

Menurutnya, polisi ke depannya harus lebih mengutamanak keadilan restoratif.

"Jangan apa-apa KUHP, dan KUHAP, sehingga orang mencuri semangka saja dihukum dengan KUHAP, sehingga ada gagasan tadi yaitu agar polsek-polsek itu kalau bisa tidak lakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Mahfud kepada wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2).

Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas Mahfud MD
Mahfud MD menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan agar Polsek tak lagi tangani perkara pidana (Foto: antaranews)

Usulan itu juga berangkat dari fakta bahwa lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan hanya memiliki tingkatan wilayah terkecil di Kota atau Kabupaten, yakni Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Sedangkan Polsek merupakan unsur Polri yang berada di tingkat kecamatan.

"Karena Kejaksaan dan Pengadilan juga hanya ada di tingkat kabupaten atau kota yang terbawah, kenapa kok Polsek ikut-ikutan. Meski begitu ini akan masih diolah lebih lanjut," ujarnya dinukil Antara.

Meski demikian, kata Mahfud, perubahan tugas struktural kepolisian ini baru berupa usulan, dan masih akan dibahas dengan instansi terkait. Jika benar-benar dilaksanakan, diharapkan polisi sebagai pengayom masyarakat bisa benar-benar semakin mendekati kenyataan.

Mahfud mengatakan usulan kepada Presiden ini juga berdasarkan informasi yang dia dapatkan bahwa jajaran polisi di tingkat Polsek sering dibebani target penanganan perkara.

Akibat hal itu, kata Mahfud, Polsek cenderung lebih memilih menggunakan pasal pidana terhadap kasus tertentu, yang notabene-nya bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif atau kesepakatan perdamaian antara yang bersengketa.

"Karena ini Polsek seringkali pakai sistem target. Kalau tidak pakai pidana, dianggap tidak bekerja. Lalu yang kecil-kecil yang harusnya diselesaikan dengan restorative justice, perdamaian, kekeluargaan, seharusnya yang itu ditonjolkan," ujar dia.

"Jadi dengan ini, Polsek tidak cari-cari perkara," ucap Mantan Ketua MK ini.

Baca Juga:

SETARA Kritik Pemerintahan Jokowi Lantaran Tak Juga Proses Pelaku Pelanggaran HAM

Dia juga mengusulkan agar penindakan hukum tidak dipengaruhi pertimbangan politik. Mahfud mencontohkan beberapa kasus yang tidak bisa ditindak lantaran diduga akan membuat gaduh situasi.

"Misalnya kok yang terlibat ini jangan ditindak. O orang Papua melakukan itu jangan ditindak biar tidak ramai karena isu merdeka. Itu tidak boleh, hukum ya hukum yang penting transparan kepada masyarakat," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Kapolri Jenderal Idham Azis Akui Jumlah Polisi Makin Membludak, Prestasinya?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas COVID-19: Kasus Aktif Corona di Indonesia Turun Signifikan
Indonesia
Satgas COVID-19: Kasus Aktif Corona di Indonesia Turun Signifikan

Kasus aktif sebanyak 60.569 atau 14,9%, sedangkan dunia adalah 24,23%.

2 Orang Meninggal Akibat Banjir di Indramayu dan Subang
Indonesia
2 Orang Meninggal Akibat Banjir di Indramayu dan Subang

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebagian besar wilayah Indonesia atau 96 persen dari 342 Zona Musim saat ini telah memasuki musim hujan.

MUI Dukung Perayaan Imlek Nasional Secara Virtual
Indonesia
MUI Dukung Perayaan Imlek Nasional Secara Virtual

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung perayaan Imlek Nasional (Imleknas) tahun 2021 digelar secara virtual pada Sabtu (20/1) besok.

Prajurit TNI Batalyon Infanteri 410/Alugoro Membelot ke KKB
Indonesia
Prajurit TNI Batalyon Infanteri 410/Alugoro Membelot ke KKB

Seorang oknum prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 410/Alugoro bernama Pratu Lucky Y Matuan atau Lukius desersi dan bergabung ke Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sarinah Bakal Difokuskan Jual Produk UMKM Asli Indonesia
Indonesia
Sarinah Bakal Difokuskan Jual Produk UMKM Asli Indonesia

Kerjasama BUMN dengan UMKM merupakan suatu keharusan dan keberpihakan dalam rangka membuat kondisi UMKM di Indonesia lebih baik lagi.

Sepekan PPKM Darurat, Mobilitas Warga Kota Bandung Hanya Turun 17 Persen
Indonesia
Sepekan PPKM Darurat, Mobilitas Warga Kota Bandung Hanya Turun 17 Persen

Sepekan penerapan PPKM Darurat di Kota Bandung baru mampu menurunkan 17 persen pergerakan manusia.

Perbatasan Dibuka, Berikut Aturan bagi Pelancong Masuk ke Singapura
Dunia
Perbatasan Dibuka, Berikut Aturan bagi Pelancong Masuk ke Singapura

Pemerintah Singapura akan mewajibkan pelancong yang datang ke negara itu memakai perangkat pemantauan elektronik.

Gambir Jadi Zona Hijau, 100 Orang Bakal Divaksin COVID-19
Indonesia
Gambir Jadi Zona Hijau, 100 Orang Bakal Divaksin COVID-19

Polsek Metro Gambir menargetkan sasaran dalam program vaksinasi massal yaitu kaum lanjut usia (lansia) dan pelayan publik.

Jokowi Tinjau Vaksinasi Gotong Royong dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Jokowi Tinjau Vaksinasi Gotong Royong dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi gotong royong perdana dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Selasa (18/5).

Wagub DKI: 9 Juta Lebih Dosis Vaksin Telah Disuntikkan ke Warga
Indonesia
Wagub DKI: 9 Juta Lebih Dosis Vaksin Telah Disuntikkan ke Warga

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim sudah lebih dari tujuh juta masyarakat yang telah menerima vaksin COVID-19.