Pemerintah Perpanjang Berbagai Program Potongan dan Pembebasan Pajak Padat Karya Tunai. (Foto:Kementerian PUPR)

MerahPutih.com - Pemerintah akan memperpanjang berbagai program insentif pajak, termasik pembebasan PPH pasal 22 impor hingga Desember 2021. Perpanjangan pemberian insentif ini, juga diberikan atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh final DTP untuk UMKM, pengurangan 50 persen angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi PPN dipercepat.

"Kita hanya memberikan untuk sektor-sektor yang memang masih memberikan dukungan. Kami akan terus melakukan terus secara teliti untuk sektor sektor mana yang masih memberikan dukungan untuk PPh impor PPh 22 impor, PPh 25 angsuran dan PPN restitusi yang dipercepat,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (22/6).

Baca Juga:

Pimpinan MPR Tegaskan Pajak Pendidikan Tak Sesuai Tujuan Dasar Bernegara

Sri Mulyani menyampaikan, perpanjangan insentif PPh tersebut bertujuan untuk memulihkan demand maupun supply ekonomi, sesuai dengan fokus APBN 2021.

"Sekali lagi fokus kita APBN hari ini adalah memulihkan ekonomi dan menangani COVID. Jadi beberapa insentif yang memang perlu diperpanjang dan kita lihat perlu akan kita perpanjang,” jelas Sri Mulyani.

Pemerintah juga telah memperpanjang pemberian insentif PPNBM DTP otomotif 1.500 cc dengan diskon 100 persen hingga Agustus 2021. Begitu juga dengan insentif PPN DTP perumahan yang diperpanjang hingga Desember 2021.

"Ini adalah insentif agar sektor ekonominya bangkit, masyarakat juga mulai menggunakan resources-nya untuk konsumsi terutama kelompok menengah atas," ujar Sri Mulyani.

Adapun pemberian insentif pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 berakhir pada akhir Juni ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Per 18 Juni, insentif usaha telah terealisasi Rp36,02 triliun atau 63,5 persen dari pagu Rp56,73 triliun dengan manfaat meliputi PPh 21 DTP untuk 90.317 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP untuk 127.549 UMKM, dan pembebasan PPh 22 Impor untuk 15.709 WP.

Selanjutnya pengurangan angsuran PPh 25 untuk 69.087 WP, pengembalian pendahuluan PPN untuk 819 WP, penurunan tarif PPh Badan untuk seluruh WP, PPN DTP properti bagi 519 penjual, serta PPnBM mobil bagi lima penjual. (*)

Baca Juga:

Selama Pandemi, Pendapatan Pajak Kota Bandung dari Dunia Hiburan Merosot

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Disuntik Vaksin Sinovac Kedua
Indonesia
Jokowi Disuntik Vaksin Sinovac Kedua

Jokowi harus melewati tahapan pemeriksaan lebih dulu sebelum diputuskan apakah dapat memperoleh vaksinasi kedua.

Kembali Positif COVID-19, Khofifah: Saya Tertular dari Pengawal Pribadi
Indonesia
Kembali Positif COVID-19, Khofifah: Saya Tertular dari Pengawal Pribadi

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kembali positif COVID-19

Dianggap Langgar UU, Komjen Pol Andap Budhi Revianto Didesak Mundur dari Polri
Indonesia
Dianggap Langgar UU, Komjen Pol Andap Budhi Revianto Didesak Mundur dari Polri

"Saya menilai jika sekarang ini, dia (Andap) masih aktif di kepolisian, sudah melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kepolisian," kata Neta

Jokowi Kembali Gelar Ratas Virtual, Buntut Kehadiran Purnomo di Istana?
Indonesia
Jokowi Kembali Gelar Ratas Virtual, Buntut Kehadiran Purnomo di Istana?

Rapat via dunia digital mengikuti jadwal Jokowi

Penumpang KRL Dites Swab Antigen, yang Positif Dilarang Naik Kereta
Indonesia
Penumpang KRL Dites Swab Antigen, yang Positif Dilarang Naik Kereta

Datanya dilaporkan ke satgas COVID-19 setempat

Kebakaran Kantor BPN Klaten, Labfor Polda Jateng Amankan Sejumlah Barang Bukti
Indonesia
Kebakaran Kantor BPN Klaten, Labfor Polda Jateng Amankan Sejumlah Barang Bukti

Labfor Polda Jawa Tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kebakaran di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten.

Polisi Serahkan Sekoper Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Rizieq
Indonesia
Polisi Serahkan Sekoper Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Rizieq

Terlihat ada satu buah koper berwarna coklat dibawa ke depan hakim praperadilan

Gelar Operasi Zebra Saat Pandemi, Polri Diingatkan Jangan Buat Warga Makin Susah
Indonesia
Gelar Operasi Zebra Saat Pandemi, Polri Diingatkan Jangan Buat Warga Makin Susah

Pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat

Legislator Golkar: RUU Larangan Minuman Beralkohol Bisa Ciptakan Pengangguran
Indonesia
Legislator Golkar: RUU Larangan Minuman Beralkohol Bisa Ciptakan Pengangguran

Fraksi Golkar DPR menyampaikan sejumlah catatan kritis menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol), yang telah dipaparkan para pengusul pada Selasa (10/11) lalu.

Pemkot Jakpus Vaksinasi COVID-19 Lansia Tahap Pertama, Seminggu Dievaluasi
Indonesia
Pemkot Jakpus Vaksinasi COVID-19 Lansia Tahap Pertama, Seminggu Dievaluasi

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok lanjut usia (lansia) di tiga sekolah di wilayah Menteng, Senen, dan Johar Baru.