Pemerintah Perlu Waspadai Gerakan Terselubung Eks Anggota FPI Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Tindakan tegas pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) harus diikuti langkah lanjutan.

Pemerintah perlu menyikapi potensi aksi lanjutan kelompok yang dipimpin Rizieq Shihab itu usai dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Baca Juga

AJI Nilai Maklumat Kapolri soal FPI Bentuk Ancaman Terhadap Kemerdekaan Pers

"Setelah kegiatannya dilarang, mereka (FPI) beberapa jam kemudian sudah membentuk Front Persatuan Islam," kata analis terorisme dan intelijen, Stanislaus Riyanta, kepada wartawan, Sabtu (2/1).

Pemerintah dinilai tak bisa sekadar membubarkan organisasi terlarang yang dinilai melanggar hukum. Pembubaran harus diikuti dengan sanksi saat kelompok itu kembali berulah, meski dalam skala kecil.

"Jadi organisasinya secara formal dibubarkan tetapi gerakan mereka masih ada. Ini juga akan terjadi pada FPI," ujar Stanislaus.

Penutupan markas DPP FPI di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.
Penutupan markas DPP FPI di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

Stanislaus menilai pemerintah juga perlu melakukan pendekatan terhadap kelompok FPI. Sanksi administrasi berupa pembubaran dan pelarangan kegiatan ormas perlu dibarengi dengan pembinaan bagi eks anggota dan pentolan FPI.

"Dipersiapkan ruang bagi mereka diajak kembali ke jalan yang benar, sesuai yang ditetapkan undang-undang," kata dia.

Pemerintah disarankan menggandeng ormas lain, tokoh agama, dan masyarakat untuk membuka ruang dialog dengan FPI. Jika tidak, tindakan mereka yang cenderung ke gerakan radikal dapat mengancam kesatuan bangsa.

Pemerintah sempat menunjukkan video yang menayangkan sejumlah anggota FPI mendukung kelompok teror Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).

Video tersebut ditunjukkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Pulhukam) Mahfud MD saat mengumumkan pembubaran dan larangan kegiatan FPI.

Stanislaus juga menyarankan pemerintah mengeluarkan sanksi hukum yang tegas untuk ormas yang melakukan hal serupa. Sanksi ini untuk mencegah timbulnya gerakan susulan dari kelompok lain.

"Jika mereka masih aktif, termasuk membentuk organisasi yang mirip, misalnya. Gerakannya ya sudah harus ditindak tegas. Dikenakan sanksi hukum," ujar dia. (Knu)

Baca Juga

Polri Beking Satpol PP Tertibkan Atribut FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Apresiasi KPK Ungkap Kasus Korupsi di Ditjen Pajak
Indonesia
DPR Apresiasi KPK Ungkap Kasus Korupsi di Ditjen Pajak

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Sidang Benur, Edhy Prabowo Ungkap Alasan Angkat Timses Jokowi Jadi Stafsus
Indonesia
Sidang Benur, Edhy Prabowo Ungkap Alasan Angkat Timses Jokowi Jadi Stafsus

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan alasannya mengangkat Andreau Misanta Pribadi, sebagai Staf khusus.

Blusukan di Jakarta, Risma Dinilai Incar Posisi Gubernur DKI
Indonesia
Blusukan di Jakarta, Risma Dinilai Incar Posisi Gubernur DKI

Kalau blusukan itu lebih banyak dimanfaatkan untuk mengkonsolidasikan dukungan politik menuju target politik praktis, maka kredibilitas Risma justru berpeluang terdegradasi.

Stok Tabung Oksigen Habis, Anies Perintahkan Anak Buah Beli di Tangerang
Indonesia
Stok Tabung Oksigen Habis, Anies Perintahkan Anak Buah Beli di Tangerang

Kondisi rumah sakit di Jakarta tengah memasuki masa-masa krusial di mana terjadi lonjakan kasus aktif COVID-19.

Satgas COVID-19 Tindak Lanjuti Keluhan Pencairan Insentif Petugas Contact Tracer
Indonesia
Satgas COVID-19 Tindak Lanjuti Keluhan Pencairan Insentif Petugas Contact Tracer

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menindaklanjuti keluhan petugas contact tracer terhadap hak insentif sesuai kontrak kerja. Keterlambatan pengiriman insentif disebabkan beberapa faktor.

20 Persen Keluarga Belum Miliki Rumah
KPR
20 Persen Keluarga Belum Miliki Rumah

Pembangunan rumah yang baik dapat berdampak baik pada kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam pembentukan karakter generasi muda di masa depan, selain juga mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Mendikbud Nadiem atau Menristek yang Terdepak? Pimpinan DPR Jawab Begini
Indonesia
Mendikbud Nadiem atau Menristek yang Terdepak? Pimpinan DPR Jawab Begini

Peleburan Kementerian ini hanya akan dipimpin oleh satu orang yang akan memimpin,

Menteri Dapat Bintang Mahaputera, Moeldoko: Posisi di Kabinet Belum Aman
Indonesia
Menteri Dapat Bintang Mahaputera, Moeldoko: Posisi di Kabinet Belum Aman

Menurut Moeldoko, penganugerahan tanda kehormatan tidak menjamin posisi seorang menteri aman.

Kesalahan Pemerintah di UU Cipta Kerja Cederai Moralitas Demokrasi
Indonesia
Kesalahan Pemerintah di UU Cipta Kerja Cederai Moralitas Demokrasi

"Proses legislasi itu bukan sekadar urusan administrasi, tetapi perwujudan konkret "demokrasi perwakilan". Ada moralitas demokrasi yang tercederai di sini," kata Bivitri

Dikabarkan Sakit, Rizieq Bakal Tes Swab Mandiri
Indonesia
Dikabarkan Sakit, Rizieq Bakal Tes Swab Mandiri

Rizieq saat ini tengah istirahat